Pemprov DKI Tetap Cairkan Uang Apresiasi untuk Pasukan Orange di Tengah Corona Pasukan Oranye. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

MerahPutih.Com - Pemprov DKI Jakarta memastikan tetap mencairkan uang apresiasi bagi tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menjelang Hari Raya Idulfitri 2020.

PJLP sendiri termasuk petugas prasarana dan sarana umum (PPSU), pegawai harian lepas (PHL) dan pengamanan dalam (Pamdal) Pemda DKI.

Baca Juga:

Kewajiban Miliki Kartu SIKM Masuk Jakarta Berpotensi Langgar HAM

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, menegaskan, uang apresiasi tersebut diberikan sesuai dengan yang tertulis pada kontrak para PJLP, tanpa ada pemotongan.

Pasukan orange DKI Jakarta tetap dapat THR
Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau dikenal dengan sebutan Pasukan Oranye. Foto: Antara

"Para PJLP mendapatkan 13 kali gaji, sesuai yang tertulis pada kontrak mereka. Uang apresiasi itu memang dibayarkan mendekati Hari Raya Idulfitri. Telah dibayarkan per tanggal 20 Mei 2020,” jelas Chaidir.

Lebih lanjut, Chaidir menyebut, uang apresiasi yang diberikan pada para PJLP adalah sebesar gaji satu bulan yang setara upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020, yakni Rp4.276.349.

Baca Juga:

Syafrin Akui Selama PSBB Jalan Raya Masih Banyak Kendaraan

Chaidir menyampaikan, pembayaran tersebut merupakan komitmen Pemprov DKI dalam memberikan apresiasi bagi kinerja para PJLP yang tetap mengacu pada kemampuan APBD Provinsi DKI Jakarta.

"Pembiayaan uang apresiasi sudah diusulkan sejak tahun sebelumnya. Lalu, dibayarkan pada tahun berjalan kontrak kerja. Tiap tahunnya uang apresiasi bagi PJLP memang dibayarkan mendekati Idulfitri," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Bakal Derek Kendaraan yang Berani Mudik Lokal

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim Advokasi: Sidang Kasus Teror Novel Baswedan Hanya Sandiwara
Indonesia
Tim Advokasi: Sidang Kasus Teror Novel Baswedan Hanya Sandiwara

Tim Advokasi Novel Baswedan menilai sidang perkara teror terhadap kliennya itu hanya sekadar sandiwara.

Pengamat Beberkan Risiko Jika Pilkada Tak Ditunda
Indonesia
Pengamat Beberkan Risiko Jika Pilkada Tak Ditunda

UU memerintahkan pilkada serentak pada tahun 2020 ini

Jokowi Sesalkan Kebijakan Kerja dari Rumah Justru Jadi Ajang Liburan
Indonesia
Jokowi Sesalkan Kebijakan Kerja dari Rumah Justru Jadi Ajang Liburan

Jokowi menyesalkan masyarakat yang menyalahgunakan kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah.

Gibran Cukup Populer di Solo, Budiman Sudjatmiko: Boleh Lah
Indonesia
Gibran Cukup Populer di Solo, Budiman Sudjatmiko: Boleh Lah

Gibran juga ditantang mematahkan anggapan bahwa telah dikatrol oleh Presiden Jokowi yang notabene adalah ayahnya

Bantuan Rp2,4 Juta Bagi Pekerja Harus Tepat Sasaran
Indonesia
Bantuan Rp2,4 Juta Bagi Pekerja Harus Tepat Sasaran

Pemerintah, kata Putri, perlu memastikan desain bantuan bagi pekerja yang belum terjangkau, misalnya pekerja di sektor informal, melalui perluasan target bantuan tunai ini atau bansos lain yang telah berjalan.

Karier Moncer Saefullah, Sekda DKI Terlama Dampingi 4 Gubernur
Indonesia
Karier Moncer Saefullah, Sekda DKI Terlama Dampingi 4 Gubernur

Sekda Saefullah merupakan orang yang baik dan masyarakt yang mengenalnya pasti akan merasakan kehilangan.

LIPI Buka Dua dari Empat Kebun Raya di Indonesia Saat COVID-19
Indonesia
LIPI Buka Dua dari Empat Kebun Raya di Indonesia Saat COVID-19

Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas dibuka kembali, setelah disiapkan konsep-konsep penerapan protokol kesehatan

 Dinilai Tak Punya Prestasi Apa-Apa, PA 212 Ogah Dukung Gibran di Pilwalkot Solo
Indonesia
Dinilai Tak Punya Prestasi Apa-Apa, PA 212 Ogah Dukung Gibran di Pilwalkot Solo

"Akan tetapi kami juga punya hak untuk tidak memilih Gibran karena buat kami sangat minim prestasi dan pengalaman," jelas Novel

Pandangan Rahayu Saraswati Soal Wacana Penundaan Pilkada
Indonesia
Pandangan Rahayu Saraswati Soal Wacana Penundaan Pilkada

"Tinggal ini bagaimana Perppu atau bagaimana untuk memastikan ada aturan yang jelas itu mau dari DPR, atau mau dari KPU dan juga pemerintah yang harus tegas untuk regulasinya," ujarnya.

Anies Dipanggil DPR Soal Revitalisasi Monas, Gerindra: Bagus Lah
Indonesia
Anies Dipanggil DPR Soal Revitalisasi Monas, Gerindra: Bagus Lah

Pemprov DKI untuk berkoordinasi dengan penggiat seni