Pemprov DKI Tanggapi Ancaman Protes Buruh Soal Kecilnya Kenaikan UMP 2022 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11/2021). (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menaikkan upah minimun provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp 4.453.935 atau sekitar Rp 37.749 pada Minggu (21/11). Namun demikian, kenaikan UMP sebesar 0,8 persen itu dinilai buruh masih terlalu kecil.

Buruh kemudian menyatakan akan kembali melakukan protes terkait UMP DKI. Sebelum keputusan UMP 2022, buruh telah dua kali berdemonstrasi ke kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI untuk menuntut kenaikan sekitar 10 persen.

Pemprov DKI Jakarta tak keberatan elemen buruh menggeruduk kembali kantor Gubernur Anies Baswedan, lantaran kecewa dengan keputusan kenaikan UMP tahun 2022.

"Sekali lagi, itu bagian dari demokrasi, bagian dari penyampaian pendapat, monggo (silakan) saja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah di Jakarta Selasa (23/11).

Baca Juga:

Protes UMP Naik 1,2 Persen, Buruh Jatim Kumpulkan Uang Receh untuk Gubernur

Untuk menyejahterakan para buruh, Pemprov DKI juga akan menambah cakupan penerima Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), fasilitas pelatihan dan pendidikan untuk pekerja, juga bantuan agar buruh memperoleh pendapatan sampingan melalui wirausaha.

"Namun untuk DKI, harus juga kami komunikasikan bahwa ada ruang yang bisa diperankan oleh Pemprov DKI dalam meningkatkan kesejahteraan, dengan menekan angka pengeluaran pekerja," jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan, penetapan UMP tahun ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, besaran UMP ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

"Jadi sudah ditetapkan besaran upah minimum provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935," ujar Anies melalui keterangan tertulisnya.

Baca Juga:

UMP DKI 2022 Naik Rp 37 Ribu, Wagub Riza: Semoga Bisa Dimaklumi

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta Winarso mengakui masih menggodok rencana mogok kerja secara massal sebagai bentuk protes atas kenaikan UMP DKI 2022.

"Masih kami bicarakan bersama teman-teman di aliansi. Rencana itu memang ada. Kami merencanakan mogok nasional tapi belum fixed ya tanggal berapanya," ujar Winarso.

KSPI Jakarta masih harus melakukan konsolidasi dan pemantapan terkait aksi yang mereka rencanakan awal Desember mendatang.

Pasalnya, tak menutup kemungkinan ada dampak lanjutan dari aksi tersebut terhadap pekerjaan mereka. (Asp)

Baca Juga:

Kadin Akui Kenaikan UMP Sangat Kecil

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bandar Narkoba Kabur Tabrak Lari Polisi, Tinggalkan Barbuk 35 Kg Sabu
Indonesia
Bandar Narkoba Kabur Tabrak Lari Polisi, Tinggalkan Barbuk 35 Kg Sabu

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi menuturkan, dalam operasi penangkapan itu, pihaknya mengamankan 35 kilogram sabu meski bandarnya berhasil lolos.

Stadion JIS Seluruhnya Dikerjakan Tenaga Lokal
Indonesia
Stadion JIS Seluruhnya Dikerjakan Tenaga Lokal

Masyarakat Jakarta patut bangga dengan Jakarta International Stadium (JIS) yang berada di Ancol, Jakarta Utara.

Pelaku Pembobolan Data Kependudukan di Aplikasi PeduliLindungi Diciduk Polisi
Indonesia
Pelaku Pembobolan Data Kependudukan di Aplikasi PeduliLindungi Diciduk Polisi

Mereka memiliki akses data ke NIK dan bisa akses TCare

Anies Minta Naramuda Jakarta Bawa Perubahan di DKI
Indonesia
Anies Minta Naramuda Jakarta Bawa Perubahan di DKI

Jadilah mahasiswa yang sibuk dan multitasking

Tokoh Agama hingga Wartawan di Tangerang Disiapkan Terima Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Tokoh Agama hingga Wartawan di Tangerang Disiapkan Terima Vaksinasi COVID-19

Pemerintah Kota Tangerang kini telah menyiapkan pemberian vaksin COVID-19 kepada para petugas yang berada dan bekerja di sektor pelayanan publik.

Kasus Pinjol Ilegal, Bikin DPR Janji RUU PDP Bisa Disahkan di November 2021
Indonesia
Kasus Pinjol Ilegal, Bikin DPR Janji RUU PDP Bisa Disahkan di November 2021

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) bukan bertujuan menutup akses akan data melainkan untuk mengelola dan mengawasi penggunaan data oleh pihak yang menggunakan agar dapat dipertanggungjawabkan.

Tiga Usulan KPK dalam Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi Global
Indonesia
Tiga Usulan KPK dalam Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi Global

CoSP membahas sejumlah isu kunci di antaranya mengenai tinjauan pelaksanaan konvensi, pemulihan aset, kerja sama internasional, pencegahan, serta bantuan teknis dalam upaya pemberantasan korupsi.

Jadi Korban Kekerasan, WNA Asal Panama dan Dua Anaknya Mengadu ke Jokowi
Indonesia
Jadi Korban Kekerasan, WNA Asal Panama dan Dua Anaknya Mengadu ke Jokowi

PSV juga menelantarkan R dan kedua anaknya dengan tidak memperpanjang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

Ambisi Menpora: Indonesia Tembus 10 Besar Olimpiade Satu Dekade Lagi
Olahraga
Ambisi Menpora: Indonesia Tembus 10 Besar Olimpiade Satu Dekade Lagi

Peringkat terbaik yang pernah diraih kontingen Indonesia posisi 24 di Olimpiade Barcelona 1992.

Mabes Polri Luncurkan SP2HP Online, Pantau Pengusutan Perkara Bisa Lewat Gadget
Indonesia
Mabes Polri Luncurkan SP2HP Online, Pantau Pengusutan Perkara Bisa Lewat Gadget

Mabes Polri melakukan peluncuran Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) online dan e-PPNS.