Pemprov DKI Raih Opini WTP 3 Kali Berturut-turut Rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/6) bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta (HUT) Jakarta ke-493 (Humas Pemprov DKI Jakarta)

Merahputih.com - Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019. Artinya Pemprov DKI meraih opini WTP selama tiga berturut-turut.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Anggota 5 BPK RI Bahrullah Akbar dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/6) bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta (HUT) Jakarta ke-493.

Baca Juga:

Dipimpin Anies, Pemprov DKI Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Sebelumnya, Pemprov DKI mendapatkan opini WTP selama dua tahun yakni 2017 dan 2018.

"Atas laporan pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 dengan demikian Pemprov DKI berhasil mempertahankan opini WTP selama tiga kali berturut turut," tuturnya.

Rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/6) bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta (HUT) Jakarta ke-493 (Humas Pemprov DKI Jakarta)

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Anies Baswedan bersyukur Pemprov DKI kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI. WTP ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan sebuah pemerintah daerah.

Baca Juga

HUT ke 493 Jakarta, Anies Diminta Lunasi Janji Atasi Persoalan Ibu Kota

Laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2019 disusun berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan," tutup Anies. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kuasa Hukum Benarkan Joko Tjandra Berada di Indonesia Sejak 8 Juni
Indonesia
Kuasa Hukum Benarkan Joko Tjandra Berada di Indonesia Sejak 8 Juni

Ia mengaku hanya bertemu Joko Tjandra di PN Jakarta Selatan dalam rangka mengajukan PK.

Heran Jokowi Baru Larang Mudik Sekarang, PKS: Agak Terlambat
Indonesia
Heran Jokowi Baru Larang Mudik Sekarang, PKS: Agak Terlambat

Seharusnya sejak awal pemerintah sudah memiliki kesigapan dan membuat "grand design"

PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal
Indonesia
PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal

Harus dipikirkan solusi taktis agar tidak terus bertambah PHK

Kementan Diingatkan Jangan Main-main Produksi Kalung Anti-Corona
Indonesia
Kementan Diingatkan Jangan Main-main Produksi Kalung Anti-Corona

Pasalnya, alokasi anggaran penanganan COVID-19 menjadi sebesar Rp905,1 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya Rp677 triliun.

KPU Klaten Rencanakan Bikin TPS di Pengungsian
Indonesia
KPU Klaten Rencanakan Bikin TPS di Pengungsian

"Kami sudah koordinasi dengan PPK-PPS di 18 TPS zona merah Gunung Merapi agar mempersiapkan pelaksanaan pencoblosan di TPS darurat tempat pengungsian," kata dia

UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload'
Indonesia
UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload'

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

Klaim JKN Pasien COVID-19, BPJS Kesehatan Solo Hanya Bertugas Memverifikasi
Indonesia
Klaim JKN Pasien COVID-19, BPJS Kesehatan Solo Hanya Bertugas Memverifikasi

epala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta menanggapi pemberitaan mengenai kasus COVID-19 di Surakarta berjudul ”Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar”.

Komunitas Bike to Work: Layakkah Sepeda Dikenakan Pajak?
Indonesia
Komunitas Bike to Work: Layakkah Sepeda Dikenakan Pajak?

"Karena mereka, sudah jelas menjadi bagian dari solusi dan terlebih bersepeda adalah solusi tanpa polusi," ucapnya

Staf Khusus Edhy Prabowo yang Buron Caleg Gagal PDIP
Indonesia
Staf Khusus Edhy Prabowo yang Buron Caleg Gagal PDIP

Setelah gagal menjadi wakil rakyat, pria kelahiran Makale 17 Januari 1986 itu ditunjuk Staf Khusus Edhy Prabowo pada Januari 2020

Respon Keras Rizieq Shihab Tahu 6 Pengawalnya Tewas Ditembak Polisi
Indonesia
Respon Keras Rizieq Shihab Tahu 6 Pengawalnya Tewas Ditembak Polisi

Rizieq Shihab mengaku tak tinggal diam atas tewasnya 6 Laskar FPI di Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek.