Pemprov DKI Tunggu Aturan Pusat soal THR Lebaran 2021 Uang Rupiah. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta mengaku, mendapatkan usulan dari serikat pekerja di ibu kota. Keinginannya tersebut agar tunjangan hari raya (THR) dibayarkan secara penuh satu kali gaji di lebaran tahun ini.

"Kalau dari asosiasi seperti kemarin (THR 2020 dapat dicicil) karena memang beralasan kondisi COVID-19 masih belum berakhir," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI, Andri Yansyah, Jumat (9/4).

Baca Juga

THR dan Gaji ke-13 Bakal Dorong Konsumsi Sampai Rp215 Triliun

Meski demikian, lanjut Andri, Pemprov DKI hingga kini belum dapat menentukan dan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terlebih dahulu soal aturan THR.

"Kalau pemerintah pusat sudah ada ketentuannya, nanti kami di wilayah ataupun di daerah akan mensosialisasikannya. Baik kepada asosiasi, maupun kepada federasi," papar dia.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI, Andri Yansyah

Terkait banyaknya usulan yang diterimanya, lanjut Andri, hal tersebut sah-sah saja karena bagian dari penyampaian aspirasi. Saat ini Pemerintah DKI masih menunggu keputusan Pempus.

"Jadi kalau namanya usulan boleh-boleh saja, kami dari Provinsi akan menunggu kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja)," paparnya.

Seperti diketahui, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, perusahaan swasta wajib membayarkan THR secara penuh kepada pegawainya pada tahun ini.

Artinya, tak lagi dicicil atau dipotong seperti pada tahun 2020 lalu. Hal ini lantaran pemerintah telah memberikan banyak stimulus bagi dunia usaha untuk bisa tetap bertahan pada masa pandemi COVID-19. (Asp)

Baca Juga

Meski Masih Pandemi, Menaker Peringatkan Kewajiban Penuhi THR Pekerja

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nilai Aset Sitaan Kasus Korupsi dan Pencucian Uang PT Asabri Capai Rp 14 Triliun
Indonesia
Nilai Aset Sitaan Kasus Korupsi dan Pencucian Uang PT Asabri Capai Rp 14 Triliun

Untuk Benny Tjockro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo, penyidik menyematkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, jaksa penyidik tengah menyidik kemungkinan adanya tersangka lain dari sisi koporasi.

Pemkot Bandung Belajar Kelola Sampah ke Balikpapan
Indonesia
Pemkot Bandung Belajar Kelola Sampah ke Balikpapan

Yana Mulyana menerangkan, Kota Balikpapan dipilih lantaran dikabarkan terbaik dalam penanganan sampah. Sehingga Pemkot Bandung ingin mereplikasinya.

Wali Kota Depok Terpilih Dilantik Akhir Februari
Indonesia
Wali Kota Depok Terpilih Dilantik Akhir Februari

Pelantikkan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Mohammad Idris-Imam Budi Hartono, akan dilakukan pada akhir Februari 2021 dan dilakukan secara virtual.

Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris
Indonesia
Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris

Pemerintah melalui Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan menyatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teror.

Korban Tewas Bencana Alam di NTT Capai 124 Orang
Indonesia
Korban Tewas Bencana Alam di NTT Capai 124 Orang

Total rumah terdampak ada 1.962 rumah rusak berat

Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Ganjil Genap Masih Dikaji
Indonesia
Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Ganjil Genap Masih Dikaji

"Untuk masalah tilang ini masih menjadi kajian kita. Intinya, kami bisa menggunakan tilang, kita juga lihat rambu-rambunya karena memang ganjil genap ditandai dengan rambu jalan," kata Sambodo

Tinggal Seminggu, Pengusaha Pariwisata Diminta Daftar Buat Dapat Bantuan
Indonesia
Tinggal Seminggu, Pengusaha Pariwisata Diminta Daftar Buat Dapat Bantuan

Bantuan ini diberikan kepada 6 jenis usaha yaitu agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, spa, hotel melati, homestay, dan penyediaan akomodasi lainnya.

Polda Jabar Cek Laporan Demokrat Terhadap Wamendes
Indonesia
Polda Jabar Cek Laporan Demokrat Terhadap Wamendes

Polda Jawa Barat masih melakukan pengecekan terkait laporan DPD Partai Demokrat Jabar terhadap Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi.

Jakarta Lockdown? Ini Kata Wagub DKI
Indonesia
Jakarta Lockdown? Ini Kata Wagub DKI

"Nanti bersabar sebentar tidak lama lagi mudah-mudahan, Pemprov akan mengambil kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan, pengendalian COVID-19 di wilayah DKI Jakarta," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

Sopir Bus Transjakarta yang Tewas Jadi Tersangka, Wagub DKI: Batal Demi Hukum
Indonesia
Sopir Bus Transjakarta yang Tewas Jadi Tersangka, Wagub DKI: Batal Demi Hukum

Hanya saja, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, karena sopir pengemudi TransJakarta yang menabrak meninggal dunia, maka status tersangkanya batal demi hukum.