Pemungutan Suara di Luar Negeri Bermasalah, Pengamat: Manajemen KPU Amburadul Muhammad AS Hikam (paling kiri) berbicara dalam diskusi publik Pemilu 2019 di Jakarta (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Pengamat politik Muhammad AS Hikam mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan surat suara tercoblos di Malaysia dan gagalnya WNI menggunakan hak pilihnya di sejumlah negara seperti Australia, Belanda serta kisruh pemungutan suara di Jepang.

Menurut Hikam, kekisruhan pemungutan suara di luar negeri tersebut disebabkan amburadulnya manajemen KPU.

"Tapi lebih pada persoalan manajemen pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu. Dan ini artinya yang paling bertanggungjawab adalah penyelenggara pemilu baik yang ada di pusat maupun petugas setempat, sebab tidak semua di luar negeri itu terjadi. Ada daerah-daerah yang sangat bagus," katanya saat acara diskusi di Jakarta, Senin (15/3).

Kekacauan manajemen penyelenggara Pemilu yang dimaksud AS Hikam adalah salah satunya formulir A5. Dia mencontohkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang dipersulit mencoblos di Osaka, Jepang.

"Ahok itu adalah representasi dari konfusion atau kegalauan, kebingungan menterjemahkan dari masalah itu. Beliau sudah 3 bulan sebelumnya sudah mendaftar bahwa akan pindah ke Osaka untuk memilihnya, nomornya aja beliau udah tahu, nomor 8 katanya kan, tapi begitu di sana diharuskan menunggu sampai terakhir," jelas Hikam.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo (Foto: screen shot youtube.com)

Di tempat yang sama, Direktur Eksektutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo meminta persoalan Pemilu di luar negeri jangan dianggap sepele. Menurutnya, Bawaslu harus mengungkap kasus yang terjadi di luar negeri, baik kasus dugaan surat suara dicoblos maupun persoslan WNI yang tak dapat menyalurkan hak politiknya.

"Kasus di Malaysia kita harus menunggu sikap resmi dari Bawaslu. Tak boleh memelintir bahwa hal itu dilakukan paslon tertentu. Dan saya kira juga KPU harus memastikan setiap warga negara yang memiliki hak suara harus dijamin," katanya.

Selain itu, Karyono juga memaparkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang ditangani Bawaslu. Ada ribuan pelanggaran Pemilu yang belum dituntaskan Bawaslu.

"Sejak kampanye Pemilu ada 6.649 pelaggaran sampai per 12 April 2019 ini. Dari angka itu teridentifikasi menyangkut Pidana 548, administrasi 4.759, kode etik 107, dalam proses 105, hukum 656, bukan pelanggaran 474, politik uang 25, dan sudah inkracht 22," papar Karyono.

Adapun pengamat Intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta memaparkan potensi ancaman Pemilu. Potensi ancaman Pemilu cukup rawan jika dia lihat dari sejumlah peristiwa yang terjadi di sejumlah tempat. Dia mencotohkan adanya kolompok-kolompok radikal, penangkapak teroris di beberapa daerah, penyitaan duit 90 miliar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Kasus lainnya yang dipaparkan Stanislaus, adalah kasus surat suara dicoblos di Malaysia. Menurut dia, ada kejanggalan dalam kasus pencoblosan surat sura di Malaysia tersebut sebab yang mencoblos surat suara di Malaysia diminta untuk meninggal lokasi, sebagaimana video peristiwa itu, beredar.

"Kenapa di Malaysia? Untuk menarik dunia inyernasional. Ini suatu pengkondisian. Peristiwa di Malaysia adalah pengkondisian," sebut dia.

Menurut Stanislaus, Pemilu harus terselenggara sukses. Dia lantas meminta TNI-Polri menjaga potensi ancaman seiring meningkatnya kesadaran politik dan partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi lima tahunan ini.

"TNI-Polri harus tegas karena TNI-Polri jadi garda terakhir kita. KPU juga. Yang harus hati-hati basis massa," katanya.(Knu)



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH