Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta harus memiliki solusi dalam menyikapi permasalahan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Eustacia menilai, PHK besar-besaran yang terjadi selama beberapa waktu terakhir sangat mengkhawatirkan.
Menurut Francine, penting bagi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menyiapkan berbagai upaya membantu warganya yang terkena PHK.
Mulai dari mempelajari dan mengasah keterampilan, dalam upaya beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan pasar.
Menurut laporan World Economic Forum (WEF) 2025 memperkirakan bahwa spesialis big data, insinyur teknologi keuangan, spesialis AI, dan spesialis manajemen data antara lain merupakan jenis-jenis pekerjaan yang lebih banyak dibutuhkan ke depannya.
Sehingga, Pemprov DKI Jakarta harus bisa memberikan warganya pelatihan untuk keterampilan di jenis-jenis pekerjaan itu.
"Harapannya, warga Jakarta yang terkena PHK bisa dengan mudah melakukan alih profesi berbekal pengetahuan dan keterampilan yang sedang dibutuhkan oleh pasar," ujar dia dalam keterangannya, yang dikutip Senin (12/5).
Baca juga:
PHK Hingga April 2025 Tembus 24.036 Pekerja: Terbanyak Terjadi di Jateng, Riau, hingga Jakarta
Menurutnya, lebih parah gelombang PHK ini terjadi pada saat daya beli masyarakat juga sedang menurun. Bahkan, turunnya daya beli itu juga sudah terjadi sejak momentum Lebaran lalu.
Menurut, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan daya beli masyarakat turun 25 persen pada saat itu.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyiapkan upaya dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut.
Supaya, masyarakat bisa kembali bekerja dan daya belinya pulih untuk menopang perekonomian Jakarta.
"Gelombang PHK yang terjadi baru-baru ini menjadi pukulan keras bagi warga di saat keadaan ekonominya juga sedang memburuk," paparnya.
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.
Di antaranya penyelenggaraan job fair dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri bagi warga Jakarta.
Job Fair bisa menjadi kegiatan mempertemukan pemberi kerja dengan calon-calon pekerja yang keterampilan dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja.
Baca juga:
Nasib Pekerja Jakarta di Tengah Badai PHK, DPRD DKI Desak Langkah Konkret Pemprov
Pada saat bersamaan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta harus memberikan pelatihan kepada warganya.
Salah satunya dengan mengerahkan mobile training unit ke kelurahan-kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.
Dengan kehadiran mobil-mobil pelatihan ini, Francine menilai, warga dapat diajak melatih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar saat ini.
Harapannya, ketika warga sudah memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Maka akan menjadi semakin mudah lagi baginya untuk mencari pekerjaan di kemudian hari.
"Jadi bukan hanya sekedar pelatihan kerja, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman, serta kebutuhan Jakarta yang akan menjadi kota global," ucap Francine. (Asp)
