Penafsiran Konstitusi Secara Sepihak di Pemilu 2024 Harus Dihentikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (ANTARA/Luqman Hakim)

MerahPutih.com - Tahapan pemilu telah dimulai sejak beberapa bulan lalu manuver partai politik sudah mulai terasa. Saat ini Komisi Pemilihan Umum tengah melakukan verifikasi faktul partai politik peserta pemilu 2022.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil.

Baca Juga:

Hasto Sindir Pemimpin Sibuk Bicara Kecurangan Pemilu yang Belum Digelar

"Dari sekarang kita ciptakan bersama agar ketidakjujuran, ketidakterbukaan, dan ketidakadilan (Pemilu 2024) tidak terjadi," kata Haedar Nashir di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Rabu (21/9).

Seluruh elemen masyarakat perlu bersinergi untuk terus menyuarakan agar Pemilu 2024 berintegritas dengan menerapkan prinsip jujur dan adil.

Ia mengingatkan, agar berbagai upaya dalam mengawal tahapan Pemilu 2024 berlangsung secara damai dan kolaboratif.

"Semua orang harus bersuara tapi dengan cara yang damai, dengan cara yang argumentatif, dan dengan cara yang kolaboratif," ujar Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.

Ia berharap, tidak ada lagi polemik penafsiran konstitusi seperti yang dilakukan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono terhadap Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.

"Jangan terlalu banyak penafsiran yang membuat masalah karena sekali ada masalah nanti repot dalam kehidupan kebangsaan," ujar Haedar.

Baca Juga:

Cegah Korban Berulang, DPR Setuju Tambah Anggaran Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Senator DKI Minta Ketentuan Ruang Terbuka Hijau di IKN Konsisten dengan Undang-Undang
Indonesia
Senator DKI Minta Ketentuan Ruang Terbuka Hijau di IKN Konsisten dengan Undang-Undang

Ketua Komite III DPD RI asal Jakarta, Sylviana Murni meminta penerapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di IKN konsisten dengan Undang-Undang IKN yang telah diteken Presiden Jokowi.

PPKM Dihentikan jika WHO Nyatakan Pandemi Berakhir
Indonesia
PPKM Dihentikan jika WHO Nyatakan Pandemi Berakhir

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tetap diterapkan hingga saat ini.

Ajak Jan Ethes, Mensos Risma Santuni Anak Berkebutuhan Khusus
Indonesia
Ajak Jan Ethes, Mensos Risma Santuni Anak Berkebutuhan Khusus

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengajak cucu Presiden Jokowi, Jan Ethes memberikan santunan pada anak berkebutuhan khusus Yohanes Gabriel Bayu Pratama.

Respons Wagub DKI Kapasitas Tribun Formula E Berkurang Jadi 10 Ribu Penonton
Indonesia
Respons Wagub DKI Kapasitas Tribun Formula E Berkurang Jadi 10 Ribu Penonton

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menuturkan, penyusutan dilakukan karena target penonton mesti disesuaikan dengan kapasitas area sirkuit yang berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Sidang Etik Kombes Agus Nurpatria Dilanjutkan Hari Ini
Indonesia
Sidang Etik Kombes Agus Nurpatria Dilanjutkan Hari Ini

Lanjutan sidang etik beragendakan pembacaan tuntutan.

Daftar ke KPU Bersama Jadi Bukti Solidnya KIB
Indonesia
Daftar ke KPU Bersama Jadi Bukti Solidnya KIB

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan keputusan partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang akan mendaftar bersama sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU, Rabu (10/8), merupakan bukti mereka tetap solid hingga Pemilu 2024 mendatang.

Alasan Ribuan Orang Ditolak Bepergian Menggunakan Kereta Api Jelang Nataru
Indonesia
Alasan Ribuan Orang Ditolak Bepergian Menggunakan Kereta Api Jelang Nataru

Dan pelanggan di bawah 12 tahun harus menunjukkan hasil negatif PCR yang berlaku 3x24 Jam

[HOAKS atau FAKTA]: Varian COVID-19 Florona Lebih Berbahaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Varian COVID-19 Florona Lebih Berbahaya

Florona lebih ke koinfeksi alias infeksi bersamaan antara influenza dengan COVID-19

Jokowi Sebut 70 Persen Pendapatan Freeport Masuk ke Negara
Indonesia
Jokowi Sebut 70 Persen Pendapatan Freeport Masuk ke Negara

Perusahaan yang mengeksplorasi kekayaan tambang dan emas di Papua, Freeport, telah menjadi milik Indonesia dari sebelumnya dikuasai Amerika Serikat (AS).

Terbukti Terima Suap, Eks Pejabat Pajak Divonis 9 dan 6 Tahun Bui
Indonesia
Terbukti Terima Suap, Eks Pejabat Pajak Divonis 9 dan 6 Tahun Bui

Menyatakan terdakwa I Angin Prayitno Aji dan terdakwa II Dadan Ramdani telah terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut