Pemprov DKI Tetap Bahas Revisi Perda Pidana Pelanggar Prokes Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta kukuh tetap ingin mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19, menyusul banyaknya penolakan dari DPRD terkait revisi aturan tersebut.

"Soal ditolak dan tidak ditolakkan kita Bahas," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (23/7).

Kamis (22/7) kemarin dan hari ini, Jumat (23/7), Bapemperda DPRD DKI bersama Pemprov DKI rapat pembahasan pasal-pasal Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Baca Juga:

Sanksi Pidana Warga Langgar Prokes, Anies: Kita Harap Tak Timbulkan Kepanikan

"(Tetap) kita bahas," ucap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta ini.

Bapemperda DPRD DKI menyebut, ada tiga pasal penting yang menjadi fokus utama pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19.

Tiga pasal yang dimaksud yakni pasal 28A terkait penyidikan. Di mana selain polisi, satpol PP juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan melampirkan hasilnya kepada Polri dan pengadilan negeri.

Petugas Satpol PP Jakarta Timur memasangkan rompi pada warga yang melanggar protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Paramayuda/hp
Petugas Satpol PP Jakarta Timur memasangkan rompi pada warga yang melanggar protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Paramayuda/hp

Selanjutnya pasal 32A dan 32B terkait pengaturan tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) mulai dari sanksi sosial, denda administratif Rp 500 ribu sampai Rp 50 juta rupiah hingga kurungan pidana maksimal tiga bulan.

Hari ini, Bapemperda DPRD DKI bersama eksekutif rapat perdana pembahasan revisi Perda 2/2021 tentang Penanggulangan COVID-19 di gedung DPRD.

“Jadi hari ini kita masih mendengar masukan dari eksekutif, kepolisian dan anggota Bapemperda. Barulah besok kita kupas pasal-pasal yang ditambahkan," kata Ketua Bapemperda DPRD DKI, Pantas Nainggolan di gedung DPRD DKI, Kamis (22/7).

Adapun salah satu pihak yang menolak keras perubahan Perda 2/2021 yakni anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Tina Toon.

Baca Juga:

Tina Toon Tolak Usulan Anies Beri Sanksi Pidana Pelanggar Prokes

Mantan penyanyi cilik ini menolak revisi Perda 2/2021 yang diajukan Gubernur Anies Baswedan terkait sanksi pidana bagi warga yang melanggar protokol kesehatan (prokes).

"Saya menolak karena di saat kondisi kita seperti ini sangat tidak elok dan juga tidak humanis untuk kita menghukum sodara-saudara kita yang memang melanggar juga terkadang karena masalah perut," ucap Tina Toon saat rapat revisi perda bersama Bapemperda di DPRD DKI, Kamis (22/7). (Asp)

Baca Juga:

Narapidana Jadi Pemasok Narkoba Bagi Kepala Rutan Depok

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RUU Minuman Berakohol, Rudy: Bisa Berdampak Sektor Pariwisata di Solo
Indonesia
RUU Minuman Berakohol, Rudy: Bisa Berdampak Sektor Pariwisata di Solo

Menurut dia, RUU tersebut bisa berdampak pada pariwisata di Solo.

BMKG Memprakirakan Puncak Musim Hujan di Pulau Jawa Januari-Februari 2021
Indonesia
BMKG Memprakirakan Puncak Musim Hujan di Pulau Jawa Januari-Februari 2021

Analisa dan prediksi BMKG terkait potensi kebakaran hutan dan lahan sangat dinamis karena yang dilihat adalah faktor meteorologis

Kerusuhan Meluas hingga Menteng, Polisi Minta Warga Tak Keluar Rumah
Indonesia
Kerusuhan Meluas hingga Menteng, Polisi Minta Warga Tak Keluar Rumah

Demo Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara berujung aksi anarkis.

Permintaan Pangan Bakal Naik 15 Persen Saat Ramadan
Indonesia
Permintaan Pangan Bakal Naik 15 Persen Saat Ramadan

Stok Beras pada kondisi normal mencapai 103.396 ton. Sedangkan saat hari besar keagamaan, stok beras mencapai 103.606 ton atau naik sampai 0,20 persen.

Ganjil-Genap Kota Bogor, 9 Ribu Lebih Kendaraan Diputarbalik
Indonesia
Ganjil-Genap Kota Bogor, 9 Ribu Lebih Kendaraan Diputarbalik

Penerapan ganjil-genap diberlakukan sebagai upaya agar tidak terjadi kerumunan

Pasar Tanah Abang Penuh, Warga Diimbau Cari Tempat Perbelanjaan Lain
Indonesia
Pasar Tanah Abang Penuh, Warga Diimbau Cari Tempat Perbelanjaan Lain

Polda Metro Jaya meminta warga mencari tempat perbelanjaan lain demi menghindari penumpukan dan mencegah penyebaran COVID-19.

Komnas HAM Temukan 11 Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam TWK KPK
Indonesia
Komnas HAM Temukan 11 Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam TWK KPK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan adanya pelanggaran HAM dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Puan Harap Sidang Tahunan Kali Ini Solidkan Semua Lembaga Negara
Indonesia
Puan Harap Sidang Tahunan Kali Ini Solidkan Semua Lembaga Negara

DPR juga akan terus mengawasi penanganan COVID-19 oleh pemerintah

Harga Kedelai Meroket, DPR Kritik Kementan
Indonesia
Harga Kedelai Meroket, DPR Kritik Kementan

Komisi IV DPR mengkritik Kementerian Pertanian terkait melonjaknya harga kedelai yang membuat para pengrajin tahu dan tempe menjerit, di awal tahun 2021.

AHY Vs Moeldoko, Fahri Hamzah: Kalau Mayor Menang Lawan Jenderal, Luar Biasa
Indonesia
AHY Vs Moeldoko, Fahri Hamzah: Kalau Mayor Menang Lawan Jenderal, Luar Biasa

"Tapi kalau sang mayor menerjang jenderal dan menang itu hebat…! Bisa-bisa semua pangkat di atas mayor di tiadakan,” cuit Fahri Hamzah