Pemprov DKI Tegaskan SIKM Tak Berlaku Pra Larangan Mudik Pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di kawasan perbatasan Bekasi-Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/5). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta belum menerapkan aturan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta pada periode 22 April hingga 5 Mei 2021 dan periode kedua 18 Mei-24 Mei dalam pengetatan mudik lebaran 1442 Hijriah.

"Tidak, tidak ada SIKM. Hanya pengetatan," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo di Balai Kota DKI, Kamis (22/4).

Baca Juga

Jokowi: Mudik Tidak Dilarang Lonjakan COVID-19 Bisa 140 Ribu Kasus Per Hari

Hanya saja lanjut Syafrin, bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan sebelum 5 Mei 2021 wajib melampirkan surat keterangan sehat melalui surat swab antigen, swab PCR yang menunjukkan hasil negatif.

Hal itu tertuang dalam addendum Ketua Satgas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021, bahwasannya hanya dilakukan pengetatan protokol kesehatan bagi warga yang berpergian.

"Bahwa yang bersangkutan rapid antigen sebelumnya tiga hari menjadi satu hari. selama dua periode waktu itu tidak diperlukan SIKM," urainya.

Penumpang menunggu kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (18/4/2021). Adanya larangan pemerintah untuk mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang, membuat sebagian warga memilih mudik lebih awal dan dalam satu pekan terakhir jumlah penumpang di stasiun tersebut berkisar antara 1.000-2.500 penumpang per hari. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa
Penumpang menunggu kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (18/4/2021). Adanya larangan pemerintah untuk mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang, membuat sebagian warga memilih mudik lebih awal dan dalam satu pekan terakhir jumlah penumpang di stasiun tersebut berkisar antara 1.000-2.500 penumpang per hari. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa

Untuk pemberlakuan tes COVID-19 yang sebelumnya berlaku 3x24 jam dipangkas menjadi 1x24 jam.

Demikian pula dengan halnya Ge-Nose dilakukan pada saat yang masyarakat akan melakukan perjalanan, baik melalui udara, perjalanan dengan kapal laut dan perjalanan dengan kereta api.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 pelaksanaan larangan mudik akan diberlakukan pada 6 - 17 Mei 2021.

"Jadi di Jakarta tentu kami sesuaikan, operasional terminal Tipe A itu hanya yang ada di terminal Pulogebang," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Mudik Dilarang, DPR Minta Tempat Wisata Ditutup Selama Lebaran

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Darurat Diperpanjang, Kapolri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Kapolri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice Jozeph Paul Zhang

Mabes Polri akan mengupayakan pengajuan red notice kepada pihak Interpol terkait pencarian tersangka Joseph Paul Zhang, yang telah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

H-1 Pilkada Serentak, 49 Ribu TPS Masuk Kategori Rawan
Indonesia
H-1 Pilkada Serentak, 49 Ribu TPS Masuk Kategori Rawan

Jumlah TPS ini tersebar di 21.250 desa/kelurahan pada 30 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Serenrak 2020.

DPR Desak KPI Pecat Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual
Indonesia
DPR Desak KPI Pecat Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual

Tamliha mengimbau KPI harus memberi sanksi tegas dengan memecat pelaku, bila memang apa yang diungkap MS terbukti benar. "Jika terbukti lakukan tindakan tegas sampai pemecatan," kata Tamliha.

Hari Ini, 60 Sekolah di Jakarta Pusat Gelar PTM
Indonesia
Hari Ini, 60 Sekolah di Jakarta Pusat Gelar PTM

Syarat yang harus dipenuhi selain infrastruktur adalah adanya persetujuan orang tuanya, yang sepakat anaknya diizinkan untuk PTM.

Irjen Fadil Imran Berharap Penerusnya di Polda Metro Orang Papua
Indonesia
Irjen Fadil Imran Berharap Penerusnya di Polda Metro Orang Papua

Fadil juga mengajak warga Papua di Jakarta untuk bisa sama-sama mensukseskan program pemerintah yakni vaksinasi COVID-19

Kemendagri Temukan Kejanggalan Anggaran di RAPBD DKI Jakarta 2021
Indonesia
Kemendagri Temukan Kejanggalan Anggaran di RAPBD DKI Jakarta 2021

Bahri menjelaskan, ditemukannya anggaran untuk kegiatan janggal diduga lantaran salah input dalam satu sistem.

PKS: Kekosongan Vaksin Jangan Sampai Jadi Hambatan Percepat Herd Immunity
Indonesia
PKS: Kekosongan Vaksin Jangan Sampai Jadi Hambatan Percepat Herd Immunity

Bio Farma mengakui pasokan vaksin COVID-19 tidak mencukupi target percepatan vaksinasi dari pemerintah.

Tanggapan Albertina Ho Soal Tudingan Terlibat Pemecatan Novel Baswedan Cs
Indonesia
Tanggapan Albertina Ho Soal Tudingan Terlibat Pemecatan Novel Baswedan Cs

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho buka suara menanggapi tudingan keterlibatan pembuatan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

Keseriusan KPK-Kejagung Usut Dugaan Korupsi Mentan Dipertanyakan
Indonesia
Keseriusan KPK-Kejagung Usut Dugaan Korupsi Mentan Dipertanyakan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung diminta menindaklanjuti laporan GPHN RI terkait dugaan korupsi Mentan Syahrul Yasin Limpo.