Pemprov DKI Pertimbangkan Penghentian Swastanisasi Air Rekomendasi KPK Wakil Guberur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menghormati rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menghentikan rencana perpanjangan kontrak pengelolaan swastanisasi air.

Rekomendasi KPK itu akan dimasukkan Pemda DKI dalam kajian keberlanjutan swastanisasi air dengan PT Aetra.

"Nanti Pemprov, PAM, dan yang lain akan mempelajari apa isi subtasi dari rekomendasi KPK. Kenapa ada rekomendasi seperti itu, sejauh mana kemenangan kita, masing-masing kita jaga," ujar Wakil Guberur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (23/4).

Baca Juga:

Anies Akui Palyja tak Kooperatif soal Swastanisasi Air

Politikus Gerindra ini menuturkan, Pemprov DKI tengah mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kontrak swastanisasi air yang telah berlangsung 23 tahun itu atau tidak.

Pada prinsipnya, ucap Riza, pihaknya ingin memastikan kebutuhan air minum bagi masyarakat terjaga dan terjamin.

"Yang paling penting, kita semua memastikan kebutuhan warga Jakarta terkait air minum harus terjamin dan terjaga baik," papar Riza.

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (3/6/2016). Mereka menolak swastanisasi air di Jakarta karena dikhawatirkan rakyat semakin sulit untuk mengakses air bersih. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama/16)
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (3/6/2016). Mereka menolak swastanisasi air di Jakarta karena dikhawatirkan rakyat semakin sulit untuk mengakses air bersih. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama/16)

KPK meminta Gubernur Anies tidak memperpanjang kontrak kerja sama swastanisasi air. Sebab berdasarkan masukan perwakilan BPKP DKI, KPK menemukan adanya potensi kecurangan atau fraud yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada PAM Jaya.

"Kami juga sarankan Pemprov DKI Jakarta mencabut SK Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 yang membatasi tugas PAM Jaya hanya sebagai pengawas mitra swasta. Aturan ini tak sesuai dengan Perda DKI Nomor 13 tahun 1992," kata Penanggung Jawab Wilayah DKI Jakarta pada Direktorat Korsup Wilayah II KPK Hendra Teja.

KPK menyebut akan mengusulkan Anies mencabut izin prinsip persetujuan perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan air minum. PKS ini selesai pada Februari 2023, kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada PAM Jaya.

DKI telah melakukan kerja sama pengelolaan air minum dengan swasta sejak tahun 1998 selama 25 tahun. Masa kontrak swastanisasi air itu akan habis pada 2023.

Baca Juga:

Surati Gubernur Anies, KPK Minta Penjelasan Soal Swastanisasi Air di DKI Jakarta

Dalam perjanjian tersebut, PAM Jaya hanya berfungsi sebagai pengawas. KPK juga mendapatkan data bahwa mitra swasta terkait relatif tak berkinerja baik di sisi hilir, yaitu terjadinya tingkat kebocoran pipa yang berimbas pada cakupan layanan ke penduduk menjadi rendah.

Metode take or pay dengan kondisi hilir yang bermasalah berpotensi merugikan PAM Jaya karena berkewajiban membayar 100 persen produksi air dari mitra swasta. Padahal, penyaluran air efektif hanya 57,46 persen. (Asp)

Baca Juga:

Stop Swastanisasi Air, Esok Pemprov DKI Jakarta Temui KPK

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usir Warga Sedang Minum Miras di 'Runway' Bandara, Dua Anggota Paskhas Dianiaya
Indonesia
Jenderal Dudung Ucapkan Hal Ini di Hadapan Makam Prajuritnya yang Tewas Ditembak KKB
Indonesia
Jenderal Dudung Ucapkan Hal Ini di Hadapan Makam Prajuritnya yang Tewas Ditembak KKB

Kami doakan semoga tiga almarhum prajurit terbaik ini diberikan tempat yang layak di sisi Allah

Jakarta Diprediksi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang, Warga Diminta Waspada
Indonesia
Jakarta Diprediksi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang, Warga Diminta Waspada

Pada malam hari, hujan ringan akan terjadi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur

Jaringan Internet Telkom Terputus, SKD CPNS Dijadwal Ulang
Indonesia
Jaringan Internet Telkom Terputus, SKD CPNS Dijadwal Ulang

"Penjadwalan ulang ini diupayakan tidak terlalu menggeser jadwal keseluruhan," kata Tjahjo Kumolo.

Penambahan Pasien Sembuh Dua Kali Lipat Kenaikan Angka Positif COVID-19
Indonesia
Penambahan Pasien Sembuh Dua Kali Lipat Kenaikan Angka Positif COVID-19

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah.

Tingginya Harga Batubara, Nikel dan CPO Bikin Neraca Perdagangan Surplus
Indonesia
Tingginya Harga Batubara, Nikel dan CPO Bikin Neraca Perdagangan Surplus

Forum G-20 juga akan dioptimalkan untuk menggali berbagai potensi kerja sama perdagangan dengan berbagai negara.

Menkominfo Ajak Delegasi G20 Cicipi Kuliner Lokal
Indonesia
Menkominfo Ajak Delegasi G20 Cicipi Kuliner Lokal

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mempersilakan delegasi Anggota G20 dan undangan menikmati aneka kuliner lokal dan pemandangan khas Indonesia.

KAI Siagakan Petugas Jaga Rel dari Gangguan Alam Ekstrem Demi Kelancaran Mudik
Indonesia
KAI Siagakan Petugas Jaga Rel dari Gangguan Alam Ekstrem Demi Kelancaran Mudik

Persiapan PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengantisipasi mudik Lebaran terus dilakukan. Kahumas Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengatakan, dari kesiapan prasarana, PT KAI Daop 1 Jakarta telah melakukan perawatan dan pemeriksaan secara rutin.

Indonesia Waspadai 2 Siklon Tropis di Utara Sulawesi dan Selatan Jawa
Indonesia
Indonesia Waspadai 2 Siklon Tropis di Utara Sulawesi dan Selatan Jawa

Siklon tropis Nyatoh (990 hPa) terpantau di Laut Filipina dan Siklon tropis Teratai (1000 hPa) terpantau di Samudra Hindia Selatan Banten.

10 Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor Kecamatan Jebres Solo Lockdown
Indonesia
10 Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor Kecamatan Jebres Solo Lockdown

"Kami tutup kantor kecamatan sementara setelah 10 orang pegawai positif COVID-19," ujar Sulistiarini