Pemprov DKI Tanggapi Laporan LBH Jakarta soal Perlindungan Warga Pesisir Warga mencari kerang di dekat masjid terendam air laut di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara (3/9/2021). ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencabut dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang reklamasi. Pertama, Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara dan kedua, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjelaskan, pencabutan itu untuk menanggapi laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengenai warga pesisir dan pulau-pulau kecil.

Baca Juga

Dapat Rapor Merah dari LBH, Pemprov DKI Bicara Penertiban oleh Satpol PP

“Pemprov DKI Jakarta meyakini, LBH ingin menghadirkan keadilan, seperti halnya keinginan Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Untuk itu, kami di Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk berkolaborasi secara substantif,” kata Sigit di Jakarta, Senin (25/10).

Menurut dia, Pemprov DKI terbuka untuk berkolaborasi secara substantif dengan LBH Jakarta mengenai berbagai permasalahan. Namun, harus ada yang perlu diluruskan terkait temuan LBH Jakarta.

Tertulis di dalam laporan LBH Jakarta, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RZWP3K DKI tidak disusun berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko
Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko. Foto: MP/Asropih

Padahal, lanjut Sigit, ancangan dokumen RZWP3K sudah mendapatkan validasi KLHS dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat tertanggal 9 April 2019.

“Dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021 maka RZWP3K harus diintegrasikan ke dalam RTRW. Saat ini sedang berproses untuk penyusunan KLHS integrasi,” jelasnya.

Pada RZWP3K (dan ditetapkan melalui Kepgub 601/2019), telah dialokasikan kawasan konservasi Daerah Perlindungan Laut-Berbasis Masyarakat (DPL-BM) seluas 213 hektar yang pengelolanya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat pesisir.

Kemudian, tertulis juga dalam laporan tersebut, RZWP3K disusun tanpa adanya Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K) dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini perlu diluruskan.

“RSWP3K telah ditetapkan melalui Pergub No.15 Tahun 2014 dan proses penyusunan RZWP3K telah melibatkan publik melalui 9 kali rangkaian FGD, serta Konsultasi Publik sejak tahun 2013 untuk menjaring masukan masyarakat dan stakeholder,” ujarnya.

Dibentuk pula 15 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang bertugas mengawasi kegiatan perikanan dan kelautan, yang terdiri dari nelayan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat pesisir. Adanya peningkatan permukaan air laut merupakan dampak dari perubahan iklim dan di dalam Dokumen Final RZWP3K telah dimasukan trase tanggul pantai NCICD sebagai upaya mitigasi. (Asp)

Baca Juga

Anies Tanggapi Santai Rapor Merah dari LBH Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korupsi Tanah DKI, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Divonis 6 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Korupsi Tanah DKI, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Divonis 6 Tahun 6 Bulan Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan anak buah Ahok itu.

Indonesia Telah Kedatangan Lebih dari 300 Juta Dosis Vaksin
Indonesia
Indonesia Telah Kedatangan Lebih dari 300 Juta Dosis Vaksin

Indonesia telah kedatangan lebih dari 300 juta dosis vaksin

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Sindikat Penipuan Alkes Yang Rugikan Rp 503 Miliar
Indonesia
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Sindikat Penipuan Alkes Yang Rugikan Rp 503 Miliar

Penyidik telah menerima laporan dari 263 orang yang mengaku sebagai korban investasi tipu-tipu tersebut.

PSI Serukan Pentingnya KPK Beri Bimtek Pegawai Pemprov DKI
Indonesia
PSI Serukan Pentingnya KPK Beri Bimtek Pegawai Pemprov DKI

Bimbingan Teknis Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memang patut diselenggarakan.

Puan Minta Perketat Pegawasan Terkait Joki Karantina
Indonesia
Puan Minta Perketat Pegawasan Terkait Joki Karantina

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena joki karantina yang marak terjadi belakangan ini. Ia pun meminta pengawasan diperketat agar aksi-aksi joki karantina tidak kembali terjadi.

Kontak Erat dengan Pasien Cacar Monyet DKI, 2 Warga Depok Dinyatakan Negatif
Indonesia
Kontak Erat dengan Pasien Cacar Monyet DKI, 2 Warga Depok Dinyatakan Negatif

Pemerintah terus memantau penularan cacat monyet setelah ditemukan kasus pertama dari Jakarta beberapa waktu lalu.

Surya Paloh Tak Paksa Anies Jadi Kader NasDem
Indonesia
Surya Paloh Tak Paksa Anies Jadi Kader NasDem

Surya Paloh menyatakan dirinya tidak memaksa Anies Baswedan untuk bergabung menjadi kader usai diusung sebagai capres.

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Formula E
Indonesia
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

15 Parpol Belum Daftar Pemilu 2024
Indonesia
15 Parpol Belum Daftar Pemilu 2024

Ada 15 partai politik lagi yang belum mengkonfirmasi atau menyampaikan rencana pendaftaran mereka ke KPU

Surpres Calon Panglima TNI Belum Berada di Meja Pimpinan DPR
Indonesia
Surpres Calon Panglima TNI Belum Berada di Meja Pimpinan DPR

Muhaimin menilai calon-calon Panglima TNI yang ramai dibicarakan publik, semuanya memiliki kemampuan dan layak