Pemprov Jatim Siap Hadapi Kasus Dugaan Kerumunan di Ultah Khofifah Kerumunan saat pesta HUT Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (19/5). Foto: Istimewa

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepakat untuk menghadapi perkara hukum terkait dugaan kerumunan di Gedung Negara Grahadi Surabaya saat perayaan ulang tahun Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kasus itu dihadapi dengan segala kerendahan hati serta menghormati proses hukum.

"Tentu kalau dipanggil penyidik, maka harus siap datang," ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (26/5).

Video suasana kerumunan saat ulang tahun Khofifah berdurasi kurang dari semenit viral di jejaring media sosial sejak Kamis (20/5). Kemudian, pada Senin (24/5), sejumlah pihak melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim.

Baca Juga

Tes Acak Saat Larangan Mudik, Khofifah Sebut Orang Madura Sakti-sakti

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko menyampaikan terdapat empat elemen masyarakat yang melaporkan dan akan ditindaklanjuti secara profesional.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Emil Elestianto Dardak dan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono menjadi terlapor dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, Dewan Pengurus Daerah Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Jawa Timur menyesalkan atas langkah yang dilakukan Ketua Bapera Surabaya Andik Mariono yang turut melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Foto: Andika Eldon)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Foto: Andika Eldon)

Dalam keterangan pers yang diterima di Surabaya, Ketua DPD Bapera Jatim Abraham Srijaya menegaskan tindakan pembuatan laporan polisi tersebut kontra produktif, tidak berdasar dan mencari sensasi.

"Kami yakin sudah menerapkan prokes di acara tersebut, hanya di-framing sebagian orang untuk menjatuhkan nama baik gubernur dan wagub," katanya.

Bahkan, dengan alasan adanya sejumlah orang atau oknum yang bertindak atas nama Bapera dan menggunakan atribut organisasi tanpa koordinasi, pihaknya bertindak tegas dengan mengeluarkan surat pemecatan.

Baca Juga

Anak Buahnya Kena OTT, Khofifah Serahkan ke KPK

Surat pemecatan Andik Mariono sebagai Ketua Bapera Kota Surabaya bernomor: 001/KEP/DPD-BAPERA JATIM/V/ORG/2021, ditandatangani Ketua DPD Bapera Jatim Abraham Srijaya dan Sekretaris DPD Bapera Jatim Afik Irwanto, tertanggal 25 Mei 2021.

"Langkah pelaporan kasus tersebut ke Polda Jatim tanpa sepengetahuan DPD Bapera Jatim. Menempuh jalur tersebut bagi kami justru tindakan yang sarat kepentingan dan tidak berdasar," katanya.

"Lebih baik melakukan aksi nyata, membantu pemerintah menegakkan protokol kesehatan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan untuk menangani wabah COVID-19," tutur dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
14 Kepala Daerah di NTT Termasuk Gubernur Habis Masa Jabatan di 2022 dan 2023
Indonesia
14 Kepala Daerah di NTT Termasuk Gubernur Habis Masa Jabatan di 2022 dan 2023

UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur detail bulan atau tanggal pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana konstitusi Amerika Serikat.

Serahkan Pembiayaan Isolasi Mandiri ke Daerah, Pemerintah Pusat Jamin tak Tutup Mata
Indonesia
Serahkan Pembiayaan Isolasi Mandiri ke Daerah, Pemerintah Pusat Jamin tak Tutup Mata

Pemerintah pusat memutuskan untuk mendesentralisasi atau penyerahan kewenangan pembiayaan isolasi mandiri yang dilakukan secara bertahap ke daerah.

Politisi PAN Sindir Nuansa Oligarki di Partai Besutan Amien Rais
Indonesia
Politisi PAN Sindir Nuansa Oligarki di Partai Besutan Amien Rais

Guspardi menyindir adanya nuansa oligarki di Partai Ummat karena menantu Amien didapuk menjadi Ketua Umum Partai Ummat, yakni Ridho Rahmadi sementara Amien Rais sendiri menjadi Ketua Majelis Syuro.

Kubu Rizieq Shihab Harap Hakim Adil Putuskan Gugatan Praperadilan
Indonesia
Kubu Rizieq Shihab Harap Hakim Adil Putuskan Gugatan Praperadilan

Tim kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar berharap Majelis Hakim PN Jakarta Selatan berlaku adil dalam memutus gugatan praperadilan ini.

Densus 88 Monitor Ancaman Teror yang Diperingatkan Jepang
Indonesia
Densus 88 Monitor Ancaman Teror yang Diperingatkan Jepang

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menyatakan selalu siaga terhadap segala bentuk ancaman teror di Indonesia hingga luar negeri.

Tilang Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Berlaku 13 November
Indonesia
Tilang Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Berlaku 13 November

"Prinsipnya kami dari Pemprov minta supaya sejak tanggal 13 ini sudah siap uji emisi nya," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/11).

Kasus Suap Benur, KPK Terima 13 Sepeda dari Stafsus Edhy Prabowo
Indonesia
Kasus Suap Benur, KPK Terima 13 Sepeda dari Stafsus Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima penyerahan 13 unit sepeda berbagai merek dari perwakilan tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur, Safri.

Pengamat Kepolisian Nilai Firli Coreng Polri
Indonesia
Pengamat Kepolisian Nilai Firli Coreng Polri

"Lho sekarang menarik tiba-tiba penyidik KPK yang dari Polri saja bisa, masak persoalan seperti ini nggak bisa bertindak? " ujar Sahat Dio.

Jurus Dewas Jaga Integritas KPK
Indonesia
Jurus Dewas Jaga Integritas KPK

Keberadaan Dewan Pengawas ternyata tak lantas meningkatkan kedispilinan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 Din Syamsuddin: Tagar #BubarkanMUI Hadapi Dengan Senyum
Indonesia
Din Syamsuddin: Tagar #BubarkanMUI Hadapi Dengan Senyum

Desakan pembubaran MUI itu bisa jadi palsu. Hal itu hanya merupakan manuver untuk mengalihkan perhatian dari masalah besar yang sedang dihadapi bangsa.