Pemprov DKI Telat Serahkan APBD 2021, PSI: Anggota DPRD Bukan Tukang Stempel Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo. (PSI/far)

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyayangkan sikap Pemprov yang telat menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Sehingga, Sekretaris PSI, Anthony Winza Probowo menyakini, jadwal pembahasan APBD 2021 disusun serba terburu-buru. Perlu diingat juga, tegas Anthony, Dewan Parlemen Kebon Sirih bukan tukang stempel.

“Penyerahan dokumen KUA PPAS tahun 2021 oleh Pemprov DKI terlambat 4 bulan dari yang seharusnya," ujar Anthony di Jakarta, Rabu (4/11).

Baca Juga

Kenaikan UMP DKI, Anies Mengacu PP Pada Aturan Jokowi

Jadwal penyusunan APBD tahun 2021 diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2020. Menurut peraturan tersebut, Pemprov DKI seharusnya menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Tapi hingga kini APBD itu belum dibahas.

"Saya tidak tahu mengapa Pemprov DKI menunda-nunda penyerahan dokumen KUA-PPAS 2021. Ini menandakan bahwa Pak Anies sebagai Gubernur tidak taat aturan dalam mengelola uang rakyat,” tegas Anthony.

Sementara itu, lanjut dia, jadwal pembahasan KUA-PPAS tahun 2021 rencananya baru dibahas pada Kamis 4 November dengan Rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan agenda penjelasan dari eksekutif di Puncak Bogor.

Setelah itu, pembahasan di tingkat komisi direncanakan akan dilakukan pada 16-17 November dan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS antara gubernur dan DPRD pada 20 November.

Baca Juga

Pekan Ini DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak

“Kalau waktu pembahasan komisi hanya 2 hari, jelas tidak mungkin untuk membahas satu per satu dengan cermat dan teliti. Jangan sampai angka-angka sudah dimasak diam-diam di belakang layar oleh segelintir oknum, lalu rapat pembahasan ternyata hanya formalitas dan basa-basi, dan nanti anggaran disahkan begitu saja tanpa melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penumpang Terminal 2 Bandara Soetta Membeludak, Begini Pembelaan AP II
Indonesia
Penumpang Terminal 2 Bandara Soetta Membeludak, Begini Pembelaan AP II

Saat antrean membludak adan 13 jadwal penerbangan di Bandara Soetta.

Sejumlah Anak Jadi "Martir" saat Demo Ricuh PA 212 Cs
Indonesia
Sejumlah Anak Jadi "Martir" saat Demo Ricuh PA 212 Cs

Komisi Perlindungan Anal Indonesia (KPAI) menemukan adanya anak di bawah umur yang ikut aksi menentang UU Cipta Kerja yang digagas oleh PA 212 cs.

Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara
Indonesia
Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara

Hari ini MK menggelar sidang lanjutan untuk 19 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

#SobatAmbyarBerduka Langsung Rajai Trending Topic
Indonesia
#SobatAmbyarBerduka Langsung Rajai Trending Topic

Didi Kempot juga berencana menggelar konser Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada 14 November 2020

Pusat Perbelanjaan Ramai Saat PSBB, Polisi: Tanggung Jawab Pengelola
Indonesia
Pusat Perbelanjaan Ramai Saat PSBB, Polisi: Tanggung Jawab Pengelola

Tindakan yang bisa diambil seperti perintahkan masyarakat kembali ke rumah masing-masing

Bantu Djoko Tjandra Buat e-KTP, Mantan Lurah Grogol Selatan Diperiksa Bareskrim
Indonesia
Bantu Djoko Tjandra Buat e-KTP, Mantan Lurah Grogol Selatan Diperiksa Bareskrim

"Saya kurang tahu. Coba tanya aja atasan langsungnya," ungkap Chaidir.

Ini Dana PNS Yang Dialihkan Pemerintah ke BP Tapera
KPR
Ini Dana PNS Yang Dialihkan Pemerintah ke BP Tapera

Saat ini, tengah melakukan finalisasi seluruh aturan terkait BP Tapera. Dari 10 peraturan terkait BP Tapera, delapan peraturan diantaranya telah selesai diundangkan.

Pemkot Bandung Genjot Vaksinasi COVID-19 Kepada Guru
Indonesia
Pemkot Bandung Genjot Vaksinasi COVID-19 Kepada Guru

Pemerintah Kota Bandung menggelar sejumlah program vaksinasi COVID-19 bagi guru dan tenaga pendidik.

Penumpang Naik 20 Persen di Libur Panjang, Operator Diminta Tambah Frekuensi
Indonesia
Penumpang Naik 20 Persen di Libur Panjang, Operator Diminta Tambah Frekuensi

Saat ini masih ada ruang untuk bisa menambah jadwal operasi dan frekuensi perjalanan. Pasalnya kapasitas penumpang kereta api dan pesawat terbang telah ditetapkan maksimal 70 persen.

Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan, Komjen Listyo Bakal Dicecar Sejumlah Pertanyaan
Indonesia
Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan, Komjen Listyo Bakal Dicecar Sejumlah Pertanyaan

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Rabu (20/1) ini.