Pemprov DKI Tak Akan Terapkan WFH Perkantoran untuk Atasi Kemacetan Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan). (Foto: MP/Asopih)

MerahPutih.com - Sebanyak 25.000 orang yang menandatangani petisi terkait kembalikan aturan work from home (WFH) di Jakarta. Sebab saat ini, jalanan ibu kota macet parah, polusi udara yang tak terkontrol, hingga tidak produktif untuk beraktivitas.

Pemerintah DKI Jakarta tidak memiliki niat untuk menerapkan kembali aturan kerja dari rumah atau WFH terhadap perkantoran guna mengatasi kemacetan.

"Gak ada gak ada (niatan untuk kembali menerapkan WFH)," kata Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/1).

Baca Juga:

Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem

Terlebih sekarang ini pemerintah sudah menghentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 kemarin. Artinya, kasus COVID-19 di Jakarta sudah terkendali, maka tidak penting lagi dilakukan WFH.

Untuk diketahui, era Gubernur Anies Baswedan memutuskan kebijakan WFH, lantaran wabah COVID-19 kala itu tak terkendali atau semakin mengganas. Hingga akhirnya, Pemerintah DKI menerapkan WFH agar kasus virus corona tak makin parah menular ke yang lain.

"Kan PPKM sudah dicabut," cetus mantan Wali Kota Jakarta Utara ini.

Baca Juga:

Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem

Kendati demikian, Pj Heru menyerahkan sepenuhnya ke perusahaan-perusahaan di DKI Jakarta jika ingin memberlakukan WFH. Seperti kantor di wilayah Jakarta Selatan.

"Silakan masing-masing klaster terdampak, seperti kemarin di Kapten Tendean Buncit kantor sekitar sana silakan saja ambil kebijakan masing-masing," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pj DKI 1 Imbau Perusahaan Jakarta Terapkan WFH Hadapi Banjir Besar

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Piala Dunia U-20, Gibran Sindir Ganjar Soal Komitmen Bersama Ternyata Protes Israel
Indonesia
Piala Dunia U-20, Gibran Sindir Ganjar Soal Komitmen Bersama Ternyata Protes Israel

Penolakan tersebut mengancam status Indonesia sebagai tuan rumah.

Kata Gerindra Soal Pengganti Johnny G Plate di Kabinet
Indonesia
Kata Gerindra Soal Pengganti Johnny G Plate di Kabinet

Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

Polda Metro Tangkap Provokator yang Serukan 'Serang Polisi' dalam Aksi Bela Rempang
Indonesia
Polda Metro Tangkap Provokator yang Serukan 'Serang Polisi' dalam Aksi Bela Rempang

Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap provokator terkait aksi 'Bela Rempang' di Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Terdakwa Perintangan Penyidikan Pembunuhan Brigadir J Berpeluang Ajukan PTUN
Indonesia
Terdakwa Perintangan Penyidikan Pembunuhan Brigadir J Berpeluang Ajukan PTUN

"Terkait dengan peluang PTUN bagi yang terkena sanksi berat PTDH itu sangat besar karena sebelum vonis pidana diketok hakim, belum ada dasar untuk melakukan PTDH dari status aparatur sipil negara," tutur pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto

Kasudin Jakpus Diultimatum Tak Lakukan KKN saat Perekrutan PJLP
Indonesia
Kasudin Jakpus Diultimatum Tak Lakukan KKN saat Perekrutan PJLP

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat tengah melakukan proses perpanjangan kontrak Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

Sowan ke PWNU DKI, Erwin Aksa Bicara soal Pengendalian Polusi Udara Jakarta
Indonesia
Sowan ke PWNU DKI, Erwin Aksa Bicara soal Pengendalian Polusi Udara Jakarta

Ia mengaku mempunyai terobosan untuk menangani polusi udara Jakarta yang saat ini masih kacau.

Polda Jateng Lantik 535 Bintara Baru, Ada Anak Nelayan hingga Pensiunan
Indonesia
Polda Jateng Lantik 535 Bintara Baru, Ada Anak Nelayan hingga Pensiunan

"Total secara serentak dilantik 10.502 Bintara remaja yang terdiri dari 10.002 polisi laki-laki dan 500 polwan di Sekolah Polisi Wanita, SPN masing-masing Polda, Pusdik Brimob dan Pusdik Polair," kata Lutfi.

[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Jadi Ketua KPK, Geser Posisi Firli
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Jadi Ketua KPK, Geser Posisi Firli

Akun Facebook Abu Garda pada 3 Maret 2023 pukul 15.21 memposting sebuah gambar tangkapan layar artikel dengan judul “AHOK resmi jadi ketua KPK menggantikan Firly”. Pada pojok bawah foto pada artikel terdapat logo Antaranews.com.

Akbar Tanjung Bantah Dukung Anies: Dia Junior Saya di HMI, Tentu Saya Hormati
Indonesia
Akbar Tanjung Bantah Dukung Anies: Dia Junior Saya di HMI, Tentu Saya Hormati

Akbar Tanjung mengklarifikasi soal pernyataannya yang dianggap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

JakPro Ungkap Alasan Warga Belum Bisa Huni Kampung Susun Bayam
Indonesia
JakPro Ungkap Alasan Warga Belum Bisa Huni Kampung Susun Bayam

PT Jakarta Propertindo (JakPro) mengungkapkan alasan warga belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam karena masih ada dokumen yang harus dibutuhkan karena lahan KSB milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.