Penahanan RJ Lino Beri Kepastian Kelanjutan Perkara Korupsi Mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino sejak jadi tersangka tahun 2015 dinilai tepat.

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan, penahanan ini memberikan kepastian hukum terhadap kasusnya RJ Lino.

Baca Juga:

Senangnya RJ Lino Menunggu Lima Tahun untuk Ditahan KPK

"Artinya sudah lama terkatung-katung, maka dengan adanya proses penahanan ini berarti ada kepastian perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya," ujar Suparji kepada wartawan, Sabtu (27/3).

Suparji menyebut penahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap RJ Lino adalah hal yang tak terduga. Sebab, banyak orang yang berasumsi bahwa penyidikan kasus ini kemungkinan besar akan dihentikan.

Ia berharap, proses penahanan RJ Lino bisa menjadi momentum untuk membongkar kasus tersebut lebih jauh. Sebab, kecil kemungkinannya jika dia sendirian, ada peluang yang lain terbawa arus dalam perkara ini.

"Saya apresiasi langkah KPK yang membuat sebuah kemajuan proses penegakan hukum pemberantasan korupsi," tandasnya.

RJ Lino mengaku senang setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap dirinya. Setelah lima tahun berstatus tersangka, RJ Lino mengatakan mendapatkan kepastian mengenai status hukumnya.

“Pertama saya senang sekali setelah lima tahun menunggu,” kata dia saat ditahan di Gedung KPK.

Meski demikian, RJ Lino mempermasalahkan mengenai sangkaan yang dibuat oleh KPK. KPK menyangka RJ Lino merugikan negara dalam pengadaan 3 Quay Container Crane di Pelabuhan Panjang, Pontianak dan Palembang.

Kerugian negara dalam pengadaan crane itu disebut tidak dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melainkan oleh ahli ITB dengan menghitung perkiraan biaya produksi tiga crane dengan harga yang dibeli oleh PT Pelindo II.

RJ Lino.
Mantan Dirut Pelindo RJ Lino. (Foto: Antara)

BPK tak bisa menghitung kerugian negara karena KPK tak mendapatkan dokumen harga produksi dari perusahaan penyedia asal Tiongkok. Meski demikian, BPK menghitung dugaan kerugian negara dalam pemeliharaan tiga crane itu, yakni USD 22 ribu.

RJ Lino mengatakan pemeliharaan bukanlah urusan Dirut PT Pelindo II. Selain itu, dia menilai, penghitungan kerugian dalam pemeliharaan terlalu mengada-ada.

"Alat itu sampai sekarang kalau kalian ke lapangan sudah 10 tahun dan tingkat kesiapannya 95 persen," katanya. (Knu)

Baca Juga:

KPK Akhirnya Tahan Bekas Dirut Pelindo II RJ Lino

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Segera Salurkan BST ke Warga Terdampak PPKM Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Segera Salurkan BST ke Warga Terdampak PPKM Darurat

Pemprov DKI masih menunggu kesiapan pemerintah pusat yang juga menyalurkan BST kepada sebagian warga DKI lewat PT Pos Indonesia

Harga Telur dan Cabe di Kota Yogyakarta Meroket di Akhir Tahun
Indonesia
Harga Telur dan Cabe di Kota Yogyakarta Meroket di Akhir Tahun

Telur ayam dan cabe menjadi komoditas dengan peningkatan harga tertinggi.

KPK Buru Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Buru Azis Syamsuddin

KPK sedang memburu Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Saat ini, tim penyidik lembaga antirasuah sedang menelusuri rumah Azis.

KPK Amankan Dua Unit Mobil Terkait Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel
Indonesia
KPK Amankan Dua Unit Mobil Terkait Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan dua unit mobil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan.

Di Surabaya, Denda Pelanggar Prokes Terkumpul Rp 3,7 Miliar
Indonesia
Di Surabaya, Denda Pelanggar Prokes Terkumpul Rp 3,7 Miliar

Ribuan pelanggar prokes tersebut, mayoritas dari mereka tak menggunakan masker. Lalu disusul warga yang beraktivitas yang memicu munculnya kerumunan.

Firli Buka Diklat Bela Negara Bagi 18 Pegawai Tak Lulus TWK KPK
Indonesia
Firli Buka Diklat Bela Negara Bagi 18 Pegawai Tak Lulus TWK KPK

16 pegawai akan mengikutinya secara langsung

DKJ Layangkan Mosi Tidak Percaya kepada Kadisbud DKI Jakarta
Indonesia
DKJ Layangkan Mosi Tidak Percaya kepada Kadisbud DKI Jakarta

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menyampaikan Mosi Tidak Percaya kepada Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Wardhana.

MAKI Minta KPK Ungkap Sosok 'King Maker' dalam Kasus Pinangki
Indonesia
MAKI Minta KPK Ungkap Sosok 'King Maker' dalam Kasus Pinangki

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sosok 'King Maker' yang berada di balik kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk kepentingan Djoko Tjandra.

211.514 Orang Dites, 1,4 Ribu Positif COVID-19
Indonesia
211.514 Orang Dites, 1,4 Ribu Positif COVID-19

Akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 4,2 juta kasus atau sebanyak 4.221.610 kasus.

Telkom University Kembangkan Perangkat Jaringan Komunikasi untuk Daerah Bencana
Indonesia
Telkom University Kembangkan Perangkat Jaringan Komunikasi untuk Daerah Bencana

Telkom University mengembangkan perangkat jaringan komunikasi mobile (base station mobile) yang disebut Mobile Cognitive Radio Base Station (MCRBS).