Pemprov DKI Tanggapi Ancaman Protes Buruh Soal Kecilnya Kenaikan UMP 2022 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11/2021). (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menaikkan upah minimun provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp 4.453.935 atau sekitar Rp 37.749 pada Minggu (21/11). Namun demikian, kenaikan UMP sebesar 0,8 persen itu dinilai buruh masih terlalu kecil.

Buruh kemudian menyatakan akan kembali melakukan protes terkait UMP DKI. Sebelum keputusan UMP 2022, buruh telah dua kali berdemonstrasi ke kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI untuk menuntut kenaikan sekitar 10 persen.

Pemprov DKI Jakarta tak keberatan elemen buruh menggeruduk kembali kantor Gubernur Anies Baswedan, lantaran kecewa dengan keputusan kenaikan UMP tahun 2022.

"Sekali lagi, itu bagian dari demokrasi, bagian dari penyampaian pendapat, monggo (silakan) saja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah di Jakarta Selasa (23/11).

Baca Juga:

Protes UMP Naik 1,2 Persen, Buruh Jatim Kumpulkan Uang Receh untuk Gubernur

Untuk menyejahterakan para buruh, Pemprov DKI juga akan menambah cakupan penerima Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), fasilitas pelatihan dan pendidikan untuk pekerja, juga bantuan agar buruh memperoleh pendapatan sampingan melalui wirausaha.

"Namun untuk DKI, harus juga kami komunikasikan bahwa ada ruang yang bisa diperankan oleh Pemprov DKI dalam meningkatkan kesejahteraan, dengan menekan angka pengeluaran pekerja," jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan, penetapan UMP tahun ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, besaran UMP ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

"Jadi sudah ditetapkan besaran upah minimum provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935," ujar Anies melalui keterangan tertulisnya.

Baca Juga:

UMP DKI 2022 Naik Rp 37 Ribu, Wagub Riza: Semoga Bisa Dimaklumi

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta Winarso mengakui masih menggodok rencana mogok kerja secara massal sebagai bentuk protes atas kenaikan UMP DKI 2022.

"Masih kami bicarakan bersama teman-teman di aliansi. Rencana itu memang ada. Kami merencanakan mogok nasional tapi belum fixed ya tanggal berapanya," ujar Winarso.

KSPI Jakarta masih harus melakukan konsolidasi dan pemantapan terkait aksi yang mereka rencanakan awal Desember mendatang.

Pasalnya, tak menutup kemungkinan ada dampak lanjutan dari aksi tersebut terhadap pekerjaan mereka. (Asp)

Baca Juga:

Kadin Akui Kenaikan UMP Sangat Kecil

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemeriksaan Anies di KPK Tak Berpengaruh pada Elektabilitas Jadi Capres
Indonesia
Pemeriksaan Anies di KPK Tak Berpengaruh pada Elektabilitas Jadi Capres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (7/9).

Ekspor Kayu Ringan ke Eropa Terhambat Ketersedian Kontainer
Indonesia
Ekspor Kayu Ringan ke Eropa Terhambat Ketersedian Kontainer

Amerika sudah terima pengiriman barang tanpa kontainer karena mereka butuh barang dan tidak bisa menunggu lama.

PKS DKI Akui Program Rumah DP 0 Rupiah Anies Gagal
Indonesia
PKS DKI Akui Program Rumah DP 0 Rupiah Anies Gagal

"Rumah DP 0 Rupiah memang bisa dikatakan belum berhasil atau katakanlah gagal," ucap MTZ di Jakarta, Senin (27/6).

Polisi Amankan Rumah yang Timbun Ribuan Liter Solar
Indonesia
Polisi Amankan Rumah yang Timbun Ribuan Liter Solar

Polisi mengamankan ribuan liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ilegal di Dusun VI Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur.

Ragu Soal Keamanan, Pemda DIY Hentikan Wahana Ngopi in The Sky
Indonesia
Ragu Soal Keamanan, Pemda DIY Hentikan Wahana Ngopi in The Sky

Penghentian dilakukan lantaran pengelola wahana belum mengantongi izin serta belum sesuai dengan standar keamanan.

[Hoaks atau Fakta]: Muncul Uang Kertas Baru Rp 1 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Muncul Uang Kertas Baru Rp 1 Juta

Beredar video viral di media sosial Tiktok oleh akun bernama @TuanYudi. Ia membagikan sebuah video mengenai selembar pecahan uang dengan nominal 1.0, yang diklaim memiliki nilai sebanyak 1 juta. Videonya di-likes sebanyak 200 lebih pengguna Tiktok.

Gerindra Minta Permenaker Atur JHT Cair di Usia 56 Tahun Dicabut!
Indonesia
Gerindra Minta Permenaker Atur JHT Cair di Usia 56 Tahun Dicabut!

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta Menteri Ida mencabut Permenaker 2/2022.

G20 di Solo, Menperin: Industri Furniture Indonesia Sudah Sustainable
Indonesia
G20 di Solo, Menperin: Industri Furniture Indonesia Sudah Sustainable

elaksanaan Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20 di Hotel Alila Solo Jawa Tengah telah memasuki hari terakhir Rabu (31/3). Dalam pembahasan G20 hari terakhir ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan di luar pelaksanaan G20 pihaknya mengadakan pameran UMKM furniture.

AHY Minta tidak Ada yang Ganggu Demokrat untuk Berkoalisi
Indonesia
AHY Minta tidak Ada yang Ganggu Demokrat untuk Berkoalisi

“Besar harapan Demokrat tanggung jawab konstitusional kami ini tidak diganggu dihalangi dengan cara apapun,” ujar AHY.

3 Partai Ajukan Sengketa Pendaftaran Parpol Dinilai Tidak Penuhi Syarat
Indonesia
3 Partai Ajukan Sengketa Pendaftaran Parpol Dinilai Tidak Penuhi Syarat

KPU memastikan 16 partai politik tidak bisa lolos tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 karena dokumen pendaftaran tidak lengkap.