Penambahan Massa Jabatan Presiden Tengah Dibahas, Elite Politik Dianggap Main-main Mengurus Bangsa Diskusi MNC Trijaya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11). (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam amendemen terbatas UUD 1945 secara mengejutkan muncul ke publik. Argumentasi mengenai isu itu pun dipertanyakan oleh sejumlah pihak.

Guru Besar Hukum Tata Negara IPDN Juanda menyatakan, wacana amendemen UUD 1945 itu hanya terfokus pada soal penambahan periode masa jabatan presiden. Sehingga, dia mempertanyakan apakah wacana tersebut muncul lantaran adanya tendensius partai politik.

Baca Juga:

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dianggap Kemunduran Demokrasi

Dengan begitu, Juanda meminta kepada seluruh anggota parlemen agar tidak bermain-main dengan isu tersebut. Pasalnya, jabatan presiden cukup dua periode.

"Saya kira kalau ini bermain-main dalam mengurus negara," ucap Juanda saat diskusi MNC Trijaya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11).

Diskusi MNC Trijaya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11). (Foto: MP/Kanugrahan)
Diskusi MNC Trijaya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11). (Foto: MP/Kanugrahan)

Jika argumentasi penambahan periode untuk perbaikan, Juanda berpandangan wacana tersebut bukanlah satu-satunya solusi konkret.

"Kalau mau urus negara dengan waktu tepat bisa saja 7-8 tahun 1 periode. Atau memang tidak usah otak-atik tinggal atur dan menej yang kurang tepat," tutup Juanda.

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Nasir Djamil mengatakan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode dan presiden dipilih oleh MPR dalam amendemen UUD 1945.

"Kami tegas mengatakan menolak wacana memperpanjang kekuasaan 3 periode. Begitu juga dengan mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden ke MPR," kata Nasir.

Baca Juga:

Usulan PBNU Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Lewat MPR Masih Dikaji

Alasan menolak masa jabatan presiden tiga periode, kata Nasir, karena kekuasaan harus diawasi dan dibatasi sesuai alam demokrasi. Adapun alasan menolak pemilihan presiden dikembalikan ke MPR karena akan merusak sistem presidensial.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara saat mencoblos pada Pilgub DKI 2017. (MP/Dery Ridwansah)
Presiden Jokowi bersama Ibu Negara saat mencoblos pada Pilgub DKI 2017. (MP/Dery Ridwansah)

Menurut Nasir, sebagian orang kerap menyalahkan biaya politik yang tinggi dan berpotensi meretakkan hubungan bangsa. Seharusnya, kata dia, yang perlu dilakukan adalah mencari titik lemah dari pemilihan yang sudah dipraktekan selama ini.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Ade Irfan Pulungan menilai kedua usulan belum mendesak untuk dibahas dalam amendemen UUD 1945.

"Pilpres kembali MPR, saya rasa itu belum urgent. Masa jabatan tiga periode belum urgent," kata Irfan di acara yang sama. (Knu)

Baca Juga:

Masa Jabatan Presiden Ditambah, Pengamat: Kembali ke Otoriter, Matilah Kita

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB Masa Transisi di DKI Dinilai Percuma Jika Pengawasan Kerap Kendor
Indonesia
PSBB Masa Transisi di DKI Dinilai Percuma Jika Pengawasan Kerap Kendor

Trubus menambahkan Pemprov DKI harus menjalin komunikasi dengan semua unsur masyarakat hingga tingkat RT dan RW

Pedagang Positif COVID-19, Dua Pasar Besar di DIY Ditutup Sementara
Indonesia
Pedagang Positif COVID-19, Dua Pasar Besar di DIY Ditutup Sementara

Kasus ini bermula dari adanya penjaga toilet dalam salah satu blok pasar yang terinfeksi COVID-19

MPR Tuding Papua Terus Bergejolak Ada yang Bermain
Indonesia
MPR Tuding Papua Terus Bergejolak Ada yang Bermain

Memang ada pihak yang ingin agar image Papua tidak aman

NasDem Surabaya Janjikan 15 Ribu Suara Buat Eri-Armuji
Indonesia
NasDem Surabaya Janjikan 15 Ribu Suara Buat Eri-Armuji

Kader Partai NasDem Kota Surabaya memutuskan mendukung pasangan Eri Cahyadi-Armudji. Mereka siap menyumbangkan sekitar 15 ribu suara.

RSD Wisma Atlet Dapat Dua Rekor Muri Sekaligus
Indonesia
RSD Wisma Atlet Dapat Dua Rekor Muri Sekaligus

Adapun sertifikat rekor Muri dianugerahkan saat pelaksanaan upacara Hari Pahlawan ke-75 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran pada Selasa (10/11)

John Kei Berikan Uang Rp10 Juta ke Anak Buahnya untuk Operasi Pembunuhan Nus Kei
Indonesia
John Kei Berikan Uang Rp10 Juta ke Anak Buahnya untuk Operasi Pembunuhan Nus Kei

Dalam rekonstruksi pun memperlihatkan adegan John Kei memimpin rapat perencanaan pembunuhan dan penjemputan Agrapinus Rumatora alias Nus Kei.

Kemenkumham Gelar Rapid Test Drive Thru untuk Masyarakat
Indonesia
Kemenkumham Gelar Rapid Test Drive Thru untuk Masyarakat

Pendaftaran rapid test dilakukan secara online, tidak dipungut biaya, dan pelaksanaannya tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Saksi Akui Eks Wagub Banten Rano Karno Terima Uang Terkait Proyek Alkes
Indonesia
Saksi Akui Eks Wagub Banten Rano Karno Terima Uang Terkait Proyek Alkes

Hal itu diungkap Djadja dalam sidang lanjutan perkara korupsi alat kesehatan dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/1).

Gerindra dan PDIP Berkoalisi di Pilpres 2024, Fadli Zon: Masih Terlalu Dini
Indonesia
Gerindra dan PDIP Berkoalisi di Pilpres 2024, Fadli Zon: Masih Terlalu Dini

Fadli mengatakan pembicaraan tersebut mungkin baru akan dibuka pada 2022 atau dua tahun jelang Pilpres 2024.

 RUU Ketahanan Keluarga Melegitimasi Perempuan Sebagai Pemain Belakang
Indonesia
RUU Ketahanan Keluarga Melegitimasi Perempuan Sebagai Pemain Belakang

Hubungan keluarga, sarat dengan kearifan masing-masing budaya yang tidak dapat digeneralisasikan