Pemprov DKI Tindak Lanjuti Penamaan Jalan Ali Sadikin Usai Disemprot Ketua DPRD Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ketika diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/10/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menindaklanjuti usulan DPRD yang ingin mengganti nama Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat menjadi Ali Sadikin.

"Jadi memang ada permintaan dari temen-teman untuk memberi nama kepada Bung Ali Sadikin," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (21/10).

Politikus asal Gerindra ini mengatakan, Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI bersama pihak terkait sedang melakukan pengkajian terkait penggantian nama jalan tersebut.

Baca Juga:

Penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk Tuai Polemik, Wagub: Kita Pertimbangkan

"Insyaallah nanti kita akan tindak lanjuti kembali. Nanti Dishub yang punya tugas untuk memastikan penamaan jalan untuk Bung Ali Sadikin," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi geram dengan rencana penamaan jalan di ibu kota dengan nama tokoh sekuler Turki Mustafa Kemal Ataturk (MKA).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Menurutnya, Pemprov DKI harusnya lebih mengetahui dan dapat mengkaji mana sosok yang layak untuk dikenang dan pantas dijadikan nama jalan.

Ia pun menyinggung kejelasan penamaan jalan Ali Sadikin yang sampai saat ini belum juga terealisasi.

Usul pengubahan nama Jalan Kebon Sirih ini sebelumnya diungkapkannya dalam rapat paripurna memperingati HUT ke-494 DKI Jakarta Juni lalu.

Baca Juga:

Ketua DPRD Geram Anies Lebih Pilih Orang Turki Ketimbang Ali Sadikin Buat Nama Jalan

Jalan Kebon Sirih membentang dari perempatan Jalan Abdul Muis sampai perempatan Jalan Menteng Raya, seberang Tugu Tani, Jakarta Pusat.

"Ali Sadikin jelas-jelas sosok dan tokoh berjasa buat Jakarta. Usulan penamaan Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat menjadi Ali Sadikin pun merupakan keputusan dari rapat paripurna. Tapi mana, sampai sekarang belum juga ada keputusan untuk peraturan gubernur," ujarnya dalam keterangan tertulis. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Usul Jalan Kebon Sirih Jadi Ali Sadikin, Wagub DKI: Nanti Kita Kaji

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tunjuk Andika Perkasa, Jokowi Dinilai Kesampingkan Pola Rotasi Matra TNI
Indonesia
Tunjuk Andika Perkasa, Jokowi Dinilai Kesampingkan Pola Rotasi Matra TNI

Perwakilan koalisi yang juga peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan, Jokowi telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI.

Politikus PDIP Tegaskan tidak Ada Pasal Karet di UU ITE
Indonesia
Politikus PDIP Tegaskan tidak Ada Pasal Karet di UU ITE

TB Hadanuddin memaparkan, Pasal 27 ayat 3 adalah pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia mengakui bahwa pasal ini sempat menjadi perdebatan.

Temui Keluarga Penumpang, Ketua KNKT Sebut Banyak Hoaks Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
Temui Keluarga Penumpang, Ketua KNKT Sebut Banyak Hoaks Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Sriwijaya Air menemui keluarga penumpang dan awak pesawat SJ 182.

Komisi IX DPR Sebut Mafia Karantina Bukti Pengawasan di Bandara Lemah
Indonesia
Komisi IX DPR Sebut Mafia Karantina Bukti Pengawasan di Bandara Lemah

Terungkapnya kasus mafia karantina kesehatan membuktikan lemahnya pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Wakil Ketua KPK: Jika Pacar Anda Bupati, Pemberian Bisa Dianggap Suap
Indonesia
Wakil Ketua KPK: Jika Pacar Anda Bupati, Pemberian Bisa Dianggap Suap

"Anda dengan pacar Anda dengan mertua, itu tidak masalah, tetapi kalau kemudian ternyata pacar Anda adalah bupati, mertua Anda adalah Dirjen atau menteri, itu yang kemudian sudah diliputi aspek hukum gratifikasi," kata Ghufron saat memberi sambutan dalam webinar "Pengendalian Gratifikasi: Mancabut Akar Korupsi" disiarkan kanal Youtube KPK, Selasa (30/11).

8 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi ASABRI Segera Diadili
Indonesia
8 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi ASABRI Segera Diadili

Delapan tersangka kasus ASABRI itu akan segera disidangkan.

Izin Berbasis Risiko Diyakini Mudahkan Investor Berbisnis
Indonesia
Izin Berbasis Risiko Diyakini Mudahkan Investor Berbisnis

OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM yang merupakan aturan turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Warga Bisa Cek Bansos di corona.jakarta.go.id
Indonesia
Warga Bisa Cek Bansos di corona.jakarta.go.id

Anies Baswedan menyebutkan bantuan sosial tunai untuk di DKI Jakarta sudah dianggarkan sekitar Rp 604 miliar dengan pendanaan dari APBN serta APBD yang akan cair mulai hari Senin tanggal 19 Juli 2021.

DPRD Solo Sediakan Kursi Khusus Untuk Jokowi dan Iriana Saat Pelantikan Gibran
Indonesia
DPRD Solo Sediakan Kursi Khusus Untuk Jokowi dan Iriana Saat Pelantikan Gibran

DPRD Solo dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan mengundang keluarga besar wali kota dan wakil wali kota. Keluarga besar dari pihak Gibran yang diundang meliputi Presiden Jokowi, Ibu negara Iriana Jokowi, dan Kaesang Pangarep.

Pemprov DKI: Pemegang SIKM Tetap Tunjukkan Hasil COVID-19 Negatif
Indonesia
Pemprov DKI: Pemegang SIKM Tetap Tunjukkan Hasil COVID-19 Negatif

Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan aturan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta.