Pemprov DKI Tolak 38.052 Pengajuan SIKM Petugas mendata identitas pendatang tanpa SIKM saat akan dikarantina di GOR Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (3/5/2020). (ANTARA/HO-Sudinhub Jaktim).

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menolak 38.052 pengajuan surat izin keluar masuk (SIKM). Hingga hari ini, Rabu (3/6), ada sebanyak 49.483 yang mengajukan permohonan SIKM.

"76,9 persen dari total permohonan atau 38.052 permohonan SIKM dinyatakan Ditolak/Tidak Disetujui," tulis keterang rilis PPID Pemprov DKI, Rabu (3/6).

Baca Juga:

Jelang New Normal, Menaker Berharap Karyawan Ter-PHK Bisa Dipekerjakan Lagi

Pemda DKI telah menerima sebanyak 4.265 pengajuan SIKM. Sementara, ada sebanyak 2.642 permohonan SIKM menunggu divalidasi penjamin/penanggung jawab.

"Hanya 8,6 persen dari total permohonan atau 4.265 permohonan SIKM, dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik," lanjutnya.

"Kami mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam mengajukan SIKM. Karena, kerap kali DPMPTSP menemukan permohonan yang tidak memenuhi aspek substansi perizinan SIKM, misalnya warga tersebut tidak sesuai ketentuan utama, yakni tidak bekerja di 11 sektor yang diizinkan," ungkapnya.

Petugas gabungan memeriksa pengendara yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di kawasan perbatasan Bekasi-Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/5/2020). Berdasarkan data Dishub Provinsi DKI Jakarta per Rabu (27/5) malam, sebanyak 6.364 kendaraan telah diputar balik karena mencoba masuk wilayah Jakarta tanpa memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) di masa arus balik Lebaran 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Petugas gabungan memeriksa pengendara yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di kawasan perbatasan Bekasi-Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/5/2020). Berdasarkan data Dishub Provinsi DKI Jakarta per Rabu (27/5) malam, sebanyak 6.364 kendaraan telah diputar balik karena mencoba masuk wilayah Jakarta tanpa memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) di masa arus balik Lebaran 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Persyaratan untuk memiliki SIKM dengan mengisi formulir permohonan secara online melalui situs corona.jakarta.go.id dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki e-KTP DKI Jakarta atau kartu keluarga DKI Jakarta, namun berdomisili di luar Jabodetabek

2. Bagi orang asing yang memiliki e-KTP atau izin tinggal tetap

3. Surat pernyataan sehat bermeterai.

Bagi orang yang tidak memiliki e-KTP DKI atau kartu keluarga DKI, dapat memiliki SIKM dengan mengisi formulir permohonan secara daring melalui corona.jakarta.go.id dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

Baca Juga:

Tidak Bawa SIKM, 26 Pendatang Jalani Isolasi di GOR Rawamangun

1. Memiliki surat keterangan dari kelurahan desa tempat asal perjalanannya yang menerangkan maksud dan tujuan datang ke Provinsi DKI Jakarta

2. Surat pernyataan sehat bermeterai

3. Memiliki surat jaminan bermeterai dari keluarga yang berada di Provinsi DKI Jakarta diketahui oleh ketua RT setempat atau surat jaminan bermeterai dari perusahaan yang berada di Provinsi DKI Jakarta

4. Bagi pemohon yang melakukan perjalanan dinas melampirkan surat keterangan dari tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta

5. Bagi pemohon yang karena alasan darurat melakukan kegiatan berpergian masuk Provinsi DKI Jakarta melampirkan surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan di DKI Jakarta

6. Apabila formulir permohonan dinyatakan lengkap, DPM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menerbitkan SIKM secara elektronik dalam bentuk QR-code.

Penerbitan SIKM berlaku ketentuan satu hari kerja sejak permohonan beserta seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara daring.

SIKM ini berlaku untuk satu orang pemohon dan untuk anak yang belum memiliki e-KTP mengikuti SIKM orang tua atau salah satu anggota keluarga. (Asp)

Baca Juga:

Update Corona DKI Rabu (3/6): 7.539 Positif, 2.530 Orang Sembuh

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasangan Maming-Rakhman Berpeluang Menang di Tanah Bumbu
Indonesia
Pasangan Maming-Rakhman Berpeluang Menang di Tanah Bumbu

Indonesia Politica Studies memberikan hasil survei Pilkada Tanah Bumbu dengan menunjukkan pasangan Syafruddin H. Maming-M. Alpiya Rakhman (SHM-MAR) berpeluang menang di Pilkada Tanah Bumbu 2020.

 Warga Solo Digegerkan Kemunculan Ratusan Cacing Tanah, Pertanda Gempa Bumi?
Indonesia
Warga Solo Digegerkan Kemunculan Ratusan Cacing Tanah, Pertanda Gempa Bumi?

Prabang lebih percaya kejadian ini ada kaitanya dengan peristiwa fenomena banyaknya gunung berapi yang aktif secara bersamaan diantaranya Gunung Merapi dan Gunung Anak Krakatau.

Pendaftaran PPDB SMA/SMK di Jateng Tembus 80 Persen dari Kuota
Indonesia
Pendaftaran PPDB SMA/SMK di Jateng Tembus 80 Persen dari Kuota

Melihat data tersebut masih ada kuota kursi 20 persen yang tersisa

DPR: THR Harus Tetap Dibayarkan, Tak Ada Pengecualian
Indonesia
DPR: THR Harus Tetap Dibayarkan, Tak Ada Pengecualian

Kemnaker telah melakukan dialog dengan Apindo dan para pengusaha

Antisipasi Klaster Liburan Akhir Tahun, Anies Terbitkan Ingub dan Sergub
Indonesia
Antisipasi Klaster Liburan Akhir Tahun, Anies Terbitkan Ingub dan Sergub

Anies Baswedan menerbitkan Intruksi Gubernur No 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian, serta Seruan Gubernur No 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat.

Kondisi Terkini Menteri Agama dalam Proses Isolasi RS
Indonesia
Kondisi Terkini Menteri Agama dalam Proses Isolasi RS

Menteri Agama Fachrul Razi masih menjalani proses isolasi dan perawatan di rumah sakit usai terkonfirmasi positif COVID-19.

Komnas HAM Tanyakan Soal Kematian Maaher At-Thuwailibi ke Polisi
Indonesia
Komnas HAM Tanyakan Soal Kematian Maaher At-Thuwailibi ke Polisi

Komnas HAM memastikan polisi akan datang memenuhi panggilan terkait kematian Maaher At-Thuwalibi alias Soni Eranata di dalam rumah tahanan Bareskrim Polri.

Kemenhub Gandeng PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Kelola Pelabuhan
Indonesia
Kemenhub Gandeng PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Kelola Pelabuhan

ementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani perjanjian dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) terkait pemberian izin pengusahaan pelabuhan.

Ubah Kebijakan Trump, Biden Dinilai Lakukan Perselisihan Eksekutif
Dunia
Ubah Kebijakan Trump, Biden Dinilai Lakukan Perselisihan Eksekutif

Profesor madya di Marquette University Julia Azari menegaskan, tindakan Biden menandakan bahwa pemerintahannya akan bertentangan dengan Trump.