Pemprov DKI Terus Koordinasi dengan TNI-Polri Tegakkan Larangan Mudik Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/4). (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta terus melancarkan koordinasi dengan TNI-Polri dalam persiapan aturan larangan mudik lebaran 1442 Hijriah/2021 Masehi.

"Untuk memastikan bahwa semuanya harus sesuai dengan ketentuan dan aturan protokol kesehatan," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (27/4).

Baca Juga:

21 Tokoh Divaksin Corona di Balai Kota DKI Jakarta

Pria kelahiran Banjarmasin ini tak menyebutkan regulasi apa yang nantinya akan diambil oleh Pemprov DKI bersama dengan TNI-Polri dalam menegakkan kebijakan larangan mudik ini.

Kendati demikian, Riza meminta kepada masyarakat Jakarta untuk tidak melaksanakan mudik di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dikhawatirkan bisa menyebarkan virus corona.

"Warga Jakarta tidak melakukan mudik, bahwa sayang dengan keluarga agar terhindar dari penyebaran virus corona," papar dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

Ada cara lain yang dapat dilakukan warga agar bisa bersilahtuhrahmi dengan keluarga. Sekarang ini zaman sudah canggih masyarakat bisa tegur sapa, melepas rindu, dan memaaf-maafkan di momentum Idulfitri melalui virtual.

"Saya minta kesabaran dari semua bisa melakukan lebaran secara virtual, online," pungkasnya.

Baca Juga:

Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota

Seperti diketahui, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhajir Effendi melarang semua kalangan untuk mudik lebaran, mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

Larang mudik Idulfitri 2021 ini dilakukan untuk menekan meluasnya kasus COVID-19 yang mungkin terjadi ketika berkumpul keluarga di kampung halaman. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara
Indonesia
Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara

Jaksa juga menuntut Muzni dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik

Pengembang Perumahan Ciganjur Mangkir, DPRD DKI: Ini Nantangi Kami
Indonesia
Pengembang Perumahan Ciganjur Mangkir, DPRD DKI: Ini Nantangi Kami

Komisi D DPRD DKI Jakarta geram dengan pengembang perumahan Melati Residence, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pasca-insiden longsor yang menewaskan seorang warga.

Satgas COVID-19 Perintahkan Pemudik Isolasi 5 Hari
Indonesia
Satgas COVID-19 Perintahkan Pemudik Isolasi 5 Hari

"Mobilitas di masa pandemi adalah aktivitas berisiko," ujar Wiku.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah Sambangi KPK
Indonesia
Gubernur Aceh Nova Iriansyah Sambangi KPK

Lembaga antirasuah memfasilitasi kesepakatan penyelesaian permasalahan

Kapolri: UU ITE Digunakan untuk Saling Lapor dan Berpotensi Timbulkan Polarisasi
Indonesia
Kapolri: UU ITE Digunakan untuk Saling Lapor dan Berpotensi Timbulkan Polarisasi

Ada kesan UU ITE hanya keras terhadap kelompok tertentu

Anies Bikin Tradisi Baru, Calon Pejabat Wajib Tandatangani Surat Siap Mundur
Indonesia
Anies Bikin Tradisi Baru, Calon Pejabat Wajib Tandatangani Surat Siap Mundur

Apabila pejabat itu tak menunjukkan perbaikan kinerja, akan berimbas pemotongan tunjangan

Anies Resmi Berlakukan PSBB Total Jilid 2, Ini Aturannya
Indonesia
Anies Resmi Berlakukan PSBB Total Jilid 2, Ini Aturannya

PSBB ini diatur dalam Peraturan Gubernur No 88 tahun 2020.

 KPK Tak Akan Tunda Proses Hukum Paslon yang Maju Pilkada 2020
Indonesia
KPK Tak Akan Tunda Proses Hukum Paslon yang Maju Pilkada 2020

Sikap KPK ini berbeda dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sudah mengeluarkan kebijakan untuk menunda proses penanganan perkara terhadap calon di Pilkada 2020.

100 Dokter Gugur, Indonesia Lima Besar Terburuk di Dunia dalam Penanganan Pandemi
Indonesia
100 Dokter Gugur, Indonesia Lima Besar Terburuk di Dunia dalam Penanganan Pandemi

Indeks Pengaruh Kematian Nakes (IPKN) karena COVID-19 di Indonesia mencapai 223, yang berarti memiliki dampak kematian nakes terburuk di dunia.

Budi Karya Sumadi Puas dengan Protokol Kesehatan Bandara YIA
Indonesia
Budi Karya Sumadi Puas dengan Protokol Kesehatan Bandara YIA

Kemenhub juga sedang menyediakan infrastruktur antarmoda, seperti bus, dan kereta api