Pemprov DKI Tunggu Hal Ini Terkait Wajib WFH 75 Persen Karyawan Swasta Karyawan melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (8/6/2020). ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan memberlakukan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen bagi karyawan swasta di wilayah Ibu Kota.

Kepala Dinas Pekerjaan dan Transmigrasi (Dinaskertrans) DKI, Andri Yansyah mengatakan, Satgas COVID-19 Jakarta akan membahas permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan soal kebijakan tersebut.

Baca Juga

Luhut Minta Perketat Pencegahan COVID-19, Ini Tanggapan Satpol PP DKI

"Nanti Satgas COVID-19 provinsi (DKI Jakarta) akan mendiskusikan hal tersebut," ujar Andri saat dikonfirmasi, Selasa (15/12).

Menurut dia, penanganan virus corona di ibu kota harus melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga, pihaknya belum dapat memutuskan apakah WFH kembali diperketat dalam mencegah penyebaran COVID-19 saat libur akhir tahun.

"Karena masalah COVID-19 melibatkan berbagai SKPD," paparnya.

Sedangkan, ASN DKI sudah diputuskan untuk mengikuti permintaan Menteri Luhut memperketat jam kerja dari rumah (WFH) 75 persen mulai 18 Desember hingga 8 Januari 2021.

Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Namun, saat ini PNS DKI masih memberlakukan sistem kerja 50 persen dari rumah dan 50 masuk kantor, serta bekerja hanya selama 5,5 jam hingga 17 Desember.

"WFH menjadi 75 persen dan WFO 25 persen mulai 18 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021 selama pandemi COVID-19 pasca tahun baru," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir, Selasa (15/12).

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah hingga 75 persen mulai 18 Desember sampai 8 Januari 2021.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19:00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan," kata Luhut melalui siaran pers di situs resmi Kemenko Marves. (Asp)

Baca Juga

Luhut Perintahkan Anies Terapkan Kerja Dari Rumah Sampai 75 Persen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasca Pembubaran Midodareni, Polisi Razia Persembunyian Kelompok Intoleran
Indonesia
Pasca Pembubaran Midodareni, Polisi Razia Persembunyian Kelompok Intoleran

Tidak ada ruang bagi kelompok intoleran di Solo. Polresta Surakarta tidak segan menindak tegas para pelaku intoleran.

Kasus Suap DAK, KPK Sita Mobil Anak Bupati Nonaktif Labuhanbatu Utara
Indonesia
Kasus Suap DAK, KPK Sita Mobil Anak Bupati Nonaktif Labuhanbatu Utara

Penyitaan terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Update COVID-19 Kamis (16/4): 5.516 Kasus Positif, 496 Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (16/4): 5.516 Kasus Positif, 496 Meninggal Dunia

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan pasien yang sembuh ada 102 sehingga 548 sembuh

Sriwijaya Air SJ-182 Jatuh, AP II Bikin Tiga Posko
Indonesia
Sriwijaya Air SJ-182 Jatuh, AP II Bikin Tiga Posko

Posko ketiga juga dibuka di Bandara Supadio, Pontianak

Aturan Larangan Mudik Dirombak Lagi
Indonesia
Aturan Larangan Mudik Dirombak Lagi

Biar adil untuk semua moda kendaraan darat, laut dan udara.

DPR Desak Penegak Hukum Tindak Oknum Pelindung Djoko Tjandra
Indonesia
DPR Desak Penegak Hukum Tindak Oknum Pelindung Djoko Tjandra

Dia mengatakan, saat ini Kepolisian dan Kejaksaan sudah melakukan investigasi internal, sehingga dirinya juga mendesak Kemenkumham melakukan tindakan serupa.

PKS DKI Mencak-Mencak Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Dicolong
Indonesia
PKS DKI Mencak-Mencak Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Dicolong

Pompa air di underpass menjadi aset yang mesti dijaga

Gerinda Minta KPK Transparan Usut Kasus Menteri Edhy
Indonesia
Gerinda Minta KPK Transparan Usut Kasus Menteri Edhy

Mujani menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.

Peningkatan Pesat Kasus COVID-19 di Jakarta Jadi Sorotan, Mayoritas Sasar Usia Produktif
Indonesia
Peningkatan Pesat Kasus COVID-19 di Jakarta Jadi Sorotan, Mayoritas Sasar Usia Produktif

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyoroti penyebaran virus corona di DKI Jakarta yang tak ada hentinya.

Daripada Perluas CFD, Anies Disarankan Fokus Awasi Pasar Hingga Mal
Indonesia
Daripada Perluas CFD, Anies Disarankan Fokus Awasi Pasar Hingga Mal

Gubernur Anies Baswedan menutup kembali kawasan CFD Sudirman-Thamrin setelah dibuka kembali