Pemprov DKI Tunggu Aturan Pusat soal THR Lebaran 2021 Uang Rupiah. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta mengaku, mendapatkan usulan dari serikat pekerja di ibu kota. Keinginannya tersebut agar tunjangan hari raya (THR) dibayarkan secara penuh satu kali gaji di lebaran tahun ini.

"Kalau dari asosiasi seperti kemarin (THR 2020 dapat dicicil) karena memang beralasan kondisi COVID-19 masih belum berakhir," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI, Andri Yansyah, Jumat (9/4).

Baca Juga

THR dan Gaji ke-13 Bakal Dorong Konsumsi Sampai Rp215 Triliun

Meski demikian, lanjut Andri, Pemprov DKI hingga kini belum dapat menentukan dan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terlebih dahulu soal aturan THR.

"Kalau pemerintah pusat sudah ada ketentuannya, nanti kami di wilayah ataupun di daerah akan mensosialisasikannya. Baik kepada asosiasi, maupun kepada federasi," papar dia.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI, Andri Yansyah

Terkait banyaknya usulan yang diterimanya, lanjut Andri, hal tersebut sah-sah saja karena bagian dari penyampaian aspirasi. Saat ini Pemerintah DKI masih menunggu keputusan Pempus.

"Jadi kalau namanya usulan boleh-boleh saja, kami dari Provinsi akan menunggu kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja)," paparnya.

Seperti diketahui, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, perusahaan swasta wajib membayarkan THR secara penuh kepada pegawainya pada tahun ini.

Artinya, tak lagi dicicil atau dipotong seperti pada tahun 2020 lalu. Hal ini lantaran pemerintah telah memberikan banyak stimulus bagi dunia usaha untuk bisa tetap bertahan pada masa pandemi COVID-19. (Asp)

Baca Juga

Meski Masih Pandemi, Menaker Peringatkan Kewajiban Penuhi THR Pekerja

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Risma Targetkan 564 Ribu Difabel Divaksin COVID-19 Tahun Ini
Indonesia
Risma Targetkan 564 Ribu Difabel Divaksin COVID-19 Tahun Ini

Pemerintah memprioritaskan penyandang disabilitas mendapat vaksinasi COVID-19.

305 Ribu Pasien COVID-19 Berhasil Sembuh
Indonesia
305 Ribu Pasien COVID-19 Berhasil Sembuh

Pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah berjalan lebih dari tujuh bulan hingga saat ini belum ada tanda-tanda mereda.

Nikita Mirzani Bisa Laporkan Maaher At-Thuwailibi yang Diduga Mengancam Dirinya
Indonesia
Nikita Mirzani Bisa Laporkan Maaher At-Thuwailibi yang Diduga Mengancam Dirinya

Nikita dan Keluarganya dapat melaporkan Ustaz Maaher atas dugaan melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam pasal 335 KUHP

Anies Kembali Perpanjang PPKM 2 Pekan hingga 22 Maret
Indonesia
Anies Kembali Perpanjang PPKM 2 Pekan hingga 22 Maret

Anies Baswedan kembali memperpanjang masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro selama 2 pekan.

Terbukti Menyuap Nurhadi, Hiendra Soenjoto Divonis 3 Tahun Penjara
Indonesia
Terbukti Menyuap Nurhadi, Hiendra Soenjoto Divonis 3 Tahun Penjara

Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto divonis 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sebelum Tanggal 7 Mei, Polisi Tidak Halangi Warga Berangkat Mudik
Indonesia
Sebelum Tanggal 7 Mei, Polisi Tidak Halangi Warga Berangkat Mudik

Untuk mengantisipasi warga yang mudik pada 6-17 Mei, Polri telah mendirikan 333 titik penyekatan dari Lampung hingga Bali.

Satgas COVID-19 Sarankan Car Free Day dan Perayaan Agama di Ruang Terbuka Ditiadakan
Indonesia
Satgas COVID-19 Sarankan Car Free Day dan Perayaan Agama di Ruang Terbuka Ditiadakan

Dia meminta pelaksanaan perayaan keagamaan di ruang terbuka, dan dihadiri banyak orang disarankan untuk tidak dilakukan.

Langgar Prokes Saat Jamuan Bukber, Tiga Resto Ditegur Pemkot Solo
Indonesia
Langgar Prokes Saat Jamuan Bukber, Tiga Resto Ditegur Pemkot Solo

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama kepada tiga restoran. Pemberian SP 1 tersebut dilakukan lantaran restoran hotel tersebut dinilai melanggar protokol kesehatan (prokkes) saat jamuan buka puasa bersama.

Pelanggaran Selama PPKM Level 4, Gibran: Masyarakat Mulai Banyak Beraktivitas
Indonesia
Pelanggaran Selama PPKM Level 4, Gibran: Masyarakat Mulai Banyak Beraktivitas

Satuan Polisi Pamong Praja Solomencatat selama PPKM Level 4 telah terjadi pelanggaran sebanyak 1.200 kasus 16-22 Agustus 2021.

Sindir Blusukan Risma, PKS: Menteri Skala Kebijakannya Nasional Bukan Hanya Jakarta
Indonesia
Sindir Blusukan Risma, PKS: Menteri Skala Kebijakannya Nasional Bukan Hanya Jakarta

Menurut Suhaimi, Menteri Risma seharusnya jangan hanya fokus mengatasi gelandangan di ibu kota. Pasalnya jabatan menteri ruang lingkupnya nasional bukan saja Jakarta.