Pemprov DKI Sanksi Gedung Masih Bandel Pakai Air Tanah Deretan gedung bertingkat di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (18/2/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengaku, masih banyak gedung-gedung di ibu kota yang belum mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak menggunakan air tanah, meskipun kerap diingatkan melalui media masa.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, apabila gedung pencakar langit terus-menerus memakai air tanah, maka tinggi muka air tanah akan semakin turun.

"Memang ada yang nakal ya yang masih menggunakan air tanah," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (8/10).

Baca Juga:

Pemprov DKI Jakarta Minta Hotel dan Perkantoran Stop Pemakaian Air Tanah

Apabila gedung-gedung besar tersebut masih menggunakan air tanah, maka Pemprov DKI bertindak tegas dengan memberikan sanksi kepada pihak perusahaan yang membandel tersebut.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat meminta semua pihak baik masyarakat dan gedung-gedung untuk beralih menggunakan air bersih dari perusahaan air minum (PAM) yang dikelola Pemda DKI.

"Nanti akan kami berikan sanksi bagi industri, bagi hotel, apartemen, perkantoran, mal, yang menggunakan air bersih dari pompa atau jetpam dari air tanah," terangnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/10/2021) malam. (ANTARA/Ricky Prayoga)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/10/2021) malam. (ANTARA/Ricky Prayoga)

Lebih lanjut, untuk menghindari Jakarta tenggelam karena permukaan tanah terus menurun, politikus asal Gerindra ini mengimbau warga beralih menggunakan air tanah, dan berhemat dalam penggunaan air bersih.

Ia pun menyebutkan, pihaknya akan mendukung penyediaan air bersih dari PAM tersebut dengan mempersiapkan akses pipanisasi, guna membuat masyarakat bisa mendapatkan air bersih.

Baca Juga:

Jakarta Terancam Tenggelam, PSI Minta Anies Hentikan Segera Eksploitasi Air Tanah

Hingga sekarang ini, pendistribusian air bersih ke warga DKI Jakarta mencapai 63 persen, jika semua pihak memilih PAM pemerintah bakal menyanggupinya hingga 100 persen

"Harapan kita nanti dalam beberapa tahun kedepan tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan air tanah," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Godok Aturan Hukum Penggunaan Air Tanah di Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Klaim Tiap Hari Sidak WFO, Wagub DKI Minta Warga Jangan Takut Jadi Pengadu
Indonesia
Klaim Tiap Hari Sidak WFO, Wagub DKI Minta Warga Jangan Takut Jadi Pengadu

Pemprov DKI berjanji memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang berani melanggar aturan.

6 Rekomendasi MUI Terkait Vaksin COVID-19 Asal India
Indonesia
6 Rekomendasi MUI Terkait Vaksin COVID-19 Asal India

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan enam poin terkait pembelian vaksin COVID-19 asal India.

M. Taufik Pimpin Sendiri Rapat Pencopotan Dirinya Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI
Indonesia
M. Taufik Pimpin Sendiri Rapat Pencopotan Dirinya Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI

DPRD DKI Jakarta telah menetapkan Rapat paripurna pemberhentian Mohamad Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. Jadwal rapat tersebut, bakal digelar Selasa 26 April mendatang. Saat memimpin rapat, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta saran dan masukan atas rencana penetapan jadwal paripurna tersebut. Namun, peserta yang dihadiri beberapa anggota DPRD tidak menyampaikan apapun.

KPK Limpahkan Berkas Eks Pejabat Adhi Karya ke Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Limpahkan Berkas Eks Pejabat Adhi Karya ke Pengadilan Tipikor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan atas nama terdakwa Dono Purwoko selaku mantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Firli Sebut KPK Sudah Rampungkan Penyidikan Kasus Korupsi PT Nindya Karya
Indonesia
Firli Sebut KPK Sudah Rampungkan Penyidikan Kasus Korupsi PT Nindya Karya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut pihaknya telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat perusahaan BUMN, Nindya Karya.

IPW Nilai Perekrutan Novel Baswedan Cs Bikin Kapolri Rentan Digugat
Indonesia
IPW Nilai Perekrutan Novel Baswedan Cs Bikin Kapolri Rentan Digugat

Padahal, 57 orang itu sudah diberhentikan dengan hormat oleh KPK sejak tanggal 30 September 2021

Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor
Indonesia
Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor

Selain itu praktik korupsi tidak bisa dinilai besar atau kecil hanya dengan melihat jumlah uangnya saja

Komisi I DPR Setujui Andika Perkasa jadi Panglima TNI
Indonesia
Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam
Indonesia
Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9).

Hari Ini Jumlah Kasus Aktif di Jakarta Turun 12.107 Orang
Indonesia
Hari Ini Jumlah Kasus Aktif di Jakarta Turun 12.107 Orang

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan, kasus aktif COVID-19 di ibu kota mengalami penurunan.