Pemprov DKI Tutup 5 Perusahaan Pelanggar PSBB di Jakarta Sejumlah warga melintas di kawasan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2020). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penutupan sementara lima perusahaan yang masih bandel beroperasi saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota akibat virus corona.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansah tak merinci soal lokasi perkantoran yang ditutup itu. Ia hanya dapat laporan dari petugas di lapangan.

Baca Juga

Agar Efektif, Pembagian Bansos saat PSBB Harus Diawasi

"61 yang kita lakukan sidak ada 5 kita lakukan penutupan," kata Andri di Jakarta, Rabu (15/4).

Mantan Kadishub DKI ini mengatakan, tidak ada perlawanan dan penolakan dari para pimpinan perusahaan tersebut.

"Kita sampaikan kepada perusahaan tersebut agar menutup sementara sampai penerapan PSBB berakhir," jelas dia

Kasatpol PP Cempaka Putih menyosialisasikan aturan PSBB kepada pemilik bengkel agar menutup tokonya di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar, Rabu (15/4/2020). (ANTARA/HO/Kominfotik Jakarta Pusat)
Kasatpol PP Cempaka Putih menyosialisasikan aturan PSBB kepada pemilik bengkel agar menutup tokonya di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar, Rabu (15/4/2020). (ANTARA/HO/Kominfotik Jakarta Pusat)

Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin menyebut pihaknya telah melakukan penutupan terhadap beberapa gedung perkantoran akibat melanggar aturan PSBB.

Arifin mengungkapkan, kebijakan penutupan ini sifatnya hanya sementara, yakni sampai 23 April 2020 mendatang.

Baca Juga

Dampak PSBB, Pemudik ke Yogyakarta Menurun

"(Ditutup sementara) Sampai 23 April. PSBB kan sampai tanggal 23," kata Arifin. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Picu Kontroversi, DPR akan Koreksi Omnibus Law
Indonesia
Picu Kontroversi, DPR akan Koreksi Omnibus Law

Dalam pasal itu disebutkan Presiden bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).

DPRD DKI Tolak Anggaran Bangun SMK Sebesar Rp106 Miliar
Indonesia
DPRD DKI Tolak Anggaran Bangun SMK Sebesar Rp106 Miliar

DPRD DKI Jakarta kompak menolak pembangunan sekolah asrama untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 74 sebesar Rp106 miliar.

PKS Tagih Janji Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Indonesia
PKS Tagih Janji Jokowi Terbitkan Perppu KPK

"Tapi mana hari ini kalau Dewas dilantik apa lagi Perppu-nya?," ujarnya

 Beredar Pesan Arahan Anies Terkait Corona, Pemprov DKI Pastikan Itu Hoaks
Indonesia
Beredar Pesan Arahan Anies Terkait Corona, Pemprov DKI Pastikan Itu Hoaks

Catur pun meminta kepada masyarakat yang mendapatkan informasi corona bisa ditanyakan langsung pihak Pemprov DKI, jangan menelan mentah-mentah pesan Whatsapp.

Erick Thohir akan Bertemu Prabowo dan Mahfud Bahas Kasus Asabri
Indonesia
Erick Thohir akan Bertemu Prabowo dan Mahfud Bahas Kasus Asabri

"Kita akan berkonsultasi kepada bapak Menhan Prabowo Subianto dan Menkopolhukam Mahfud MD terkait upaya-upaya penyelesaian ASABRI," kata Arya

Kasus Wahyu Tak Pengaruhi Kinerja, KPU Merujuk Undang-Undang Bukan Uang
Indonesia
  Waspadai Virus Corona, Angkasa Pura akan Pulangkan 174 Wisatawan Tiongkok dari Solo
Indonesia
Waspadai Virus Corona, Angkasa Pura akan Pulangkan 174 Wisatawan Tiongkok dari Solo

Wisatawan Tiongkok tesebut, kata dia, akan dipulangkan ke negara asalnya setelah visa kunjungan wisata habis. Setelah pemulangan selesai, ia tidak lagi menjual paket wisata Kunming, Tiongkok-Solo setelah virus coronna merebak

Rawan Rusak, Ribuan Manuskrip Kuno Koleksi Kerajaan Mangkunegaran Digitalisasi
Indonesia
Rawan Rusak, Ribuan Manuskrip Kuno Koleksi Kerajaan Mangkunegaran Digitalisasi

Dari 11.000 buku koleksi Perpustakaan Reksa Pustaka, baru 3.132 buku yang telah selesai dilakukan digitalisasi.

Mahasiswa UGM Terdampak COVID-19 Dapat Keringanan Biaya Kuliah, Begini Prosedurnya
Indonesia
Mahasiswa UGM Terdampak COVID-19 Dapat Keringanan Biaya Kuliah, Begini Prosedurnya

Cara mudah, mahasiswa tinggal mengajukan permohonan keringanan UKT secara daring melalui Simaster.

DPD Minta MPR Gelar Rapat Gabungan Tindaklanjuti Rekomendasi Periode Lalu
Indonesia
DPD Minta MPR Gelar Rapat Gabungan Tindaklanjuti Rekomendasi Periode Lalu

Rapat Gabungan bersama dengan Ketua-Ketua Fraksi dan Ketua Kelompok, sebaiknya digelar sebagaimana mestinya.