Pemprov DKI Tegaskan Saham Bir di PT Delta Tak Naik Ilustrasi bir. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menegaskan tidak ada penambahan saham milik Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Sehingga, pemberitaan penambahan saham dari semula 26,25 persen menjadi 58,33 persen per Oktober 2020 tidak benar.

"Penambahan saham harus melewati persetujuan DPRD dulu dan serangkaian prosedur lainnya yang tidak pernah terjadi. Bahkan, kami juga telah mengirimkan beberapa kali surat permohonan persetujuan penjualan saham kepada DPRD, namun belum kunjung disetujui," terang Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI, Faisal Syafruddin, pada Jumat (13/11).

Kabar kenaikan kepemilikan saham Bir Pemprov DKI itu tercantum dalam laporan keterbukaan informasi perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang diterbitkan pada 9 November 2020 lalu.

Baca Juga

Anies Tambah Saham Bir, PT Delta Djakarta: Itu Berita Lama

Faisal menjelaskan, dokumen di situs BEI itu yang di dalamnya komposisi saham terjadi kesalahan penulisan antara saham Pemprov DKI dan saham San Miguel Malaysia.

Faisal menegaskan, tidak ada perubahan kepemilikan saham, antara bulan ini dan bulan sebelumnya. Pihaknya pun telah melakukan penelusuran dan pengecekan atas komposisi saham tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, per 13 November 2020 pukul 14.31 WIB, dalam dokumen berbeda di situs BEI ditemukan komposisi yang sebenarnya, yaitu tertulis bahwa San Miguel Malaysia masih memiliki saham sebesar 58,33 persen dan Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25 persen.

Ilustrasi bir

Perlu diketahui, Pemprov DKI telah mengajukan permohonan persetujuan penjualan saham PT Delta Djakarta beberapa kali kepada DPRD DKI. Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 479/-1.822 tanggal 16 Mei 2018 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta.

"Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91/-1.822 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta. Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 177/-1.822 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta.

Hingga saat ini, jumlah saham Pemprov DKI masih sama sejak tahun 2015, yakni 26,25 persen atau sebesar 210.200.700.

Baca Juga

Anies Tambah Saham Bir Jadi 58,33 Persen?

Adapun kronologis kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta sebagai berikut:- 1984 : sebesar 810.600 saham 35 persen.- 1993 : sebesar 4.204.014 saham 30 persen. - 2000 : sebesar 4.204.014 atau 26,25 persen.- 2015 : sebesar 210.200.700 atau 26,25 persen. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Hasil Tes Swab, Rizieq Shihab dan MER-C Diminta Terbuka
Indonesia
Soal Hasil Tes Swab, Rizieq Shihab dan MER-C Diminta Terbuka

Trubus melanjutkan, MER-C sebagai lembaga kesehatan yang disebut melakukan tes swab terhadap Rizieq juga perlu menginformasikan hasil tes ke publik.

TransJakarta Setop Layani Penumpang Selama Aksi Demo UU Cipta Kerja
Indonesia
TransJakarta Setop Layani Penumpang Selama Aksi Demo UU Cipta Kerja

keputusan ini diambil TJ sebagai antisipasi untuk menjaga fasilitas publik agar tidak menjadi sasaran dari aksi oknum unjuk rasa yang tidak bertanggung jawab.

Jokowi Beri Tabungan ke Ghifari yang Orang Tuanya Meninggal Akibat COVID-19
Indonesia
Jokowi Beri Tabungan ke Ghifari yang Orang Tuanya Meninggal Akibat COVID-19

Bude Ghifari, Eni Sulistiyowati mengaku sangat berterima kasih dengan pemberian bantuan tabungan pendidikan

Ingin Bertemu Ba'asyir, Keluarga Seleksi Tamu
Indonesia
Ingin Bertemu Ba'asyir, Keluarga Seleksi Tamu

Selama menerima tamu tidak ada acara syukuran atau tausiah. Selama pertemuan sifatnya hanya santai ngobrol dan makan bersama.

Dicopot dari Kapolda Metro, Irjen Nana Sudjana Samakan dengan TNI
Indonesia
Dicopot dari Kapolda Metro, Irjen Nana Sudjana Samakan dengan TNI

"Mutasi itu suatu hal yang biasa dalam institusi Polri, sebagaimana di TNI," kata dia.

Malam Ini, Jalan di Depan Katedral dan Istiqlal Ditutup Selama Tiga Bulan
Indonesia
Malam Ini, Jalan di Depan Katedral dan Istiqlal Ditutup Selama Tiga Bulan

"Jadinya ditutup malam ini Jam 10," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Lilik Sumardi, kepada wartawan, Rabu (20/1).

Jemaah Haji 2021 Diwajibkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Jemaah Haji 2021 Diwajibkan Vaksin COVID-19

Kementerian Kesehatan Arab Saudi memutuskan bahwa hanya jemaah yang sudah divaksin COVID-19 saja yang diizinkan mengikuti haji 2021.

Menteri Edhy Ditangkap KPK, Ekspor Benih Lobster Harus Dihentikan
Indonesia
Menteri Edhy Ditangkap KPK, Ekspor Benih Lobster Harus Dihentikan

Tertangkapnya Edhy Prabowo menjadi momentum melakukan koreksi total KKP dalam penerbitan kebijakan.

Berkunjung ke Kawasan Puncak Bogor Wajib Bawa Surat Bebas COVID-19
Indonesia
Berkunjung ke Kawasan Puncak Bogor Wajib Bawa Surat Bebas COVID-19

Kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan penularan virus COVID-19.

Tahun Baru Imlek, Menag Doakan Masyarakat Tionghoa Bergelimang Berkah
Indonesia
Tahun Baru Imlek, Menag Doakan Masyarakat Tionghoa Bergelimang Berkah

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas berharap masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu senantiasa mendapat banyak peruntungan dan keberkahan.