Pemprov DKI Siap Beri Sanksi PNS yang Nekat Mudik Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Pemprov DKI

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberikan sanksi bagi apatur sipil negara (ASN) yang nekat pulang kampung saat momentum Idul Fitri 2021.

"Kalau melebihi tentu ada sanksi ya sudah diatur sanksinya," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (9/4).

Baca Juga

Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina

Politikus senior Gerindra ini mengungkapkan, sanksi yang dikenakan ASN Pemprov DKI melebihi sanksi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Sebab, pemerintah sudah membuat kebijakan ihwal larangan mudik lebaran guna menekan penyebaran kasus COVID-19.

"Kita merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi dari Kemenpan-RB," papar Riza.

Ilustrasi ASN. Foto: Istimewa

Pemprov DKI sangat mudah melacak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang nekat pulang kampung saat lebaran tahun ini. Hal itu dapat dilihat dari absen kehadiran ASN.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini pun meminta, kepada ASN Pemda DKI untuk membantu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaram virus corona dengan tidak mudik dan fokus melayani masyatakat.

"Ya pengawasan ASN sudah kita awasi kalau dia pulang kampung kan ketahuan nanti kan jam kerjanya ada batas liburnya jelas," pungkasnya.

Baca Juga

Mudik Dilarang, Polresta Surakarta Jaga Ketat Semua Pintu Masuk Solo

Seperti diketahui, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhajir Effendi melarang semua kalangan untuk mudik lebaran, mulai 6 - 17 Mei 2021.

Larang mudik Idulfitri 2021 ini dilakukan untuk menekan meluasnya kasus COVID-19 yang mungkin terjadi setelah pulang kampung. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi: Jangan Sampai Ada Guru dan Petugas Sekolah Terlewat Divaksin
Indonesia
Jokowi: Jangan Sampai Ada Guru dan Petugas Sekolah Terlewat Divaksin

Vaksinasi COVID-19 bagi para pelajar dan guru dapat mempercepat terciptanya kekebalan komunitas di Indonesia.

Perempuan Bekerja di Balik Layar Seni dan Kreatif Minim Perlindungan
Indonesia
Perempuan Bekerja di Balik Layar Seni dan Kreatif Minim Perlindungan

Koalisi Seni menyusun sejumlah rekomendasi kebijakan. Antara lain, Pemerintah diminta mencantumkan pelindungan hak pekerja seni, serta memantau kebebasan berkesenian dengan fokus pada kekerasan berbasis gender dalam kerja seni.

BI Sentil Perbankan Lambat Turunkan Bunga Kredit
Indonesia
BI Sentil Perbankan Lambat Turunkan Bunga Kredit

Penurunan suku bunga kredit perbankan khususnya untuk modal kerja hanya mencapai 0,06 persen.

Ini Alasan Lapas Narkotika Gunung Sindur Diisi Napi Teroris
Indonesia
Ini Alasan Lapas Narkotika Gunung Sindur Diisi Napi Teroris

Kemenkumham menjelaskan alasan mengapa menempatkan narapidana teroris di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor.

Jokowi: Pembukaan Sektor Usaha Harus Penuh Kehati-hatian
Indonesia
Jokowi: Pembukaan Sektor Usaha Harus Penuh Kehati-hatian

Penawaran kredit perbankan saat ini sudah relatif kondusif dengan suku bunga yang terus menurun dan likuiditas melimpah.

Polisi Segera Umumkan Status Hukum Raffi Ahmad Cs
Indonesia
Polisi Segera Umumkan Status Hukum Raffi Ahmad Cs

Polda Metro Jaya akan menentukan nasib kasus dugaan tindak pidana pesta yang diduga pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 melibatkan Raffi Ahmad.

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan
Indonesia
Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan

Sebagian wilayah DKI Jakarta diprediksi diguyur hujan hingga malam hari pada Rabu (23/6).

Pelarangan Eks HTI Ikut Pemilu Dinilai Berlebihan
Indonesia
Pelarangan Eks HTI Ikut Pemilu Dinilai Berlebihan

Eks anggota HTI saat ini mungkin saja juga sudah berubah menjadi orang yang baik dan taat

Jawaban Jokowi Ditanya Isu Reshuffle Kabinet
Indonesia
Jawaban Jokowi Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Jawabannya sama saat ditanya soal kemungkinan masuknya PAN ke Kabinet Indonesia Maju

Amerika Rusuh, WNI Diminta Patuhi Jam Malam
Dunia
Amerika Rusuh, WNI Diminta Patuhi Jam Malam

Perintah jam malam tersebut dapat berdampak konsekuensi hukum bagi yang melanggar. Namun perintah jam malam tidak berlaku untuk pekerja esensial.