Pemprov DKI Upayakan Tuntutan Buruh UMP 2022 Naik Ratusan buruh dari KSPI, ASPEK dan serikat buruh lainnya menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021), (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mencari jalan tengah soal usulan kenaikan Upah Minimim Provinsi (UMP) DKI tahun 2022.

Saat ini, Pemerintah DKI tengah berkoordinasi dengan berbagai kalangan, mulai dari para pengusaha hingga serikat pekerja guna mencari formulasi terbaik dalam penentuan UMP 2022.

"Kami minta waktu ya, kami pelajari dulu. Saya tidak bisa menjawab (tuntutan buruh) realistis atau tidak. Nanti tergantung pada diskusinya sesuai situasi dan fakta yang ada," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria di Jakarta.

Baca Juga:

14 Isu yang Jadi Fokus Perjuangan Partai Buruh

Ketua DPD Gerindra DKI ini meminta para buruh memberikan angka yang wajar ihwal penambahan upah kerja pada tahun depan.

"Harapan boleh, keinginan boleh, tapi semua harus realistis dilihat situasi dan kondisi yang ada," ucapnya.

Menurutnya, peningkatan UMP yang terlalu tinggi bisa memberatkan para pengusaha.

"Kami di Pemprov juga ingin ada peningkatan (UMP), karena kalau ada peningkatan artinya usahanya makin baik," paparnya.

Kendati begitu, ucap dia, perlu diingat juga saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

"Namun harus memperhatikan situasi dan kondisi, serta fakta yang ada. Kita masih di masa pandemi, ekonomi belum semuanya bergerak cepat," pungkasnya.

Baca Juga:

Ribuan Buruh dan Mahasiswa Demo Kritik Dua Tahun Pemerintahan Jokowi

Seperti diketahui, berbagai elemen buruh dari penjuru Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/11) kemarin.

Kedatangan mereka menuntut Gubernur Anies menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 7 sampai 10 persen dan memberlakukan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) tahun 2022.

Menurut survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan KSPI DKI, seharusnya UMP DKI naik menjadi Rp 5.305.000.

"Tetapkan Formula E bisa, masa tetapkan kenaikan UMP 10 persen enggak bisa," ujar orator dari atas mobil komando kemarin. (Asp)

Baca Juga:

Buruh Tuntut Anies Naikkan UMP 10 Persen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presidensi G20 Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional dan Global
Indonesia
Presidensi G20 Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional dan Global

Tahun ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan Presidensi G20. Sebuah forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa.

Viva Yoga Klaim PAN-PKB Ibarat Saudara Kembar
Indonesia
Viva Yoga Klaim PAN-PKB Ibarat Saudara Kembar

Isu reshuffle kabinet Indonesia Maju terus mencuat lantaran PAN dikabarkan akan mendapatkan kursi di kabinet tersebut.

KSAD Pimpin Langsung Pemakaman Anggotanya yang Gugur Ditembak KKB
Indonesia
KSAD Pimpin Langsung Pemakaman Anggotanya yang Gugur Ditembak KKB

Peristiwa ini terjadi di Desa Tigilobak, Distrik Gome, Kab Puncak, Papua, Kamis, (27/1)

Merapi Luncurkan Guguran Lava Pijar Sejauh 1,5 Kilometer ke Barat Daya
Indonesia
Merapi Luncurkan Guguran Lava Pijar Sejauh 1,5 Kilometer ke Barat Daya

Ada sepuluh kali luncuran guguran lava pijar ke arah barat daya hingga sejauh 1,5 km selama periode pengamatan Rabu (19/1) dari pukul 00.00 sampai 06.00 WIB.

35.100 Pemudik Tinggalkan Jakarta dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir
Indonesia
35.100 Pemudik Tinggalkan Jakarta dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir

Sebanyak 35.100 pemudik berangkat ke sejumlah daerah dari dua stasiun tersebut.

Sempat Hilang Kontak, TNI AU Evakuasi Pesawat T50i Golden Eagle yang Diduga Jatuh
Indonesia
Sempat Hilang Kontak, TNI AU Evakuasi Pesawat T50i Golden Eagle yang Diduga Jatuh

TNI Angkatan Udara segera melakukan evakuasi dan pengamanan di lokasi diduga jatuhnya pesawat T-50i Golden Eagle di Blora, Jawa Tengah.

Pemerintah Ungkap Alasan JHT Dicairkan saat Usia 56 Tahun
Indonesia
Pemerintah Ungkap Alasan JHT Dicairkan saat Usia 56 Tahun

Airlangga Hartarto menjelaskan soal skema perlindungan bagi pekerja berupa Jaminan Hari Tua berbeda dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Warga Tak Diurus Akta 5 Tahun Bakal Diambil Alih Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Warga Tak Diurus Akta 5 Tahun Bakal Diambil Alih Negara

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Oppie Binti Daud, yang menarasikan bahwa Akta Jual Beli (AJB) hanya berlaku 5 tahun sejak 2021, bagi warga yang tidak segera mengurus sertifikatnya maka tanah akan menjadi milik negara.

[HOAKS atau FAKTA]: Pesantren Alquran Terbakar, 100 Santri dan 2 Guru Terpanggang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesantren Alquran Terbakar, 100 Santri dan 2 Guru Terpanggang

Terjadi kebakaran di pesantren Alquran yang memakan korban 100 orang santri dan dua orang guru.

Menko PMK Muhadjir Puji Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Solo
Indonesia
Menko PMK Muhadjir Puji Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Solo

Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah saat ini sedang menangani kenaikan kemiskinan.