Penaikan Iuran BPJS Kesehatan, Presiden Jokowi Dicap Otoriter Presiden Joko Widodo. ANTARA/Humas Kemensetneg/pri. (ANTARA/Humas Kemensetneg)

MerahPutih.com - Direktur Legal Cultute Institute Rizqi Azmi menilai, penaikan iuran BPJS Kesehatan sama saja bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap hukum yakni mengabaikan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran.

Menurut Rizqi, Presiden Joko Widodo sudah melampaui amanat konstitusi terutama pasal 1 ayat 3 untuk mematuhi hukum sehingga terjadi diobedience of law atau pengingkaran hukum.

Baca Juga

DPR: Reformasi Tata Kelola Penting Tekan Defisit BPJS Kesehatan

"Akumulasi dari lahirnya Perpres 64 tahun 2020 ini tidak hanya melawan hukum tetapi juga membangkang terhadap hukum. Karena tetap menaikan iuran BPJS dengan ketentuan baru walau bunyinya berbeda sehingga terjadi penyelundupan Hukum di setiap pasalnya,"kata Rizqi dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Ia melanjutkan, dalam Pasal 31 UU Mahkamah Agung disebutkan bahwa segala putusan MA sifatnya final and binding artinya peraturan yang serupa tidak boleh dimunculkan kembali pada pokoknya. Pada BPJS misalkan pokoknya adalah kenaikan tarif tanpa dasar. Ia menjelaskan, pemerintah kerap kali menerabas semua bidang.

"Kami hanya takut kalau nanti tetap presiden berulah seperti ini akan terjadi perubahan corak pemerintahan dari demokrasi menjadi otoriter. Karena sudah banyak pakar hukum berteriak dan mengkritisi tetapi tidak didengarkan dengan baik," sebut Rizqi.

Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Ia menjelaskan, iuran BPJS Hari ini seperti buah simalakama dalam setiap periode pemerintahan. Tidak ada transparansi dalam data terkait kenaikan yang di amanatkan dalam ruh uu sistem jaminan sosial nasional yang menjadi dasar lahirnya UU BPJS.

Rizqi menyarankan agar sistem ini di evaluasi dan kalau memang ada kemampuan BPJS menyelenggarakan pasca evaluasi dilanjutkan dengan iuran sebelum kenaikan. Apabila, BPJS tidak ada kemampuan sebaiknya BPSJ dibubarkan sembari pengganti alternatif terbaik dengan merubah UU BPJS.

"Hal ini adalah opsi terbaik agar persoalan ini tidak berlarut larut dan menyakiti hati rakyat," jelas Rizqi.

Baca Juga

Terkesan Ditutupi, Kenaikan Iuran BPJS Dinilai Tak Transparan

Ia meminta kepada DPR untuk menyiapkan instrumen interpelasi terhadap pemerintah karena hal ini gak main-main. Karena peradilan sebagai lembaga pencari keadilan terakhir tetap saja diacuhkan oleh pemerintah.

"Harus ada kekuatan parlemen yang menginvestigasi terkait BPJS lebih detail lagi," tutup Rizqi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rizieq Shihab Ditahan, Wamenag Sampaikan Pesan Ini
Indonesia
Rizieq Shihab Ditahan, Wamenag Sampaikan Pesan Ini

“Tidak perlu berlebihan, ikuti saja prosesnya," kata Zainut

Catherine Wilson Mengaku Pakai Narkoba Dua Bulan
Indonesia
Catherine Wilson Mengaku Pakai Narkoba Dua Bulan

Keterangan sementara, dia sudah memakai sabu-sabu sekitar dua bulan, sebanyak tiga kali.

Bingung Ada Tempat Hiburan Kebablasan, DPRD: Pasti Ada Sesuatu
Indonesia
Tito Bakal Pidanakan Praja IPDN Pelaku Kekerasan
Indonesia
Tito Bakal Pidanakan Praja IPDN Pelaku Kekerasan

"Saya sudah sekolah di mana-mana, sekolah di Inggris, Amerika, Australia, New Zealand saya juga melihat sekolah Hometown Academy Singapura, tidak ada pukul-pukulan tetapi mereka bisa bekerja profesional," ujar Tito.

Amien Rais Disarankan Langsung Temui Jokowi, Biar Enggak Dikira 'Ayam Sayur'
Indonesia
Amien Rais Disarankan Langsung Temui Jokowi, Biar Enggak Dikira 'Ayam Sayur'

Menurut Ngabalin, seharusnya Amien ingat bahwa ucapannya berpotensi mempengaruhi ruang publik

Hasil Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung Tunjukkan Hasil Menggembirakan
Indonesia
Hasil Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung Tunjukkan Hasil Menggembirakan

Uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac Biotech yang dilakukan Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Unpad di Bandung terus menunjukkan hasil menggembirakan.

Menaker Tetapkan THR 2021 Selambat-lambatnya Dibayar H-1
Indonesia
Menaker Tetapkan THR 2021 Selambat-lambatnya Dibayar H-1

Menaker meminta perusahaan lebih memprioritaskan THR dibayar seminggu sebelum hari raya sesuai aturan perundang-undangan, ketimbang mengikuti dispensasi H-1.

Politisi Gerindra Tolak Rorotan Jadi Makam Khusus COVID-19
Indonesia
Politisi Gerindra Tolak Rorotan Jadi Makam Khusus COVID-19

Meski ini untuk pemakaman jenazah COVID-19, Pemprov DKI harusnya tetap memperlakukannya dengan tata cara penguburan yang harus baik dan memastikan lahan tanahnya pun baik.

Komnas HAM Minta Stigma Tidak Pancasilais Terhadap 75 Pegawai KPK Disetop
Indonesia
Komnas HAM Minta Stigma Tidak Pancasilais Terhadap 75 Pegawai KPK Disetop

Komnas HAM meminta setiap pihak untuk menghentikan stigmatisasi

27 Perusahaan Pelat Merah Teken Kerja Sama dengan KPK
Indonesia
27 Perusahaan Pelat Merah Teken Kerja Sama dengan KPK

KPK dan 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).