Pemprov DKI Tegaskan Tak Pakai Anggaran APBD untuk Gelaran Formula E Ilustrasi balapan Formula E Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji tidak akan lagi menggunakan APBD dalam penyelenggaraan mobil balap Formula E.

Hal tersebut menanggapi, ancaman Fraksi PDI Perjuangan yang memberi sinyal kuat bakal mencoret semua anggaran yang menyokong perhelatan Formula E dalam pembahasan APBD Perubahan dan Rencana APBD 2022.

Baca Juga

Begini Kata Pemprov DKI Soal Tak Hadiri Rapur Interpelasi Formula E

"Tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan dari APBD baik untuk commitment fee maupun biaya penyelenggaraan ke depan," bunyi keterangan tertulis yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Pemprov DKI, pembiayaan commitment fee yang dibebankan dari APBD DKI hanya dilakukan dari APBD tahun 2019. Untuk fee Formula E tahun 2019 senilai 20 juta poundsterling atau setara Rp 360 miliar. Lalu 2020, commitment fee senilai GBP 11 juta atau setara Rp 200,31 miliar.

Formula E

Setelah pandemi, lanjutnya, pembayaran commitmen fee tahunan itu tak lagi dibayarkan. Sebab, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan menyelenggarakan Formula E secara murni business to business (B to B) menggunakan dana sponsor.

"Biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar tidak dibayar oleh APBD tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro," lanjutnya.

Pemprov DKI juga menyampaikan, jika pihaknya telah menarik kembali sejumlah dana bank garansi senilai Rp 423 miliar. Hal ini disepakati dalam perjanjian baru dengan Formula E Operation (FEO). Sehingga, anggaran yang digelontorkan tak lagi mencapai hampir Rp 1 triliun.

"Commitment fee adalah Rp 560 miliar. Dalam perjanjian kerja sama yang terkini, tidak ada keperluan untuk dibuatkan bank garansi," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Begini Kata Wagub DKI Soal Fraksi PDIP Ancam Coret Anggaran Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditangkap Polisi, 17 Pengedar Narkoba Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Ditangkap Polisi, 17 Pengedar Narkoba Terancam Hukuman Mati

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Indrawienny Panjiyoga, mengatakan para pelaku dapat diancam hukuman mati.

KPK Ungkap Alasan Sekretaris DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan
Indonesia
KPK Ungkap Alasan Sekretaris DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, Aco tak memenuhi panggilan penyidik lantaran sedang menjalani hukuman pidana. Lembaga antirasuah bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Bakal Landa Berbagai Wilayah
Indonesia
Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Bakal Landa Berbagai Wilayah

Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Papua Barat.

PT KAI Akan Gelar Tes Antigen ke Penumpang KRL Secara Acak
Indonesia
PT KAI Akan Gelar Tes Antigen ke Penumpang KRL Secara Acak

Tes antigen acak ini dilakukan sebelum pengguna bertransaksi

Terduga Pelaku Pelecehan di KPI Minta Korban Cabut Laporan
Indonesia
Terduga Pelaku Pelecehan di KPI Minta Korban Cabut Laporan

Hal ini diketahui saat salah satu terlapor berinisial RM bertemu dengan korban pada Rabu (8/9). Dalam pertemuan itu, terlapor ingin menempuh jalur damai.

Pemprov DKI Distribusikan 5 Ribu Ton Beras kepada 25.137 Keluarga
Indonesia
Pemprov DKI Distribusikan 5 Ribu Ton Beras kepada 25.137 Keluarga

Ada sebanyak 5 ribu ton beras yang didistribusikan untuk 24 RW hari ini, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 25.137.

Hari Guru Nasional 2021, Standar Upah Guru Honorer Masih di Bawah Gaji Buruh
Indonesia
Hari Guru Nasional 2021, Standar Upah Guru Honorer Masih di Bawah Gaji Buruh

Satriwan menjelaskan, fakta di lapangan upah guru honorer dan guru sekolah/madrasah swasta menengah ke bawah sangat rendah, jauh di bawah UMP/UMK Buruh.

Ini Kata Anies Soal 2,7 Juta Warga DKI Belum Divaksin
Indonesia
Ini Kata Anies Soal 2,7 Juta Warga DKI Belum Divaksin

Pemprov DKI menyebut, masih terdapat 2,7 juta warga ber KTP Jakarta yang belum mengikuti vaksinasi.

Mau Nikah, TNI AD Kini Tidak Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Pada Mempelai
Indonesia
Mau Nikah, TNI AD Kini Tidak Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Pada Mempelai

"Apakah mereka sudah melakukan kesehatan apa belum, ya biarkan saja pada mereka. Mereka sudah dewasa, dan manakala mereka sudah memutuskan untuk menikah ya kita yakin prajurit kita sudah cukup dewasa dan matang," ujar KSAD Andika.

Partai Demokrat Masih Ngotot Ingin Logo Milik SBY
Indonesia
Partai Demokrat Masih Ngotot Ingin Logo Milik SBY

Melengkapi administrasi pendaftaran pada kelas 45 ini, Tim Hukum Partai Demokrat menarik permohonan yang lalu dan sudah digantikan dengan berkas administrasi yang baru