Pemprov DKI Tampung Protes Warga Soal Pergantian Nama Jalan di Jakarta Kawasan jl. Warung Buncit Raya yang namanya diubah menjadi Jalan Tutty Alawiyah di Jakarta Selatan, Kamis. (23/6/2022) (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)

MerahPutih.com - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengubah 22 nama jalan, gedung, dan zona khusus di Jakarta menuai kritik dari berbagai kalangan.

Wakil Gubernur (Gubernur) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya akan menampung adanya aksi protes dan penolakan warga terkait pergantian 22 nama jalan tersebut.

Baca Juga:

Anies Ganti Nama Jalan, Djarot Sebut Lebih Baik Ubah Daerah Kumuh

"Yaitu hak dari pada warga, nanti kita evaluasi," kata Wakil Gubernur (Gubernur) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/6) malam.

Riza menegaskan, pemerintah DKI telah melakukan proses panjang dan koordinasi secara matang dengan pihak terkait dalam memutuskan perubahan 22 nama jalan di Ibu Kota itu.

"Prinsipnya pemerintah mengambil satu kebijakan apalagi sudah diputuskan, tentu melalui satu proses yang panjang sesuai aturan ketentuan bahkan aspirasi dari masukan semua," ucapnya.

Kendati dekimian, ucap dia, pihaknya akan mempertimbangkan keluhan atau penolakan tersebut. Intinya Pemerintah DKI menampung aspirasi dan kritikan warga terhadap kebijakan pemerintahannya.

Baca Juga:

BPN DKI Pastikan Biaya Perubahan Nama Jalan di Sertifikat Tanah Gratis

"Tapi kalo ada warga yang keberatan nanti kita komunikasikan," ungkap orang nomor dua di Jakarta itu.

Salah satu warga Jalan Cikini VII, Jakarta Pusat, bernama Wati (65) melayangkan protes atas kebijakan Anies mengubah sejumlah jalan di Jakarta. Dalam penggantian nama itu, Jalan Cikini VII berubah menjadi Jalan Tino Sidin.

Menurutnya, penggantian nama jalan itu akan menyulitkan mereka. Perubahan nama jalan ini berimbas pada warga harus mengurus kembali dokumen kependudukan, kendaraan, perbankan, asuransi, dan dokumen lainnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Pastikan Perubahan Dokumen Imbas Pergantian Nama Jalan Gratis

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luhut Tegaskan Jokowi Tidak Ada Urusan dengan Wacana Penundaan Pemilu
Indonesia
Luhut Tegaskan Jokowi Tidak Ada Urusan dengan Wacana Penundaan Pemilu

Konstitusi mengharuskan masa jabatan maksimal 2 periode, maka Presiden Jokowi akan taat 2 periode saja.

Pencairan THR Bagi ASN, TNI dan Polisi Dimulai H-10 Lebaran
Indonesia
Pencairan THR Bagi ASN, TNI dan Polisi Dimulai H-10 Lebaran

Selain THR, pemerintah juga akan memberi gaji bulan ketiga belas sebagai bantuan pendidikan yang akan dilakukan mulai Juli 2022 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR.

Satgas COVID-19: Mobilitas Warga Melonjak tanpa Diimbangi Kepatuhan Prokes
Indonesia
Satgas COVID-19: Mobilitas Warga Melonjak tanpa Diimbangi Kepatuhan Prokes

Satgas jug menyoroti jumlah suntikan harian vaksin COVID-19 yang tercatat mengalami penurunan selama empat pekan terakhir.

Warga Isoman di Kabupaten Sleman Dapat Kiriman Paket Buah-buahan Gratis
Indonesia
Warga Isoman di Kabupaten Sleman Dapat Kiriman Paket Buah-buahan Gratis

Sejumlah warga di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang tengah menjalani isolasi mandiri menerima paket buah-buahan gratis dari pemkab.

Ledakan Gegerkan Pengunjung Mal Taman Anggrek Dipastikan Bukan Bom
Indonesia
Ledakan Gegerkan Pengunjung Mal Taman Anggrek Dipastikan Bukan Bom

Sebuah ledakan terdengar di kawasan Mal Taman Anggrek (MTA), Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (2/9).

Empat Indikator untuk Ubah Pandemi Jadi Endemi COVID-19
Indonesia
Empat Indikator untuk Ubah Pandemi Jadi Endemi COVID-19

Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro mengungkap empat indikator yang harus dipenuhi jika ingin menurunkan status pandemi COVID-19 menjadi endemi.

Supervisor dan Penagih Utang Jadi Tersangka Aktivitas Pinjol Ilegal
Indonesia
Supervisor dan Penagih Utang Jadi Tersangka Aktivitas Pinjol Ilegal

Polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Sementara itu, para tersangka dijerat Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 4.

Polri: Penjaga Rutan Segan dengan Irjen Napoleon karena Merasa Seperti Atasan
Indonesia
Polri: Penjaga Rutan Segan dengan Irjen Napoleon karena Merasa Seperti Atasan

Polri menyebut terpidana kasus suap Djoko Tjandara ini masih merasa seperti atasan para penjaga rutan.

Disnakertrans Jateng Terima 22 Aduan soal Pembayaran THR
Indonesia
Disnakertrans Jateng Terima 22 Aduan soal Pembayaran THR

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mencatat adanya 22 laporan kasus aduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).