Pemprov DKI Tentukan Lokasi Jalur Pembangunan MRT Fase 2 Kota-Ancol Barat Rangkaian kereta MRT melintas di Stasiun MRT ASEAN, Jakarta, Sabtu (13/2/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana di jalur MRT koridor Kota-Ancol Barat.

Adapun luas tanah yang dibutuhkan sekitar 196,292 m². Jalur ini merupakan bagian dari pembangunan MRT fase 2 (Utara–Selatan) dari Bundaran HI hingga Ancol.

Baca Juga:

PT MRT Jakarta Kantongi ISO 37001:2016 Anti Penyuapan

"Ini adalah bagian dari upaya kita bersama dalam mengurai kemacetan di Jakarta, mengajak masyarakat untuk semakin memanfaatkan transportasi publik dan beralih dari kendaraan pribadi," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, Rabu (31/3).

Penggarapan lahan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan tanah tersebut terletak di sejumlah lokasi antara lain Stasiun Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Stasiun Ancol Marina, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Penumpang menaiki kereta MRT di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Jumat (18/12/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.
Penumpang menaiki kereta MRT di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Jumat (18/12/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Kemudian Stasiun Ancol Barat, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Selain itu, pembangunan MRT fase 2 ini turut menstimulasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan layanan transportasi yang efisien, termasuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pelaksanaan pengadaan tanah ini direncanakan pada tahun 2021 sampai dengan 2023. "Sedangkan, untuk pembangunan fisiknya rencananya akan dilakukan pada tahun 2023 atau setelah pengadaan tanah selesai,” tuturnya.

Baca Juga:

Sebut Pernah Ada Pencurian, Ketua DPRD DKI Soroti Lemahnya Keamanan MRT

Pembiayaan atas pengadaan tanah ini berasal dari APBD DKI Jakarta. Sementara itu, untuk penempatan prasarana Stasiun MRT disesuaikan dengan kondisi lapangan yang didukung kajian teknis dari PT MRT Jakarta. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pedagang Nekat Layani Makan di Tempat, Polisi Tutup Akses ke Lokasi
Indonesia
Pedagang Nekat Layani Makan di Tempat, Polisi Tutup Akses ke Lokasi

Sejumlah pedagang makanan yang bandel terlihat masih beroperasi di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Anies Tinjau Lokasi Kebakaran Tewaskan 10 Warga
Indonesia
Anies Tinjau Lokasi Kebakaran Tewaskan 10 Warga

Anies Baswedan meninjau langsung lokasi kebakaran di Jalan Pisangan Baru III, kawasan Matraman, Jakarta Timur yang menewaskan 10 orang warga.

Berjam-jam Diperiksa Ketua PA 212 Belum Keluar Polda
Indonesia
Berjam-jam Diperiksa Ketua PA 212 Belum Keluar Polda

Tim Kuasa Hukum Slamet Ma'arif, Ichwan Tuankotta mengatakan, kliennya masih diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait video ajakan untuk ikut berdemo 1812.

Pembakar Mobil Via Vallen Divonis Enam Tahun Penjara
Indonesia
Pembakar Mobil Via Vallen Divonis Enam Tahun Penjara

Pije selaku terdakwa pembakar mobil mewah warna putih nopol W-1-VV milik Maulidiyah Oktavia alias Via Vallen divonis enam tahun penjara.

Varian Baru Virus Corona Telah Masuk Rusia
Indonesia
Varian Baru Virus Corona Telah Masuk Rusia

Brisbane, ibu kota negara bagian Queensland, melakukan penguncian ketat selama tiga hari setelah jenis virus ganas yang menyebabkan COVID-19.

Surplus, Beras Impor Dilarang Masuk Jawa Barat
Indonesia
Surplus, Beras Impor Dilarang Masuk Jawa Barat

Jabar diprediksi mengalami surplus produksi beras hingga 320.000 ton.

Di Surabaya, Peserta SBMPTN Wajib Tunjukan Hasil Rapid Test
Indonesia
Di Surabaya, Peserta SBMPTN Wajib Tunjukan Hasil Rapid Test

Pemkot Surabaya juga membuka rapid test bagi warga yang kurang mampu. Khususnya bagi calon mahasiswa yang sudah terdaftar pada program bidik misi sebagai syarat mengikuti UTBK.

PAN Harap Dibubarkannya 18 Lembaga Negara Bikin Banyak Kemajuan
Indonesia
PAN Harap Dibubarkannya 18 Lembaga Negara Bikin Banyak Kemajuan

18 lembaga, badan dan komite yang dibubarkan presiden tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan presiden (Perpres) ataupun melalui Keputusan Presiden (Kepres)

KPK Temukan Duit Patungan Rp8 M Sejak Oktober Jatah Mensos Juliari
Indonesia
KPK Temukan Duit Patungan Rp8 M Sejak Oktober Jatah Mensos Juliari

Menteri dari PDIP itu diduga telah menerima aliran duit haram sejak Oktober lalu.

KPK Sita Uang Rp52,3 Miliar Terkait Kasus Benur
Indonesia
KPK Sita Uang Rp52,3 Miliar Terkait Kasus Benur

KPK menyita uang sekitar Rp52,3 miliar dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur.