Pemprov DKI Pertimbangkan Pegawai Kantor Swasta WFH 75 Persen Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta masih mempertimbangkan kebijakan bekerja dari kantor atau wrok from office (WFO) 25 persen bagi perusahaan swasta di ibu kota, menyusul peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan.

Sekarang, Pemerintah DKI masih menerapkan aturan bekerja dari kantor 50 persen dan bekerja dari rumah atau wrok from home (WFH) sebesar 50 persen.

Baca Juga

Perpanjang PPKM Mikro, Pemerintah Kembali Berlakukan WFH

"Nanti kita pertimbangkan (WFH 75 persen)," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (16/6).

Riza menyampaikan, Pemprov DKI masih fokus pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro selama 2 pekan hingga 28 Juni 2021 mendatan. Kebijakan ini DKI bakal menggalakan pengawasan dalam disiplin protokol kesehatan (prokes).

"Kita masih laksanakan ppkm seperti dua minggu sebelumnya," urainya.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

Sambung Gubernur Anies Baswedan. Ia menerangkan jika kondisi COVID-19 di ibu kota semakin parah, oleh karnanya semua unsur harus semakin waspada dan menyadari akan bahaya virus mematikan ini dan mutasinya.

Sehingga, kata dia, pemerintah dan warga harus semakin disiplin dan mengikuti seluruh peraturan PPKM Mikro yang telah ditentukan, mulai dari rumah, tempat bekerja, fasilitas umum, tempat makan, fasilitas hiburan dan lain sebagainya.

"Semua perkantoran evaluasi, bila kegiatan sudah lebih 50 persen pekerja, kembalikan 50 persen. Semua fasilitas hiburan, seperti tempat-tempat berkumpul, restoran, rumah makan, kafe, ikuti ketentuan 50 persen. Begitu juga jam operasi harus ditaati, jam 9 malam harus selesai, harus tutup," paparnya.

Bila sejumlah bidang tersebut menyalahi aturan yang tercantum dalam PPKM Mikro dipastikan bakal ditindak tegas sesuai denga sanksi yang berlaku.

"Akan kami berikan sanksi sesuai ketentuan gak ada pengecualian. Semuanya mari ambil sikap tanggung jawab," tegas Anies. (Asp)

Baca Juga

Aturan PPKM Mikro, Mal Buka Sampai Jam 9 Malam, WFH Bisa 50 Persen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI AL Pastikan Ada Cadangan Oksigen di Dalam KRI Nanggala-402
Indonesia
TNI AL Pastikan Ada Cadangan Oksigen di Dalam KRI Nanggala-402

Kapal selam tersebut dikomandoi oleh Letkol laut (P) Heri Oktavian

Pimpinan DPRD DKI Sebut Rapat APBD di Puncak Tak Salahi Aturan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Rapat APBD di Puncak Tak Salahi Aturan

Alasan anggota dewan memilih rapat di Puncak untuk mencegah kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 di gedung DPRD DKI.

Polisi Minta Keluarga Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Datang ke RS Polri
Indonesia
Polisi Minta Keluarga Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Datang ke RS Polri

Yusri menyebut pihaknya membutuhkan keterangan dari keluarga penumpang

[HOAKS atau FAKTA]: Siswa SMA di Papua Tewas Ditembak Aparat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Siswa SMA di Papua Tewas Ditembak Aparat

Dalam unggahan tersebut juga memuat sebuah video yang berisikan kondisi korban yang terbaring dan keluarga korban yang mengelilinginya.

Peringatan Hari Raya Idul Fitri, PBNU Peringatkan Umat Tak Abai Protokol Kesehatan
Indonesia
Peringatan Hari Raya Idul Fitri, PBNU Peringatkan Umat Tak Abai Protokol Kesehatan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) manyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1442 H.

Telegram Kapolri yang Atur Kerja Pers Dinilai Berpotensi Halangi Publik Dapat Informasi
Indonesia
Telegram Kapolri yang Atur Kerja Pers Dinilai Berpotensi Halangi Publik Dapat Informasi

"Ini juga berpotensi menghalangi kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945," tambah YLBHI.

Satu Polisi Korban Penyerangan Polsek Ciracas Sudah Lepas Ventilator
Indonesia
Satu Polisi Korban Penyerangan Polsek Ciracas Sudah Lepas Ventilator

Pasien tersebut sebelumnya sudah menjalani CT Scan saat dipindah ke RSPAD

Dukung Bioskop Dibuka, PKS: Pengusaha Harus Kooperatif
Indonesia
Dukung Bioskop Dibuka, PKS: Pengusaha Harus Kooperatif

Jangan sampai pemerintah tidak menjadi pengendali

PDIP Anggap Anies tak Tegas soal Pelanggaran Prokes COVID-19 di Jakarta
Indonesia
PDIP Anggap Anies tak Tegas soal Pelanggaran Prokes COVID-19 di Jakarta

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak menyebut, Anies tak punya keberanian untuk menerapkan sanksi tegas.

MA Tolak Peninjauan Kembali KPK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi BLBI
Indonesia
MA Tolak Peninjauan Kembali KPK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi BLBI

PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil