Pemprov DKI Wajibkan Anak Ikut PAUD Satu Tahun Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/anarosadebastiani)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) akan mewajibkan anak menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama satu tahun.

Program ini akan mulai berlaku pada tahun ajaran baru 2021/2022 mendatang bagi anak usia 5 sampai dengan 6 tahun.

"Pembelajaran akan tetap dilakukan secara daring atau virtual, mengingat masih di masa pandemi COVID-19," ujar Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana di Jakarta, Jumat (12/3).

Baca Juga:

Dana BOS PAUD Bisa Buat Beli Pulsa dan Transportasi Guru

Nahdiana menjelaskan, pihaknya telah melakukan kajian atas layanan wajib PAUD 1 tahun. Kajian dilakukan berdasarkan aspek yuridis, teoritis, dan empiris dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemprov DKI, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, serta program studi Pendidikan Guru PAUD Universitas Negeri Jakarta.

Secara yuridis, gagasan ini didukung oleh payung hukum yang memiliki korelasi sebagai dasar layanan PAUD satu tahun sebelum SD berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Sedangkan dari tinjauan aspek teoritis, menunjukkan terdapat teori para ahli psikologi yang memperlihatkan pentingnya PAUD.

"Jika ini tidak dilakukan, akan memberikan akibat yang fatal terhadap perkembangan anak selanjutnya. Berdasarkan aspek empiris, terdapat hasil penelitian terkait pentingnya PAUD sebagai pondasi perkembangan bagi anak untuk meniti perkembangan selanjutnya,” terangnya.

Konferensi pers Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dari kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta, Senin (29/6/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Konferensi pers Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dari kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta, Senin (29/6/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Lebih lanjut, Nahdiana menuturkan, hasil pemetaan mutu PAUD di DKI menunjukkan, 90 pesen lembaga PAUD di DKI sudah memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan secara komprehensif dan mampu dalam memberikan kesiapan layanan bagi anak-anak usia 5-6 tahun sebelum melanjutkan ke jenjang SD.

“Beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia juga sudah menerapkan peraturan wajib menyiapkan layanan satuan PAUD satu tahun sebelum ke jenjang SD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengembangan PAUD di daerah tersebut,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Nahdiana memaparkan, hasil kajian kesiapan satuan dalam layanan ini menunjukkan lembaga PAUD DKI Jakarta memenuhi 8 standar nasional. Sehingga, lembaga PAUD DKI diindikasikan layak memberikan layanan PAUD yang berkualitas.

Baca Juga:

Pendidikan Pancasila Bakal Jadi Pelajaran Wajib dari PAUD Hingga Perguruan Tinggi

Untuk diketahui, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud sampai dengan bulan Agustus 2020, DKI memiliki 3.964 lembaga yang terdaftar, dengan berbagai jenis layanan yang terdiri dari 1.960 TK, 353 KB, 20 TPA, dan 1.631 SPS.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menargetkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD DKI menjadi 100 persen selama dua tahun ke depan.

Dengan adanya layanan wajib PAUD satu tahun ini, diharapkan dapat meningkatkan APK PAUD DKI dan semakin mempersiapkan anak-anak Jakarta ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (Asp)

Baca Juga:

Kunjungi PAUD Putra Pertiwi Solo, Iriana Jokowi Ajak Anak-Anak Bernyanyi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Turki Siap Serang Israel
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Turki Siap Serang Israel

Akun Facebook bernama CHL mengunggah sebuah narasi dan video berdurasi 2 menit 13 detik yang menyatakan pasukan Turki siap menyerang Israel.

Alur Penyerahan Duit Suap Djoko Tjandra ke Tommy Buat Irjen Napoleon
Indonesia
Alur Penyerahan Duit Suap Djoko Tjandra ke Tommy Buat Irjen Napoleon

uang itu diserahkan kepada Tommy di dalam ruangan di Bisnis Centre Hotel Mulia.

MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi
Indonesia
MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah Mendesak Pemerintah terutama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catat, Visi-Misi Gibran-Teguh dan Bajo di Pilkada Solo
Indonesia
Catat, Visi-Misi Gibran-Teguh dan Bajo di Pilkada Solo

"Visi tersebut dijabarkan dalam tujuh misi antara lain memastikan agar tidak ada peningkatan kasus COVID-19 dan memberi aman kepada seluruh masyarakat," ujar Putut

Kabareskrim Janji Transparan Usut Pihak yang Bersekongkol dengan Djoko Tjandra
Indonesia
Kabareskrim Janji Transparan Usut Pihak yang Bersekongkol dengan Djoko Tjandra

"Semuanya akan kita proses secara transparan," kata Listyo

Perekonomian Kembali Berjalan, Penerbangan di Bandara Soetta Alami Lonjakan
Indonesia
Perekonomian Kembali Berjalan, Penerbangan di Bandara Soetta Alami Lonjakan

Pada bulan ini, lalu lintas penerbangan mulai berangsur pulih

Pemprov Larang Joging di Sudirman-Thamrin
Indonesia
Pemprov Larang Joging di Sudirman-Thamrin

Para pejalan kaki yang ingin berolahraga di Sudirman-Thamrin harus berada di atas trotoar dan tidak boleh berkerumun.

Partisipasi Pemilih Pilkada Depok Naik 6,64 Persen
Indonesia
Partisipasi Pemilih Pilkada Depok Naik 6,64 Persen

KPU Kota Depok telah menggelar Rapat Pleno Terbuka Hasil rekapitulasi tingkat Kota Pilkada Depok 2020 dimana Pasangan Idris Imam unggul dengan perolehan 415.657 suara (55,55 persen).

'Casing' Black Box CVR Sriwijaya Air SJ 182 Ditemukan
Indonesia
'Casing' Black Box CVR Sriwijaya Air SJ 182 Ditemukan

Ruang pencarian dengan luas 30x30 meter yang dibagi empat kuadran

Acara Picu Kerumunan Orang saat Lebaran Bakal Diproses Hukum
Indonesia
Acara Picu Kerumunan Orang saat Lebaran Bakal Diproses Hukum

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menegaskan, segala bentuk kerumunan merupakan salah satu tindakan pelanggaran hukum.