Pemprov DKI Tak Terbitkan Surat Tender Pangadaan Barang di Tengah Pandemi Ilustrasi tender. Foto: Kemendikbud

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang atau Jasa (BPPBJ) meminta masyarakat untuk waspada terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) palsu yang mengatasnamakan BPPBJ DKI.

Kepala BPPBJ DKI, Blessmiyanda mengatakan, selama kondisi darurat COVID-19 ini, berdasarkan peraturan LKPP No 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, pembelian barang atau jasa langsung oleh Pengguna Anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melalui proses tender di BPPBJ.

Baca Juga

Korting Massal Hukuman Koruptor Perburuk Iklim Pemberantasan Korupsi

"Karena kondisi darurat COVID-19, Pembelian langsung dilakukan oleh OPD pelaksana anggaran, dan BPPBJ tidak berwenang menerbitkan SPK atau Surat Perintah Kerja," terang Blessmiyanda saat dikonfirmasi, Selasa (22/9).

BPPBJ
Kepala BPPBJ DKI, Blessmiyanda

Lebih lanjut, Blessmiyanda menuturkan, tanda surat tersebut palsu juga diketahui dari stempel dan keterangan yang tidak sesuai.

"Bukan hanya suratnya yang palsu, tapi kami juga tidak berwenang menerbitkan SPK," jelasnya

Baca Juga

LPSK Berharap Presiden Jokowi Turun Tangan dalam Penuntasan Kasus Djoko Tjandra

Apabila masyarakat mendapatkan surat serupa yang berindikasi penipuan, dapat langsung melaporkan ke BPPBJ DKI yang beralamat di Jl. Kebon Sirih Blok H lantai 20 Komplek Balai Kota, Jakarta Pusat di nomor telepon 021-3822874 atau email ke subbagumum.bppbj@jakarta.go.id. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah bagi Tenaga Pendidik Non-PNS
Indonesia
Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah bagi Tenaga Pendidik Non-PNS

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi upah bagi 2 juta tenaga pendidik non-PNS pada tahun ini.

Novel Baswedan Duga TWK Alat Untuk Menyingkirkan 75 Pegawai Terbaik KPK
Indonesia
Novel Baswedan Duga TWK Alat Untuk Menyingkirkan 75 Pegawai Terbaik KPK

"Penjelasan yang akan saya sampaikan ini bukan hanya soal lulus atau tidak lulus tes, tapi memang penggunaan TWK untuk menyeleksi pegawai KPK adalah tindakan yang keliru," kata Novel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/5).

Gempa Malang Magnitudo 6,7, Pengunjung Mal di Solo Panik Berhamburan Keluar
Indonesia
Gempa Malang Magnitudo 6,7, Pengunjung Mal di Solo Panik Berhamburan Keluar

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6.7 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/4) siang, sekitar pukul 14.00 WIB.

Begini Prospek Kemenangan Anak Mantu Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin di Pilkada
Indonesia
Begini Prospek Kemenangan Anak Mantu Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin di Pilkada

Dari elektabilitas calon Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie unggul dengan 33,3 persen, disusul Muhamad (21,0 persen), dan Siti Nur Azizah (10,3 persen).

Gugat Presidential Threshold ke MK, Rizal Ramli: Lawan Demokrasi Kriminal
Indonesia
Gugat Presidential Threshold ke MK, Rizal Ramli: Lawan Demokrasi Kriminal

RR ingin menghentikan demokrasi kriminal yang membuat bangsa ini dikuasai oleh oligarki dan para cukong.

Ini Alasan Kapolda Metro Minta Warga Tak Khawatir Jelang Pemberlakuan New Normal
Indonesia
Ini Alasan Kapolda Metro Minta Warga Tak Khawatir Jelang Pemberlakuan New Normal

Wilayah DKI sudah menunjukkan secara grafik terjadi penurunan pelanggaran.

AHY Tegaskan Kader Demokrat Semakin Solid
Indonesia
AHY Tegaskan Kader Demokrat Semakin Solid

"Adanya situasi yang terjadi kemarin membuat pimpinan partai sering berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan kader hampir setiap hari. Hikmah terbesarnya kami semakin solid," kata AHY

Selain Nasional, Pecah Rekor Penambahan Kasus COVID-19 Juga Terjadi di Jakarta
Indonesia
Selain Nasional, Pecah Rekor Penambahan Kasus COVID-19 Juga Terjadi di Jakarta

WHO sendiri menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen

Kemendagri Diminta Kumpulkan Para Petahana yang Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Kemendagri Diminta Kumpulkan Para Petahana yang Langgar Protokol Kesehatan

Langkah itu agar Pilkada 2020 dapat berjalan dengan lancar

MAKI Yakin Terdakwa Megakorupsi Jiwasraya Divonis Maksimal
Indonesia
MAKI Yakin Terdakwa Megakorupsi Jiwasraya Divonis Maksimal

Kejaksaan Agung telah mengikuti irama yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memberikan vonis kepada empat terdakwa lainnya dengan hukuman maksimal seumur hidup.