Pemprov DKI Geram Kemenperin Terus Beri Izin Operasi Perusahaan yang Tak Dikecualikan Sejumlah warga melintas di kawasan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2020). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Merahputih.com - Pemprov DKI meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memberikan pengetatan izin bagi sektor yang tak dikecualikan beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab izin operasi perusahaan yang tak dikecualikan justru bertambah.

"Jadi, perusahaan input data, alamat, jumlah pekerja, aspek ini, segala macam. Tak lama kemudian, review muncul," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah di Jakarta, Selasa (28/4).

Baca Juga

Anies Tunjuk Rekannya di Kabinet Jokowi Jadi Komisaris PT Food Tjipinang Jaya

Hingga kini Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang dikeluarkan Kemenperin jumlahnya mencapai 862 perusahaan. Padahal ketika PSBB fase 1, jumlahnya cuma 200 perusahaan. Bukannya berkurang, angka itu malah berlipat ganda.

Artinya, Kemenperin terus memberikan perizinan operasi bagi perusahaan yang tak dikecualikan dalam Pergub 33 Tahun 2020.

"Ada 900 lebih. Terakhir saya dapat 862 perusahaan. Makanya saya kaget, dulu 200 waktu pertama. Saya pikir diam, ternyata mereka (Kemenperin) terus (mengeluarkan IOMKI)," jelas dia.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono memimpin patroli pencegahan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono memimpin patroli pencegahan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)

Andri menuturkan, penambahan ini terus terjadi karena pengajuan perizinan yang mudah, layaknya pada saat situasi normal.

Ia pun berharap perusahaan yang mendapat IOMKI adalah jenis usaha yang bergerak sesuai dan berhubungan dengan penanganan wabah corona.

"Jadi dipilah yang betul - betul bidang, aspek dan sektor strategis boleh melakukan aktivitas," imbuhnya.

Adapun sejak 14 hingga 27 April 2020, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI sudah menyidak 603 perusahaan atau tempat kerja. Hasilnya ada 89 perusahaan yang tidak dikecualikan dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020, ditutup paksa.

Baca Juga

Larangan Mudik dari Orang Tua Dinilai Lebih Efektif

Dalam giat juga terdapat 100 perusahaan kategori tidak dikecualikan namun kantongi izin IOKMI Kemenperin diberi peringatan karena belum menjalankan protokol kesehatan.

Lalu sebanyak 414 perusahaan yang dikecualikan juga diberi peringatan dengan alasan serupa. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tertinggi Selama PSBB, Penumpang KRL Tembus 350 Ribu
Indonesia
Tertinggi Selama PSBB, Penumpang KRL Tembus 350 Ribu

Hal ini terlihat dari keramaian yang terjadi di sejumlah stasiun karena sudah beroprasinya sejumlah kegiatan perkantoran.

Pengamat Intelijen Sebut Isu RUU HIP Dikapitalisasi
Indonesia
Pengamat Intelijen Sebut Isu RUU HIP Dikapitalisasi

"Di sisi lain sudah tampak adanya kapitalisasi isu RUU HIP yang dianggap sebagai kebangkitan komunis," kata Stanislaus

Hukuman bagi Warga Nekat Mudik Tengah Dibahas
Indonesia
Hukuman bagi Warga Nekat Mudik Tengah Dibahas

Pemerintah menggodok penerapan sanksi bagi warga yang nekat mudik Lebaran tahun 2021.

 Larangan Mudik Kurang Ampuh, Ratusan Kendaraan Masih Berupaya Keluar dari Jabodetabek
Indonesia
Larangan Mudik Kurang Ampuh, Ratusan Kendaraan Masih Berupaya Keluar dari Jabodetabek

"Itu termasuk kendaraan mobil pribadi, kendaraan umum dan sepeda motor yang diputarbalikkan di jalan arteri," kata Sambodo saat dikonfirmasi, Rabu (13/5).

Tahun Ajaran Baru Tetap Jalan, Pemerintah Diingatkan Sekarang Rakyat Lebih Kritis
Indonesia
Tahun Ajaran Baru Tetap Jalan, Pemerintah Diingatkan Sekarang Rakyat Lebih Kritis

Jangan seperti kebijakan transportasi yang beberapa kali direvisi.

Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga
Indonesia
Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga

"Tapi gak boleh anarkis, karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tuturnya.

Kedatangan Rizieq Bikin Simpang Gadog Macet, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas
Indonesia
Kedatangan Rizieq Bikin Simpang Gadog Macet, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

Banyak santri yang memadati Simpang Gadog untuk menunggu kedatangan Rizieq

Menkes Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
Menkes Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19

Mantan bankir itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal pembelian vaksin tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin
Indonesia
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin

Pada 2020, IPK Indonesia meraih skor 37 poin dari skala 0-100 poin. Sementara pada tahun 2019, skor Indonesia berada di poin 40.

Tanggapan Pemprov Soal Perdebatan Foto Jakarta Berlatar Belakang Gunung Pangrango
Indonesia
Tanggapan Pemprov Soal Perdebatan Foto Jakarta Berlatar Belakang Gunung Pangrango

Pemprov DKI Jakarta menanggapi isu yang tengah ramai di masyarakat hari ini mengenai foto wilayah Jakarta dengan latar belakang Gunung Gede Pangrango.