Pemuda Muhammadiyah Desak Kejagung Rincikan Kerugian Kasus Pertamina Biar Tidak Timbulkan Keresahan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Maret 2025
Pemuda Muhammadiyah Desak Kejagung Rincikan Kerugian Kasus Pertamina Biar Tidak Timbulkan Keresahan

Gedung Pertamina. (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpunan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengajak masyarakat tetap bersikap tenang dan rasional dalam menyikapi perkembangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Pemuda Muhammadiyah mendukung upaya Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus korupsi secara transparan, profesional, dan berbasis bukti hukum yang kuat.

"Kami percaya Kejaksaan Agung akan menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Kepastian hukum yang jelas akan menjaga stabilitas nasional dan mencegah potensi politisasi yang justru dapat memperkeruh situasi," kata Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Affandi Affan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/3).

PP Pemuda Muhammadiyah menekankan, proses hukum harus berjalan secara profesional, menjunjung asas praduga tak bersalah, dan berbasis bukti yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak luas.

Baca juga:

Pertamina Turunkan Harga Avtur 37 Bandara Demi Diskon Tiket Pesawat Lebaran, Ini Daftarnya

Affandi mengatakan, kerugian negara yang diperkirakan sebesar Rp 193,7 triliun dalam perkara tersebut perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Transparansi dalam proses hukum sangat penting agar kepercayaan terhadap institusi negara dan BUMN strategis seperti Pertamina tetap terjaga," katanya.

Di tengah proses hukum yang berlangsung, PP Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi langkah direksi Pertamina yang berkomitmen meningkatkan transparansi dan memperbaiki tata kelola perusahaan.

Pertamina sebagai tulang punggung energi nasional harus tetap fokus pada tugasnya dalam menjaga ketahanan energi negara.

"Direksi Pertamina telah menunjukkan sikap kooperatif dalam menghadapi kasus ini dan berkomitmen untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Langkah ini harus diapresiasi agar publik tetap percaya pada Pertamina sebagai BUMN yang memiliki peran vital bagi perekonomian nasional," imbuhnya. (*)

#Dugaan Korupsi #Koruptor #Pertamina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah tidak gentar menghadapi koruptor, maling, dan mafia yang dinilai berupaya merusak negara.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Indonesia
Update Harga BBM Pertamina Per 9 November 2026, Pertamax dan Pertalite Anteng
Penasaran dengan harga BBM hari ini? Cek update harga BBM Pertamina terbaru per 9 November 2026. Harga Pertamax dan Pertalite stabil, kantong dijamin aman!
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Update Harga BBM Pertamina Per 9 November 2026, Pertamax dan Pertalite Anteng
Indonesia
Silmy Karim Didakwa Terima Duit Rp 1,2 Miliar, Total Uang Pemerasan Izin WNA Rp 168,92 Miliar
Pemerasan senilai total Rp 168,92 miliar tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Silmy Karim Didakwa Terima Duit Rp 1,2 Miliar, Total Uang Pemerasan Izin WNA Rp 168,92 Miliar
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
Antrean Pembelian BBM Subsidi Membludak di Gorontalo, Pertamina Percepat Distribusi
Perubahan pola konsumsi itu turut menjadi perhatian Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Antrean Pembelian BBM Subsidi Membludak di Gorontalo, Pertamina Percepat Distribusi
Indonesia
Minyak Dari Timur Tengah Tersendat, Pertamina Minta ASEAN Tingkatkan Produksi
ASCOPE juga membahas bagaimana negara-negara ASEAN dapat memastikan trading atau jual beli minyak mentah di kawasan dapat berlangsung dengan lebih lancar.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Minyak Dari Timur Tengah Tersendat, Pertamina Minta ASEAN Tingkatkan Produksi
Indonesia
Setelah Usulan Luhut Soal Korupsi Hanya Penyuapan, Yusril Beri Sinyal Revisi UU Tipikor
Pemerintah berencana merumuskan kembali Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Setelah Usulan Luhut Soal Korupsi Hanya Penyuapan, Yusril Beri Sinyal Revisi UU Tipikor
Indonesia
Warga Harus Antre Panjang Beli BBM, Pertamina Tambah Pasokan ke SPBU
Langkah tersebut merupakan upaya Pertamina untuk terus memperkuat pasokan dan distribusi BBM, serta memastikan kebutuhan energi masyarakat di seluruh Indonesia terpenuhi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Warga Harus Antre Panjang Beli BBM, Pertamina Tambah Pasokan ke SPBU
Indonesia
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Indonesia
Warga Jatim Antre Beli BBM, ESDM Janji Dalam 2 Hari Terurai
Gangguan distribusi Biosolar dapat berdampak pada transportasi, logistik, kegiatan usaha, hingga aktivitas nelayan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
Warga Jatim Antre Beli BBM, ESDM Janji Dalam 2 Hari Terurai
Bagikan