Pemprov DKI Raup Rp600 Juta dari Denda Pelanggaran PSBB Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin (Foto: beritajakarta.go.id)

MerahPutih.Com - Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) DKI Jakarta menindak 97,84 persen dari 2.358 laporan pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di Ibu Kota.

Laporan ini diadukan warga melalui kanal aduan Citizen Relations Management (CRM) maupun kanal lainnya.

Baca Juga:

Pemprov DKI Berharap Tempat Ibadah Terapkan Protokol Kesehatan Saat Dibuka Kembali

"Ketika kita terima (pengaduan) melalui aplikasi CRM itu, ada standar waktunya yang harus segera kita tuntaskan," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (30/5).

Satpol PP DKI Jakarta menindak sejumlah pelanggar PSBB
Ilustrasi: Para anggota satpol PP DKI Jakarta (Foto: @satpolppdki)

Sementara itu, hingga saat ini total denda yang sudah dibayarkan pelanggar PSBB mencapai Rp 599.850.000.

"Kalau bicara denda, denda itu sudah mencapai hampir Rp 600 juta," ujar Arifin.

Jumlah ini merupakan total denda yang disetorkan sejak 24 April 2020, atau sejak Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta diberlakukan.

Menurut dia, hingga Jumat kemarin sudah ada 14.783 pelanggar PSBB.

Rinciannya, 453 kantor atau tempat usaha disegel, 9.323 pihak diberi teguran tertulis, 1.138 lainnya didenda dan 3.869 orang dihukum kerja sosial.

Menurut Arifin, ada berbagai macam aduan pelanggaran PSBB yang dilaporkan masyarakat, mulai dari gangguan ketentraman sekitar selama PSBB atau melanggar Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

"Karena memang porsi kita yang berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Pelanggaran perda, Perda Nomor 8 Tahun 2007 itu yang pada umumnya sering disampaikan," kata dia.

Baca Juga:

Tinjau Sejumlah Lokasi Keramaian Warga, Kapolda Metro Jaya Soroti Pasar Tradisional

Selain itu, pihaknya banyak menerima aduan mengenai usaha yang dilarang selama PSBB tetapi tetap beroperasi hingga warga yang masih berkerumun.

"Ada kerumunan, ada aktivitas jenis usaha yang tidak diperbolehkan tapi melakukan kegiatan. contoh aja kayak McD itu kan juga bagian dari pengaduan-pengaduan, yang sempat viral," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

TNI dan Polri Utamakan Tindakan Persuasif Terhadap Warga yang Tak Patuhi PSBB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usai Dilantik, Kapolres Beri Jaminan Rasa Aman Bagi Seluruh warga Madiun
Indonesia
Ditanya Keinginan Maju Capres 2024, Moeldoko: Kalau Diorbitkan Alhamdulillah
Indonesia
Ditanya Keinginan Maju Capres 2024, Moeldoko: Kalau Diorbitkan Alhamdulillah

"Kalau urusan 2024, pernah kah saya bicara tentang [Pilpres] 2024? Tidak pernah, kalau yang diorbitkan di sana, ya alhamdulillah," kata Moeldoko

Tiga Wilayah DKI Jakarta Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Indonesia
Tiga Wilayah DKI Jakarta Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Pada malam hari, seluruh wilayah di DKI Jakarta diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang

KPK Menangis Ketika Tangkap Pejabat Negara
Indonesia
KPK Menangis Ketika Tangkap Pejabat Negara

"KPK itu menangis sesungguhnya ketika menangkap para pejabat negara, KPK juga bersedih," kata Ghufron

Setelah Rugi 8 Tahun, Krakatau Steel Raih Laba Rp326 Miliar di Tahun 2020
Indonesia
Setelah Rugi 8 Tahun, Krakatau Steel Raih Laba Rp326 Miliar di Tahun 2020

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di tahun 2020 berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp326 miliar dengan capaian laba operasi mencapai Rp2,4 triliun. Krakatau Steel mampu meraih laba dari yang sebelumnya mengalami kerugian sejak tahun 2012.

Update COVID-19, Jumat (31/7): 108.376 Positif, 64.292 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19, Jumat (31/7): 108.376 Positif, 64.292 Sembuh

Data ini dihimpun tiap pukul 12.00 WIB.

Polisi Putar Balik 36.468 Kendaraan Pemudik
Indonesia
Polisi Putar Balik 36.468 Kendaraan Pemudik

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah mencatat 36.468 unit kendaraan pemudik yang diminta putar balik selama larangan mudik.

DPR Desak BPK Lakukan Audit Kinerja Pada Bulog
Indonesia
DPR Desak BPK Lakukan Audit Kinerja Pada Bulog

Melalui pemeriksaan, Bulog diharapkan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama karena pembiayaan untuk pengadaan beras menggunakan biaya kredit komersial.

Wapres Perintahkan Isu Polhukam Tidak Halangi Pembangunan Papua
Indonesia
Wapres Perintahkan Isu Polhukam Tidak Halangi Pembangunan Papua

Aspek polhukam dan aspek-aspek krusial lainnya, seperti isu pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua terkawal dan tertangani secara paralel, sinergis, dan saling menguatkan.

Kapolri Ajak Rabithah Alawiyah Sampaikan Pesan Harkamtibmas dengan Bahasa Umat
Indonesia
Kapolri Ajak Rabithah Alawiyah Sampaikan Pesan Harkamtibmas dengan Bahasa Umat

Sigit mengharapkan dukungan Rabithah Alawiyah, agar bisa menyampaikan pesan-pesan Harkamtibmas kepada umat dengan bahasa-bahasa umat atau dengan arti lain melalui dakwah dan ceramah.