Pemuda Katolik Tuntut Negara Hadir dalam Kasus Intoleransi Ketua Umum PP Karolin Margret Natasa. ANTARA FOTO Jessica Helena Wuysang/18

MerahPutih.com - Ormas Pemuda Katolik menolak keras aksi-aksi intoleransi yang terjadi di seluruh Indonesia. Negara pun dituntut untuk hadir ketika ada persoalan intoleransi di daerah, seperti yang terjadi di Karimun, Kepulauan Riau.

Ketua Umum PP Karolin Margret Natasa mengatakan, pihaknya bersikap tegas untuk menolak adanya upaya gerakan intoleransi yang ada di Karimun dan juga berbagai wilayah di berbagai daerah seluruh Indonesia.

Baca Juga

Viral Tepuk Pramuka 'No Kafir', Pengamat: Perilaku Intoleran Cepat Diterima Anak-Anak

"Karena itu dapat memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus hadir dan konstitusi menjamin adanya kebebasan dalam hidup beragama di Indonesia," ujar Karolin dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (14/2).

Pemuda Katolik juga telah melakukan pendampingan terkait proses pembangunan gereja tersebut melalui para kader dan Pengurus Komisariat Cabang Kabupaten Karimun Komda Kepulauan Riau.

"Pemuda katolik bersikap tegas untuk menolak adanya upaya gerakan intoleransi yang ada di Karimun dan juga berbagai wilayah di berbagai daerah seluruh indonesia karena itu dapat memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Bupati Landak ini.

Ketua Umum PP Karolin Margret Natasa
Ketua Umum PP Karolin Margret Natasa. ANTARA FOTO Jessica Helena Wuysang/18

Terkait pengisian jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik, Karolin mengatakan Pemuda Katolik meminta penjelasan dari Menteri Agama.

“Kami mempertanyakan apa maksudnya? Apakah ada rencana crossing, saling tukar pembina agama atau hanya khusus Katolik saja? Pemuda Katolik mendesak Menteri Agama segera memberikan penjelasan,” ujar Karolin.

Baca Juga

Berkaca Kasus Intoleran di Bantul:, AHY Ajak Masyarakat Giatkan Toleransi

Ia lantas merespons seputar pengisian jabatan Plt. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia yang diisi dari unsur agama lain.

“Pada satu sisi, kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah tidak ada umat Katolik ada yang kompeten untuk mengurus dirinya sendiri? Namun di lain sisi, ada aturan soal kepangkatan yang harus dipenuhi. Pemuda Katolik memahami kondisi ini agar tidak bias dan menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya umat Katolik,” ujar Karolin Margret Natasa.

Ia menyampaikan harapannya semakin banyak ASN beragama katolik yang memiliki jenjang karier yang terpadu dalam membantu dan menunjang kinerja kerja pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian Agama

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang tak mampu mengatasi penolakan pembangunan rumah ibadah di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau.

Jokowi menilai, Pemkab Karimun tak terlihat begerak cepat untuk mengatasi masalah ini. Karena itu, ia menginstruksikan Kapolri dan Menko Polhukam untuk turun langsung menangani masalah ini.

"Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tetapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah jadi saya perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri. Tegas ini, harus diselesaikan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2).

Ia mengatakan, tak semestinya ada penolakan pembangunan rumah ibadah di mana pun itu. Sebab, kata Jokowi UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.

Baca Juga

Setara Institute: Tolak Intoleran Atas Nama Agama

Hal senada disampaikan Jokowi menyikapi perusakan rumah ibadah di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Menurut Presiden, sudah semestinya kejadian-kejadian seperti itu tak terjadi lagi ke depannya sehingga semua umat beragama merasa aman dalam beribadah.

"Ini masalah intoleransi, saya kira udah berkali kali saya sampaikan bahwa konstitusi kita itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya," ujar Jokowi.

"Jelas itu. Konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh masyarakat. Hal yang berkaitan dengan gereja di Karimun, Tanjung Balai, maupun masjid yang di Minahasa Utara, harus dirampungkan karena jadi preseden yang tidak baik dan bisa menjalar ke daerah lain," ucap dia. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH