Pemprov DKI Sediakan Tempat Inap Tenaga Medis Tangani Corona, Ini Lokasinya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Grand Cempaka Business (Foto: Twitter/@aniesbaswedan)

MerahPutih.com - Tak hanya Hotel Grand Cempaka Bisnis, Jakarta Pusat Pemprov DKI juga menyiapkan sejumlah tempat penginapan bagi tenaga medis di ibu kota yang menangani pasien virus corona.

Sejumlah hotel yang disiapkan Pemda DKI yakni Hotel d’Arcici Alhijra Cempaka Putih, d’Arcici Hotel Sunter, dan d’Arcici Hotel Plumpang. Hotel itu dikelola oleh BUMD PT. Jakarta Tourisindo (Jaktour).

Baca Juga

Warga Jakarta Diimbau Tetap di Rumah Sepanjang Siang Ini, Kenapa?

"Tugas yang mereka miliki amat melelahkan, sebagian dari mereka juga merasa perlu untuk tidak pulang ke rumah pulang, karena khawatir nanti kalau pulang punya risiko," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Jakarta Jumat (27/3).

Untuk tahap pertama, para tenaga medis yang berasal dari Rumah Sakit Pasar Minggu dan Rumah Sakit Tarakan sudah menempati Hotel Grand Cempaka sebagai tempat menginap dan beristirahat mulai Kamis (26/3)

Anies menerangkan, mereka dijemput langsung menggunakan Transjakarta secara bertahap.

"Tahap pertama dari RS Pasar Minggu dan RS Tarakan ada 138 tenaga medis yang sudah memanfaatkan Hotel Grand Cempaka. Kamar yang sediakan ada 220 kamar, dengan 414 tempat tidur. Kapasitasnya cukup besar," ujar Anies.

Sementara itu, Direktur Jaktour Novita Dewi mengatakan tidak semua tim medis yang menangani COVID-19 bisa menginap di hotel yang disediakan Pemprov DKI.

Menurut dia, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum mereka menginap.

"Persyaratannya adalah tenaga kesehatan tersebut mendapatkan surat pengantar dari rumah sakit dan kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan," jelas Novi.

Baca Juga

Jokowi Diminta Tunjuk Prabowo jadi 'Panglima' Penanggulangan Corona

Saat ini hotel yang disediakan Pemprov DKI Jakarta baru Grand Cempaka Bisnis, Jakarta saja.

"Kemudian untuk RSUD yang lain mungkin tahap ketiga kita akan buka untuk rumah sakit yang lain selain RSUD," ungkapnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ingin Tekan Laju Pertumbuhan Corona, Indonesia Mesti Tiru Selandia Baru
Indonesia
Ingin Tekan Laju Pertumbuhan Corona, Indonesia Mesti Tiru Selandia Baru

Masyarakat Selandia Baru mudah diarahkan karena sudah terbiasa menghadapi bencana.

Dibekali Sajam, Anak Buah John Kei: Jika Ada yang Mengadang, Hantam!
Indonesia
Dibekali Sajam, Anak Buah John Kei: Jika Ada yang Mengadang, Hantam!

Anak buah John Kei dibagikan senjata tajam mulai dari golok hingga tombak besi yang sudah diruncingkan oleh tersangka Arnol.

KIPP Minta DPRD DKI Segera Gelar Pemilihan Wagub
Indonesia
KIPP Minta DPRD DKI Segera Gelar Pemilihan Wagub

Kaka melanjutkan, melompongnya jabatan wakil gubernur DKI harus segera diisi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bos Cucu Perusahaan Tommy Soeharto Digarap KPK
Indonesia
Bos Cucu Perusahaan Tommy Soeharto Digarap KPK

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka

Tak Tegas Soal Larangan Mudik, Pemerintah Dinilai Mencla-mencle
Indonesia
Tak Tegas Soal Larangan Mudik, Pemerintah Dinilai Mencla-mencle

Pemerintah membuat masyarakat bingung dalam menyikapi larangan mudik karena sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju saling silang pendapat.

DPR Kritik Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Tidak Maksimal
Indonesia
DPR Kritik Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Tidak Maksimal

Untuk menghadapi resesi ekonomi, kata Anis, serapan dana PEN harus dimaksimalkan. Namun, saat ini ada sekitar Rp300 triliun lebih mengendap tidak sampai ke masyarakat.

PT KAI Manfaatkan Kenaikan Presentase Penumpang Kampanyekan 3M
Indonesia
Anies Siapkan Paket Kebijakan bagi Pelaku Usaha di Tengah Pandemi
Indonesia
Anies Siapkan Paket Kebijakan bagi Pelaku Usaha di Tengah Pandemi

DKI Jakarta mempunyai sejumlah tantangan untuk membangkitkan kembali ekonomi mikro di masyarakat akibat wabah COVID-19.

Berikut 31 RW di Jakarta yang Rentan Masuk Zona Merah
Indonesia
Berikut 31 RW di Jakarta yang Rentan Masuk Zona Merah

Jumlah 31 RW itu di luar dari 66 RW yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai zona merah.

MPR Kritik Kemendagri Berikan Data Pribadi Warga ke Pinjol
Indonesia
MPR Kritik Kemendagri Berikan Data Pribadi Warga ke Pinjol

"Asal pemerintah tanggungjawab itu tidak ada masalah. Namun saya khawatir karena Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum disahkan oleh DPR," ucapnya