Pemprov DKI Siapkan Sanksi Berat Bagi Pejabat yang Berani Potong BST COVID-19 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantah jika terjadi pemangkasan dalam pendistribusian dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di ibu kota.

"Terkait bansos dipotong, sekali lagi, tidak mungkin bansos dipotong," kata Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (12/3).

Baca Juga

Pemprov DKI Janji BST Tahap Dua dan Tiga Cair Bulan Ini

Sebab, kata Riza, penyaluran bansos DKI yang diberikan ke warga terdampak COVID-19 langsung disalurkan melalui transfer ATM Bank DKI.

"Kenapa, karena yang jadi kewajiban kami Pemprov kami sampaikan APBD melalui Bank DKI langsung masuk ke ATM," terang dia.

Meski demikian, kata Riza, pihaknya mempersilahkan penerima BST DKI untuk melaporkan ke pemerintah bila menemukan dan terkena potongan dana bansos yang nilainya Rp300 ribu.

"Silahkan buktikan kalau ada yang disampaikan DKI dipotong, silahkan protes," papar dia.

Warga menunjukan buku tabungan dan kartu debit usai mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) di SMAN 111, Jakarta, Selasa (19/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Warga menunjukan buku tabungan dan kartu debit usai mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) di SMAN 111, Jakarta, Selasa (19/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Orang nomor dua di Jakarta ini menegaskan, Pemprov DKI akan memberi sanksi berat bagi anak buahnya yang berani memangkas bantuan sosial DKI.

"Jadi tidak mungkin ada pemotongan karena itu langsung ke ATM masing-masing dan tak berkurang 1 perak pun," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta Rany Maulani menganyampaikan, pihaknya banyak menerima laporan dari warga DKI jika ada pemotongan saat pendistribusian dana BST.

"Banyak laporan ke kami juga memang masih banyak oknum dari pihak wilayah RT dan RW yang melakukan pemotongan dana BST ini," terang Rani. (Asp)

Baca Juga

Gerindra Sudah Prediksi BST Pemprov DKI Bakal Bermasalah

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemda Jatim Diminta Segera Ambil Langkah Cepat Pulihkan Daerah Terdampak Gempa
Indonesia
Pemda Jatim Diminta Segera Ambil Langkah Cepat Pulihkan Daerah Terdampak Gempa

Pemulihan yang dimaksud tidak hanya sebatas perbaikan infrastruktur saja

Anies Akui Tak Bisa Berpendapat di Hadapan Jokowi Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Anies Akui Tak Bisa Berpendapat di Hadapan Jokowi Soal UU Cipta Kerja

Anies menjelaskan seluruh keterangan disampaikan Jokowi dan tim kepresidenan

KPK Cegah Advokat Lucas ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Advokat Lucas ke Luar Negeri

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah advokat Lucas bepergian ke luar negeri.

 Operasional RS Darurat Corona TNI AD di Solo Tertunda
Indonesia
Operasional RS Darurat Corona TNI AD di Solo Tertunda

Sementara itu, operasional RS darurat TNI AD belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena tenaga kesehatan masih dalam tahap adaptasi peralatan baru.

DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Gagal Fokus Saat Pulihkan Perekonomian
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Gagal Fokus Saat Pulihkan Perekonomian

Program subsidi upah yang tengah dicanangkan oleh pemerintah dengan total anggaran mencapai Rp37,7 triliun bagi 15,7 juta orang penerima, perlu didukung

KPK Usut Arahan Bekas Mensos Juliari ke Ajudan
Indonesia
KPK Usut Arahan Bekas Mensos Juliari ke Ajudan

Tim penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya pada hari yang sama, salah satunya Direktur PT Integra Padma Mandiri, Budi Pamungkas.

[Hoaks atau Fakta]: Anies Juara Lomba Mewarnai
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Anies Juara Lomba Mewarnai

Dari penelusuran Mafindo diketahui foto tersebut merupakan hasil suntingan dari dua sumber foto yang berbeda.

Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat
Indonesia
Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat

AD/ART pihak KLB Deli Serdang bukan kewenangan Kemenkumham. Hasil KLB ini menjadikan Moeldoko ketua umum partai.

Jokowi Angkat Anak Buah Luhut Jadi Ketua LPS
Indonesia
Jokowi Angkat Anak Buah Luhut Jadi Ketua LPS

Purbaya merupakan alumni Institut Teknologi Bandung di Bidang Teknik Elektro, dan peraih gelar Doktor bidang Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

96 Lembaga Masuk Radar Pembubaran, Tjahjo: Tinggal Tunggu Waktu
Indonesia
96 Lembaga Masuk Radar Pembubaran, Tjahjo: Tinggal Tunggu Waktu

Kementerian PANRB juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait