Pemprov DKI Segera Tentukan Nasib Izin Operasional ACT Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta akan segera menyampaikan nasib izin operasional organisasi kemanusiaan ACT (aksi cepat tanggap) menyusul sejumlah petinggi ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah DKI harus hati-hati dalam mengambil keputusan ihwal nasib izin ACT.

Baca Juga:

Bareskrim Periksa 4 Tersangka Kasus ACT Hari Ini

"Ya nanti akan dikabarin pokoknya kita harus bekerja sesuai dengan aturan, ketentuan, tahapannya, harus on the track biar nanti ga menimbulkan masalah," ucap Riza di Jakarta, Jumat (29/7).

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini mengungkapkan, Pemda DKI saat ini tengah mengkaji dan mengevaluasi izin operasional ACT. Pemerintah DKI harus objektif dalam memutuskan hal ini.

"Sudah dirapatkan, Insha Allah dalam waktu dekat akan kita kabarin ya," urainya.

Baca Juga:

Bareskrim Cekal Petinggi ACT

Riza pun meminta masyarakat untuk bersabar, jika sudah ada keputusan final, Pemerintah DKI pasti akan menyampaikan ke publik. Kini, semuanya masih bekerja.

"Kalau itu kan sudah ada batasnya siapa yang punya kewenangan wilayah DKI dengan wilayah kemensos kan beda ya, kemensos kan sudah lalukan itu ya, kalau DKI kan izinnya" pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Bareskrim Polri Sita 56 Kendaraan Operasional ACT

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cak Imin Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Penembakan Kantor MUI
Indonesia
Cak Imin Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Penembakan Kantor MUI

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa siang (2/5).

PDIP Bakal Umumkan Sanksi terhadap Budiman Sudjatmiko Hari Ini
Indonesia
PDIP Bakal Umumkan Sanksi terhadap Budiman Sudjatmiko Hari Ini

Kader PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko secara terbuka mendukung bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Mabes Polri Kerahkan Pasukan Khusus Evakuasi Korban Gempa Cianjur
Indonesia
Mabes Polri Kerahkan Pasukan Khusus Evakuasi Korban Gempa Cianjur

Mabes Polri mengerahkan pasukan khususnya untuk evakuasi dan penanganan gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

Tito Ingatkan Desa Tidak Bergantung Pada Pemerintah Pusat
Indonesia
Tito Ingatkan Desa Tidak Bergantung Pada Pemerintah Pusat

Jangan sampai dana desa justru digunakan untuk program yang tidak jelas, sehingga desa tidak mandiri dan bergantung pada pemerintah pusat.

Muhammadiyah Lebaran Besok, Menag Yaqut Imbau Masyarakat Jaga Toleransi
Indonesia
Muhammadiyah Lebaran Besok, Menag Yaqut Imbau Masyarakat Jaga Toleransi

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah memutuskan 1 Syawal 1444 Hijriyah atau Hari Raya Idul Fitri 2023 jatuh pada Sabtu (22/4).

Jokowi Resmi Anugerahkan 5 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Jokowi Resmi Anugerahkan 5 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional

Presiden RI Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh yang merupakan hasil seleksi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Puluhan Perguruan Tinggi Ditutup, Puan: Jangan Ada Mahasiswa yang Terlantar
Indonesia
Puluhan Perguruan Tinggi Ditutup, Puan: Jangan Ada Mahasiswa yang Terlantar

“Jangan sampai ada mahasiswa yang terlantar dan dosen yang menganggur karena tidak mendapatkan tempat baru untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan. Ini harus dilakukan demi kualitas pendidikan di Indonesia,” kata Puan

Korban Tewas Kecelakaan di Tol Solo-Semarang Bertambah Jadi 8 Orang
Indonesia
Korban Tewas Kecelakaan di Tol Solo-Semarang Bertambah Jadi 8 Orang

Sebelumnya, enam korban dinyatakan meninggal dalam kecelakaan yang melibatkan delapan kendaraan tersebut. Dua korban lainnya wafat di rumah sakit.

Kebijakan Dolar Wajib Ditaruh Minimal 3 Bulan Terus Dimatangkan
Indonesia
Kebijakan Dolar Wajib Ditaruh Minimal 3 Bulan Terus Dimatangkan

Dengan kebijakan ini, potensi pendapatan negara dari devisa dalam satu tahun bisa mencapai USD 50 miliar.

Sejumlah Daerah Dianggap Bawaslu Rawan Pelanggaran Netralitas ASN saat Pemilu
Indonesia
Sejumlah Daerah Dianggap Bawaslu Rawan Pelanggaran Netralitas ASN saat Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis sepuluh provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024.