Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kembali Diatas Angka 200-an Data Nasional Covid-19. (Satgas Covid-19)

MerahPutih.com- Penambahan kasus harian COVID-19 kembali menyentuh angka 200an dalam sehari. Padahal, sebelumnya rata-rata penambahan kasus harian sudah menyentuh angka 100an.

Kasus positif harian COVID-19 di Indonesia hari ini, Kamis (5/5), bertambah 250. Sebelumnya, pada Rabu (4/4) juga mengalami penambahan 176. Dengan penambahan hari ini, maka total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 6.047.741.

Baca Juga:

Skema Menuju Endemi COVID-19 Menunggu Evaluasi Mudik

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif tertinggi hari ini yaitu 86 kasus. Disusul Jawa Barat dengan penambahan 34 kasus. Selanjutnya, Banten melaporkan penambahan 33 kasus positif, Jawa Timur 18, dan Jawa Tengah 16 kasus.

Selanjutnya, untuk angka kesembuhan hari ini tercatat 445 orang, dan total pasien sembuh telah mencapai 5.884.770. Sedangkan angka kematian hari ini dilaporkan sebanyak 19, sehingga total kasus kematian mencapai 156.340 orang.

Untuk kasus aktif dilaporkan Kemenkes hari ini kembali menurun sebanyak 214, sehingga total kasus aktif tinggal 6.631. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif COVID-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri.

Sementara itu, angka positivity rate harian COVID-19 hari ini tercatat 0,37 persen, sedangkan kemarin 0,35 persen. Kemenkes melaporkan dalam 24 jam terakhir jumlah orang yang diperiksa sebanyak 67.522 orang dengan angka positivity rate 0,37 persen.

Jumlah orang diperiksa hari ini naik dibandingkan kemarin sebanyak 49.650 orang dan positivity rate 0,35 persen.

Angka positivity rate ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah jauh berada di bawah ambang batas aman yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu di bawah 5 persen.

Sementara itu, jumlah spesimen yang diperiksa dalam kurun waktu yang sama sebanyak 88.806 dengan positivity rate 0,66 persen. Kemenkes mencatat hari ini ada 1.698 orang yang berstatus suspek.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Masyarakat Terdampak COVID-19 Diberi Bantuan Rp 1,2 Juta

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo menegaskan, penentuan skema menuju endemi COVID-19 masih menunggu hasil evaluasi pasca-periode mudik Lebaran. Ia berharap, tidak akan terjadi lonjakan lagi seperti di negara lain.

"Pemerintah akan bersiap mengantisipasi bila terjadi lonjakan," lanjutnya.

Dia pun menambahkan, pemerintah tidak terburu-buru menurunkan status pandemi menjadi endemi, meski beberapa indikator menunjukkan perbaikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan masa transisi dari pandemi COVID-19 ke endemi akan berlangsung selama enam bulan. Masa transisi tersebut akan digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

"Ini masih ada transisi, kira-kira enam bulan. Kita lihat seperti apa," ujar Jokowi usai meninjau Sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 25 Maret lalu. Baru nanti (jika kondisi memungkinkan) silakan kalau di luar ruangan buka masker. Kalau di dalam tetap masih pakai masker," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin langsung menerapkan kebijakan membuka masker sebagaimana halnya yang diterapkan di sejumlah negara.

"Ada tahapan-tahapan yang kita tidak perlu tergesa-gesa. Karena apapun kita punya pengalaman, saat Delta seperti apa, saat Omicron seperti apa, sehingga kehati-hatian, kewaspadaan tetap harus," tambah Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Hari Ini, 176 Orang Terkonfirmasi Positif COVID-19

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Melonjak, Tiongkok Lockdown 3 Wilayah
Dunia
Kasus Melonjak, Tiongkok Lockdown 3 Wilayah

Paling tidak, warga yang terkurung di rumah mereka di Tiongkok atau China, mencapai 20 juta orang.

Langkah Bawaslu Antisipasi Politik Identitas dan Isu SARA di Pemilu 2024
Indonesia
Langkah Bawaslu Antisipasi Politik Identitas dan Isu SARA di Pemilu 2024

Herwyn menjelaskan beberapa langkah Bawaslu dalam mencegah penyebaran politik identitas dan isu SARA. Pertama, menjalin kerja sama dengan platform media sosial dan kementerian dan lembaga negara terkait.

Menkeu: Pemda Belum Memiliki Kontribusi Saat APBN Alami Tekanan
Indonesia
Menkeu: Pemda Belum Memiliki Kontribusi Saat APBN Alami Tekanan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), jumlahnya mencapai Rp769,61 triliun, terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp 701,61 triliun dan dana desa sebesar Rp 68,00 triliun.

Gerindra Minta Permenaker Atur JHT Cair di Usia 56 Tahun Dicabut!
Indonesia
Gerindra Minta Permenaker Atur JHT Cair di Usia 56 Tahun Dicabut!

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta Menteri Ida mencabut Permenaker 2/2022.

Puluhan WNI Diduga Jadi Korban Kapal Karam Saat Diselundupkan Ke Malaysia
Indonesia
Puluhan WNI Diduga Jadi Korban Kapal Karam Saat Diselundupkan Ke Malaysia

Jumlah keseluruhan korban yang ditemukan sebanyak 32 orang, yaitu 14 korban selamat dan 18 korban meninggal dunia.

Kasus Dugaan Korupsi Pemakaman COVID-19, Polisi Periksa Tujuh Saksi
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi Pemakaman COVID-19, Polisi Periksa Tujuh Saksi

Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Jember memeriksa tujuh orang saksi kasus dugaan korupsi anggaran pemakaman jenazah COVID-19 di Kabupaten Jember

Jokowi: Setop Perang, Menyengsarakan Umat Manusia dan Membahayakan Dunia!
Indonesia
Jokowi: Setop Perang, Menyengsarakan Umat Manusia dan Membahayakan Dunia!

"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," tulis Jokowi.

Varian B.1.1.529 Dikenal Ganas, Pemerintah Diminta Waspadai Pendatang dari Afrika
Indonesia
Varian B.1.1.529 Dikenal Ganas, Pemerintah Diminta Waspadai Pendatang dari Afrika

Pemerintah perlu mewaspadai munculnya varian baru virus COVID-19 di Afrika Selatan yang disebut B.1.1.529 atau Bostwana.

Jokowi Puji Anggota Dewan yang Terhormat, Bersama Sukses Golkan Omnibus Law
Indonesia
Jokowi Puji Anggota Dewan yang Terhormat, Bersama Sukses Golkan Omnibus Law

Menjadi pilar utama reformasi struktural di Indonesia.

KPU Bantul Hapus 16.439 Data Pemilih
Indonesia
KPU Bantul Hapus 16.439 Data Pemilih

Dari pemuktahiran data tersebut, KPU Bantul telah menghapus sebanyak 16.439 data pemilih dikarenakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pemilu.