Pemprov DKI Siap Beri Sanksi PNS yang Nekat Mudik Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Pemprov DKI

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberikan sanksi bagi apatur sipil negara (ASN) yang nekat pulang kampung saat momentum Idul Fitri 2021.

"Kalau melebihi tentu ada sanksi ya sudah diatur sanksinya," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (9/4).

Baca Juga

Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina

Politikus senior Gerindra ini mengungkapkan, sanksi yang dikenakan ASN Pemprov DKI melebihi sanksi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Sebab, pemerintah sudah membuat kebijakan ihwal larangan mudik lebaran guna menekan penyebaran kasus COVID-19.

"Kita merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi dari Kemenpan-RB," papar Riza.

Ilustrasi ASN. Foto: Istimewa

Pemprov DKI sangat mudah melacak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang nekat pulang kampung saat lebaran tahun ini. Hal itu dapat dilihat dari absen kehadiran ASN.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini pun meminta, kepada ASN Pemda DKI untuk membantu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaram virus corona dengan tidak mudik dan fokus melayani masyatakat.

"Ya pengawasan ASN sudah kita awasi kalau dia pulang kampung kan ketahuan nanti kan jam kerjanya ada batas liburnya jelas," pungkasnya.

Baca Juga

Mudik Dilarang, Polresta Surakarta Jaga Ketat Semua Pintu Masuk Solo

Seperti diketahui, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhajir Effendi melarang semua kalangan untuk mudik lebaran, mulai 6 - 17 Mei 2021.

Larang mudik Idulfitri 2021 ini dilakukan untuk menekan meluasnya kasus COVID-19 yang mungkin terjadi setelah pulang kampung. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Klaim Gage Efektif Turunkan Volume Kendaraan
Indonesia
Polda Metro Klaim Gage Efektif Turunkan Volume Kendaraan

"Ini sangat efektif terutama sangat terasa di ruas jalan Sudirman-Thamrin, bisa berkurang sampai 30-40%," tegas Sambodo

KKB Papua Bakal Berhadapan dengan Polwan Brimob Tangguh
Indonesia
KKB Papua Bakal Berhadapan dengan Polwan Brimob Tangguh

Korps Brimob Polri menerjunkan enam polisi wanita (polwan) untuk bergabung Operasi Satgas Nemangkawi di Papua.

Politikus Demokrat Nilai Anji dan Hadi Pranoto Tak Perlu Diproses Hukum
Indonesia
Politikus Demokrat Nilai Anji dan Hadi Pranoto Tak Perlu Diproses Hukum

Politisi Partai Demokrat menilai bahwa sikap main lapor polisi Muannas Alaidid itu berlebihan.

Lansia di Gunungkidul Dominasi Kasus Bunuh Diri
Indonesia
Lansia di Gunungkidul Dominasi Kasus Bunuh Diri

Perlu ada pendampingan pada keluarga calon pelaku bunuh diri agar bisa mengakses layanan kesehatan yang tepat dan tidak mendapatkan stigma negatif.

Situasi Kamtibmas Jelang Malam Pergantian Tahun di Jakarta Masih Aman Terkendali
Indonesia
Empat Pekerjaan Rumah Pemerintah Capai Swasembada Migas
Indonesia
Empat Pekerjaan Rumah Pemerintah Capai Swasembada Migas

Tanpa kesungguhan dan komitmen kuat, mustahil niat tersebut akan terwujud

KPK Klarifikasi soal Firli Minta BAP Kasus Wali Kota Tanjungbalai
Indonesia
KPK Klarifikasi soal Firli Minta BAP Kasus Wali Kota Tanjungbalai

"Berita Acara hasil ekspose yang diminta pimpinan berisi notulen rapat proses penanganan perkara oleh pimpinan terdahulu saat itu," kata Ali dalam keterangannya, Senin (24/5).

Polisi Datangi Acara Konferensi Pers Tuntutan Kematian Enam Laskar FPI
Indonesia
Polisi Datangi Acara Konferensi Pers Tuntutan Kematian Enam Laskar FPI

Polres Metro Jakarta Pusat sidak ke acara konferensi pers Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI, Kamis (21/1), di Hotel Atlet Century Park Senayan.

Puluhan Saksi Diperiksa, Kasus Penembakan Laskar FPI Belum Temui Titik Terang
Indonesia
Puluhan Saksi Diperiksa, Kasus Penembakan Laskar FPI Belum Temui Titik Terang

Bareskrim Polri telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus penyerangan petugas oleh enam laskar Front Pembela Islam (FPI).

Perlu Perubahan Radikal karena Korupsi di Indonesia Masuk Level Akut
Indonesia
Perlu Perubahan Radikal karena Korupsi di Indonesia Masuk Level Akut

Corruption Perception Indeks (CPI) yang dikeluarkan Transparency International menilai Indonesia masih merah dalam indeks persepsi korupsi.