Pemprov DKI Sikapi Seluruh Wilayah Indonesia PPKM Level 3 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ketika diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Senin (15/11). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Upaya pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dengan menerapkan PPKM Level 3 di seluruh wilayah mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah. Salah satunya yakni dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI yakin kebijakan ini bertujuan baik. Yaitu untuk menekan potensi penyebaran kasus COVID-19 di kala libur Natal dan Tahun Baru 2021-2022. Pemprov DKI juga menghormati keputusan tersebut meski angka kasus di Jakarta melandai.

Baca Juga

Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi Senilai Rp 2 Triliun ke IKPP

"Prinsipnya kami siap dan mendukung kebijakan yang diambil Pempus ke level 3 dalam waktu 7-8 hari," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/11).

Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, kasus COVID-19 melonjak tajam akibat libur panjang, terutama setelah tahun baru.

Baca Juga

PSI Sebut Anies Rela Ngutang ke Bank DKI Rp 180 Miliar Demi Formula E

"Nanti di tempat-tempat juga menyesuaikan. Kami bersyukur sudah diumumkan potensi kembali ke level 3," ungkapnya.

Diketahui, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan seluruh daerah bakal menerapkan PPKM Level 3 saat momen Natal dan Tahun Baru 2021-2022. PPKM level 3 di seluruh wilayah efektif berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Baca Juga

Respons Bank DKI soal Penangkapan 2 Pimpinan Cabang yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi

Kebijakan itu dikeluarkan guna mengantisipasi gelombang ketiga lonjakan kasus COVID-19 akhir tahun.

Keputusan diambil lewat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus COVID-19 Pada Libur Nataru. Aturan teknisnya diatur dalam (Inmendagri) PPKM Level 3 saat Nataru yang paling lambat terbit 22 November mendatang. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Posisi BW di Kubu SBY Buka Memori Penetapan Tersangka Anas Urbaningrum
Indonesia
Posisi BW di Kubu SBY Buka Memori Penetapan Tersangka Anas Urbaningrum

Para loyalis Anas Urbaningrum bereaksi begitu tahu bahwa Bambang Widjojanto menjadi pengacara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kisruh Partai Demokrat (PD).

PLN Rogoh Rp33 Juta per Keluarga di Daerah 3T
Indonesia
PLN Rogoh Rp33 Juta per Keluarga di Daerah 3T

Hingga tahun 2024, melalui program listrik desa, PLN rencananya akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan total kapasitas lebih dari 59 ribu kiloWatt-Peak (kWp) .

Survei KedaiKOPI: 81,7 Responden Setuju Usulan ICW Copot Jaksa Agung
Indonesia
Survei KedaiKOPI: 81,7 Responden Setuju Usulan ICW Copot Jaksa Agung

Sebanyak 59,5 persen dari responden di seluruh Indonesia menganggap disparitas atau ketimpangan perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di kejaksaan.

KPK Geledah Rumah Jabatan Bupati Probolinggo
Indonesia
KPK Geledah Rumah Jabatan Bupati Probolinggo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah jabatan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.

PDIP Sebut Proyek Pembangunan Rusun Anies Jauh dari Ideal
Indonesia
PDIP Sebut Proyek Pembangunan Rusun Anies Jauh dari Ideal

Capaian pembangunan rumah susun (rusun) kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan diprediksi masih jauh dari target.

Jelang Larangan Mudik, Penjualan Tiket Bus di Terminal Yogyakarta Stabil
Indonesia
Jelang Larangan Mudik, Penjualan Tiket Bus di Terminal Yogyakarta Stabil

Salah satu agen penjualan tiket PO. Pahala Kencana Nurdin mengatakan, kondisi penjualan tiket di tempatnya masih dalam keadaan normal.

Jelang Lebaran, Jumlah Penumpang di Bandara Soetta Anjlok 90 Persen
Indonesia
Jelang Lebaran, Jumlah Penumpang di Bandara Soetta Anjlok 90 Persen

Jika dibandingkan pekan-pekan sebelumnya yang mencapai 50 ribu hingga 70 ribu penumpang per hari, penurunan itu mencapai 90 persen.

Abdi "Slank" Diangkat Jadi Komisaris Telkom
Indonesia
Abdi "Slank" Diangkat Jadi Komisaris Telkom

RUPST juga menunjuk Bono Daru Adji dan Abdi Negara Nurdin sebagai Komisaris Independen serta Arya Mahendra Sinulingga selaku komisaris.

Tolak Gugatan KPK Watch, MK Putuskan TWK Konstitusional
Indonesia
Tolak Gugatan KPK Watch, MK Putuskan TWK Konstitusional

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tes wawasan kebangsaan.