Pemprov DKI Tak Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus, Tapi... Ilustrasi Lomba dalam rangka menyambut HUT RI (MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak melarang masyarakat untuk menggelar kegiatan perlombaan 17 Agustus dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI di tengah wabah corona.

Hanya saja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Arifin menyarankan agar warga DKI bisa memilih lomba agustusan yang cocok untuk dilakukan di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga

Peringati HUT RI, Anak Buah Anies Wajibkan Warga Berdiri 3 Menit saat 17 Agustus

"Lomba apa yang misalnya bisa mengatur physical distancing (jaga jarak), tidak berkerumun, protokol kesehatan dipatuhi ya silahkan masyarakat lebih pandai lah berkreasi jenis kegiatan lomba rakyat apa yang cocok dalam situasi pandemi ini," ujar Arifin saat dihubungi wartawan, Selasa (11/8).

Dimasa wabah corona ini, masyarakat harus mulai terbiasa dengan tatanan kehidupan baru dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan covid-19, dengan menerapkan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

Ilustrasi Lomba dalam rangka menyambut HUT RI (MP/Rizki Fitrianto)

Arifin pun menyarankan, kegiatan lomba 17 Agustusan kalau bisa dilakukan dengan cara online itu akan lebih baik. "Ya itu mungkin salah satunya (lomba secara virtual)," tuturnya.

Ditambah Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI, Mawardi. Ia memastikan bahwasanya Pemprov DKI tetap melaksanakan kegiatan upacara 17 Agustus. Hanya saja perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI itu digelar di halaman Balaikota DKI beda dari tahun-tahun sebelumnya di pimpinan Gubernur Anies.

Baca Juga

CFD di 30 Titik, Pemprov DKI Sebut tak Ada Kerumunan

"Ada upacara di Balaikota," ucap Mawardi.

Mawardi menyebut upacara 17-an itu digelar dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Salah satunya adalah dengan jumlah peserta yang terbatas. "Seperti Hari Ulang Tahun Kota Jakarta, pesertanya 100 orang," papar Mawardi. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Janji Insentif Gaji Penggali Kubur COVID-19 Segera Cair
Indonesia
Wagub DKI Janji Insentif Gaji Penggali Kubur COVID-19 Segera Cair

Permasalahan pembayaran duit tambahan untuk sopir ambulans dan penggali kubur itu akan segera diselesaikan.

Dewas KPK Dipilih Jokowi, Gerindra: Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan
Indonesia
Dewas KPK Dipilih Jokowi, Gerindra: Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan

"Saya juga bertanya-tanya, Dewan Pengawas seharusnya jangan dipilih eksekutif khawatir conflict of interest," kata Hendarsam

Angka Positif Corona Terus Meningkat, Anies Diminta Perbaiki Sejumlah Kekurangan PSBB
Indonesia
Sinyal Positif, Neraca Perdagangan Mulai Membaik
Indonesia
Sinyal Positif, Neraca Perdagangan Mulai Membaik

Tercatat, neraca perdagangan RI selama periode Januari-Juni 2020 berada pada posisi surplus 5,5 miliar dolar AS.

Teror Selasa Dini Hari, Rumah Ketum PA 212 Hancur Ditimpuki Batu!
Indonesia
Teror Selasa Dini Hari, Rumah Ketum PA 212 Hancur Ditimpuki Batu!

Rumah Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif di Cimanggis, Depok, diteror oleh orang tak dikenal pada Selasa (18/2) dini hari tadi.

 Dicoret AS dari Daftar Negara Berkembang, Kadin Minta Pemerintah Negosiasi Bea Masuk
Indonesia
Dicoret AS dari Daftar Negara Berkembang, Kadin Minta Pemerintah Negosiasi Bea Masuk

“Mungkin saja karena perdagangan AS kan enggak hanya fair trade, tapi resiprokal antara kedua belah pihak. Contohnya minta AS beli garmen kita lebih banyak lalu, kita ambil kapas dari AS lebih banyak juga,” jelasnya

Sosok Dua Nama Baru Cawagub DKI Pilihan Gerindra dan PKS
Indonesia
Sosok Dua Nama Baru Cawagub DKI Pilihan Gerindra dan PKS

Siapa dua nama calon pengganti Sandiaga Uno itu?

Sidak Ganjil Genap Pedagang, Dirut Pasar Jaya Dibombardir Protes
Indonesia
Sidak Ganjil Genap Pedagang, Dirut Pasar Jaya Dibombardir Protes

Kalau sistemnya ganjil-genap, seperti tomat, daun bawang dan sayur-sayuran lainnya otomatis busuk

Draft Resmi Belum Ada, PKS: Wajar Hoaks UU Cipta Kerja Bertebaran
Indonesia
Draft Resmi Belum Ada, PKS: Wajar Hoaks UU Cipta Kerja Bertebaran

"Dalam konteks ini adalah akses publik terhadap naskah final UU Ciptaker," imbuhnya.

Negara Dituntut Berani Usir Kapal Tiongkok, Pengamat: Kalau Diam Laut Lain Bakal Diambil
Indonesia
Negara Dituntut Berani Usir Kapal Tiongkok, Pengamat: Kalau Diam Laut Lain Bakal Diambil

"Jadi harus diusir mereka yang tidak izin masuk perairan natuna," kata Ujang