Pemprov DKI Sebut Tak Ada Suap Pembuatan E-KTP Djoko Tjandra Ilustrasi - Petugas menunjukkan KTP Elektronik di Kelurahan Setiabudi, Jakarta, Rabu (20/9). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menyebut tidak ditemukan suap dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra, di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Pusat.

"Tidak ada informasi terkait hal itu (penyuapan)," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Dhany Sukma saat dihubungi wartawan, Rabu (15/7).

Baca Juga:

Propam Selidiki Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra

Atas penerbitan E-KTP Djoko Tjandra, Gubernur Anies Baswedan langsung menonaktifkan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan karena dianggap penyalahgunaan kewenangan.

"Itu sudah berdasarkan temuan inspektorat (Asep penyalahgunaan kewenangan)," jelas dia.

Terpidana kasus cessie Bank Bali, yang sekarang buron dan memiliki kewarganegaraan Papua Nugini, Djoko Tjandra. (istimewa)
Terpidana kasus cessie Bank Bali, yang sekarang buron dan memiliki kewarganegaraan Papua Nugini, Djoko Tjandra. (Antara/Istimewa)

Dhany mengatakan, dirinya hingga kini belum mengetahui sudah sampai mana pemeriksaan Asep Subahan buntut dari penerbitan E-KTP Djoko. Karena hal itu, kata dia, merupakan kewenangan Inspektorat Pemprov DKI.

"Saya tidak mengetahui, karena di luar kewenangan saya," papar dia.

Untuk diketahui, kursi jabatan Lurah Grogol Selatan kini diisi oleh Camat Kebayoran Lama Aroman Nimbang sebagai pejabat pelaksana harian (PLH).

Baca Juga:

Komentari Status Red Notice Djoko Tjandra Hilang, Jaksa Agung: Itu Selamanya Sampai Tertangkap

Alasan dinonaktifkan Lurah Grogol Selatan karena Asep harus bolak balik menjalani pemeriksaan dan fokus pemeriksaan agar tidak mengganggu pelayanan warga saat mengurus keperluan di kelurahan.

"Selama diperiksa dibebaskan dulu, dibebaskan maka atasan langsung menunjuk lah PLH (pelaksana Harian) atau Pak Camat menjadi PLH Pak Lurah tersebut," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir. (Asp)

Baca Juga:

DPR Sebut Kasus Djoko Tjandra Jadi Momentum Benahi Imigrasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara
Indonesia
KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara

KSPI akan melakukan unjuk rasa di depan pabrik maupun wilayahnya masing-masing

Warga Pilih Nabung, Modal Bank Naik
Indonesia
Warga Pilih Nabung, Modal Bank Naik

Dengan likuiditas melimpah dengan modal yang cuku, realisasi penyaluran kredit menurun 1,53 persen dari Rp5.549 triliun pada Juni 2020 menjadi Rp5.536 triliun pada Juli 2020.

Penunjukan Agus Rahardjo sebagai Penasehat Kapolri Dinilai Cuma Buang-buang Anggaran
Indonesia
Penunjukan Agus Rahardjo sebagai Penasehat Kapolri Dinilai Cuma Buang-buang Anggaran

"Bukan mustahil mereka akan bertanya, apa sesungguhnya pekerjaan mereka sekarang ini dengan keberadaan begitu banyaknya Penasehat Ahli Kapolri," tambah Neta.

Corona Pengaruhi Kunjungan WNA Asal Tiongkok ke Indonesia
Indonesia
Corona Pengaruhi Kunjungan WNA Asal Tiongkok ke Indonesia

Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Januari 2020 mencapai 1,27 juta kunjungan

 Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Kembalikan Duit Rp154 Juta ke KPK
Indonesia
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Kembalikan Duit Rp154 Juta ke KPK

"Mas WSE (Wahyu Setiawan) menyerahkan bukti setoran pengembalian uang yang diterima di 17 Desember, itu SGD 15.000, dikonversi menjadi Rp154 juta. Artinya bahwa penerimaan 15.000 SGD itu saja tidak ada selain itu," kata Toni Akbar

JK Tegaskan Konflik Papua Bisa Diselesaikan
Indonesia
JK Tegaskan Konflik Papua Bisa Diselesaikan

"Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua, ada banyak faksi di sana dan garis komando-nya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando," kata JK.

OSO Kembali Pimpin Hanura, Wiranto: Janjinya Cuma Sampai 2019
Indonesia
OSO Kembali Pimpin Hanura, Wiranto: Janjinya Cuma Sampai 2019

Wiranto mengatakan bahwa OSO terpilih sebagai Ketua Umum tahun 2016, menggantikan dirinya yang kala itu menjabat Menko Polhukam.

Apakah COVID-19 Benar-benar Ada?
Indonesia
Apakah COVID-19 Benar-benar Ada?

Dokter Reisa mengatakan bahwa virus yang pertama kali ditemukan pada Desember 2019 memiliki banyak jenis.

Didesak Tarik Commitment Fee, PSI Minta Anies Jangan Ngotot Gelar Formula E
Indonesia
Didesak Tarik Commitment Fee, PSI Minta Anies Jangan Ngotot Gelar Formula E

event Formula E tidak akan membawa keuntungan bagi Jakarta

Negara Bagian Terpadat di Australia Nyatakan Darurat Kebakaran Hutan
Dunia
Negara Bagian Terpadat di Australia Nyatakan Darurat Kebakaran Hutan

Negara bagian terpadat di Australia menyatakan keadaan darurat tingkat dua dalam dua bulan pada Kamis (19/12) karena panas ekstrem dan angin kencang.