Pemprov DKI Tutup 188 Perusahaan di Jakarta akibat Langgar PSBB Foto udara kawasan Mampang Prapatan di Jakarta, Jumat (1/5/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) mencatat ada 1.100 perusahaan di ibu kota yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kepala Disnakertrans Andri Yansah mengatakan, ada 188 dari 1.100 perusahaan yang tak dikecualikan dilakukan penutupan sementara lantaran tak mematuhi PSBB.

Baca Juga:

KPK Jebloskan Eks Bos Lippo Cikarang ke Lapas Sukamiskin

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10 dijelaskan hanya ada 10 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB. Satu, kesehatan. Dua, bahan pangan, makanan dan minuman. Tiga, energi. Empat, komunikasi dan teknologi informasi. Lima, keuangan.

Kemudian keenam, logistik. Tujuh, konstruksi. Delapan, industri strategis. Sembilan, pelayanan dasar dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau obyek tertentu. Sepuluh adalah sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/5/2020). (Antara/Ricky Prayoga/)
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/5/2020). (Antara/Ricky Prayoga/)

"188 perusahaan ditutup hingga PSBB selesai," kata Andri di Jakarta, Selasa (12/5).

Perusahaan yang ditutup tersebat di lima wilayah Jakarta. 32 perusahaan ada di Jakarta Pusat, 45 di Jakarta Barat, 37 di Jakarta Utara, 25 di Jakarta Timur dan 49 di Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Karena Corona, Said Didu Bisa Diperiksa di Rumahnya

Selain perusahaan yang ditutup, lanjut Andri, ada 269 sektor usaha yang hanya diberi peringatan karena mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Mereka diberi peringatan lantaran tak menerapkan protokol kesehatan.

"Jakarta Pusat 4 perusahaan, Jakarta Barat 62 perusahaan, 92 Jakarta Utara, 96 Jakarta Timur, dan 15 berada di Jakarta Selatan," terang Andri

Lanjut Andri, pihaknya juga memberi teguran terhadap 643 tempat kerja yang dikecualikan, tapi tidak menerapkan protokol kesehatan yang diatur di dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020.

"Perusahaan itu tersebar di Jakarta Pusat ada 161 perusahaan, 77 Jakarta Barat, 132 Jakarta Utara, 133 Jakarta Timur, 136 Jakarta Selatan, dan 4 Kepulauan Seribu," tutup Andri. (Asp)

Baca Juga:

Kaji Alasan Bolehkan Warga di Bawah 45 Tahun Beraktivitas Kerja, Pemerintah: Tumpuan Keluarga dan Produktif

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 Stafsus Jokowi Mundur, PKS: Apa Ada Tekanan?
Indonesia
2 Stafsus Jokowi Mundur, PKS: Apa Ada Tekanan?

Masalah ini adalah kesalahan Presiden Jokowi

Korting Massal Hukuman Koruptor Perburuk Iklim Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Korting Massal Hukuman Koruptor Perburuk Iklim Pemberantasan Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan banyaknya terpidana korupsi yang hukumannya "dikorting" oleh Mahkamah Agung (MA) telah memperburuk iklim pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kekhawatiran Polisi Jika Ganjil Genap di Jakarta Kembali Diberlakukan
Indonesia
Kekhawatiran Polisi Jika Ganjil Genap di Jakarta Kembali Diberlakukan

Kebijakan ini diberlakukan karena penyebaran virus corona di Jakarta masih tinggi.

Soal Mobil Dinas, BW Sebut Pimpinan KPK Berbuat Cela
Indonesia
Soal Mobil Dinas, BW Sebut Pimpinan KPK Berbuat Cela

Pimpinan lembaga antirasuah melakukan perbuatan tercela yang melanggar etik apabila menerima fasilitas mobil dinas.

Zona Hijau COVID-19 Nyaris Sentuh 100 Daerah
Indonesia
Zona Hijau COVID-19 Nyaris Sentuh 100 Daerah

Kalimantan Barat saat ini merupakan provinsi dengan daerah-daerah berstatus zona kuning dan oranye

Pengetahuan Sebagai Modal Dalam Membangun dan Memajukan Papua
Indonesia
Pengetahuan Sebagai Modal Dalam Membangun dan Memajukan Papua

"Persoalan besar di Papua bukan terletak pada infrastruktur, tetapi karena infrastruktur yang terbatas maka pelayanan di berbagai aspek, khususnya kesehatan dan pendidikan menjadi terbatas/terhambat," ujar Owen.

Kediaman Quraish Shihab Disatroni Maling, Begini Kronologinya
Indonesia
Kediaman Quraish Shihab Disatroni Maling, Begini Kronologinya

Rumah cendikiawan muslim Muhammad Quraish Shihab di Jalan Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dibobol maling.

Tanggapi Pandangan DPRD, Wagub DKI Janji Perbaiki Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indonesia
Tanggapi Pandangan DPRD, Wagub DKI Janji Perbaiki Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

"Hal-hal yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada Rapat Kerja Komisi bersama Eksekutif," tuturnya.

KAI Daop 1 Batalkan Perjalanan KA Jarak Jauh dan Lokal Mulai 24 April
Indonesia
KAI Daop 1 Batalkan Perjalanan KA Jarak Jauh dan Lokal Mulai 24 April

Sementara itu, guna mendukung pasokan logistik dan bahan pangan, Daop 1 Jakarta tetap menjalankan KA Angkutan Barang secara normal untuk pengangkutan

Bupati Klaten Politisasi Bansos COVID-19
Indonesia
Bupati Klaten Politisasi Bansos COVID-19

Trubus berpendapat politisasi bansos di tengah krisis tak akan membawa dampak positif bagi pemerintahan.