Pemprov DKI Manut Kemensos Soal Pemberhentian Penyaluran Bansos COVID-19 Warga menunjukkan uang bantuan sosial tunai atau BST usai mengambil di ATM Bank DKI, Jakarta, Selasa (20/7/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengikuti jejak Kementerian Sosial yang tidak lagi melanjutkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) COVID-19 tahap 7 dan 8.

"Kalau kemensosnya enggak ada berarti DKI-nya juga nggak ada," kata Kepala Dinas Sosial (Kadisos) DKI Premi Lasari di Jakarta, Jumat (24/9).

Baca Juga:

Bansos PPKM Kota Bandung Dinyatakan Rampung

Pemprov DKI tidak akan berani mengambil keputusan sendiri, karena hal ini sudah disepakati bahwa bansos COVID-19 jadi kewenangan pemerintah pusat. Meskipun jika nantinya akan kembali disalurkan, Pemprov DKI akan menunggu arahan pemerintah pusat.

Bila BST 7-8 dilanjutkan, Eksekutif dan Legislatif akan langsung menggelar rapat membahas terkait anggaran bansos COVID-19 yang tiap bulannya penerima mendapatkan Rp 300 ribu.

"Kita tunggu kebijakan pemerintah pusat, itu kan dari pusat. Itu kan satu program satu kemensos satu APBD," paparnya.

Petugas mendokumentasikan distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) secara pintu ke pintu di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta, Minggu (25/7/2021). . ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa. (ANTARA/RENO ESNIR)
Petugas mendokumentasikan distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) secara pintu ke pintu di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta, Minggu (25/7/2021). (ANTARA/RENO ESNIR)

Kendati tak mencairakan BST, Kementerian Sosial tetap menyalurkan bantuan bagi warga Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Untuk diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) memutuskan untuk tidak melanjutkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) COVID-19.

Baca Juga:

PBESI dan Komunitas Esports Gelar Vaksinasi dan Bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Bu Risma mengatakan, bantuan sosial tunai COVID-19 hanya diberikan pada warga terdampak saat kedaruratan saja.

"BST cuma dua bulan. Jadi, kan kemarin awal 2021 cuma empat bulan Januari sampai April, ditambah dua bulan karena PPKM darurat, Mei dan Juni," ujar Risma di Jakarta, Selasa (21/9). (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mensos Risma Kirim Tim Psikososial ke Balongan Tangani Trauma Warga
Indonesia
Mensos Risma Kirim Tim Psikososial ke Balongan Tangani Trauma Warga

Menghilangkan trauma, Risma mengirimkan 5 personel untuk memberikan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Kartini" Temanggung.

Petugas Damkar Temukan Mayat Pria Paruh Baya di Pintu Air Manggarai
Indonesia
Petugas Damkar Temukan Mayat Pria Paruh Baya di Pintu Air Manggarai

Mayat pria setengah baya yang diperkirakan berusia 50 tahun tersebut ditemukan mengambang bersama tumpukan sampah.

Disbud DKI Keluarkan Rekomendasi Pemugaran Gedung Sarinah
Indonesia
Disbud DKI Keluarkan Rekomendasi Pemugaran Gedung Sarinah

Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memberikan rekomendasi pemugaran dalam kegiatan transformasi Gedung Sarinah, Jakarta Pusat.

Koridor HAM Harus Jadi Acuan Penumpasan KKB di Papua
Indonesia
Koridor HAM Harus Jadi Acuan Penumpasan KKB di Papua

Personel keamanan tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang dilancarkan KKB.

Perayaan Paskah Jangan Sampai Jadi Kesempatan Melanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Perayaan Paskah Jangan Sampai Jadi Kesempatan Melanggar Protokol Kesehatan

Ibadah perayaan Paskah dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Ganjar Ancam Potong Tunjangan ASN Pemprov Jateng yang Nekat Mudik
Indonesia
Ganjar Ancam Potong Tunjangan ASN Pemprov Jateng yang Nekat Mudik

Ganjar mengatakan bagi ASN yang kedapatan melanggar aturan dengan tetap nekat mudik Lebaran akan diberikan sanksi tegas. Sanksi tersebut berupa pemotongan tunjangan hingga penurunan pangkat dan jabatan.

 Vaksinasi Tanpa Kedisiplinan 3M Mubazir
Indonesia
Vaksinasi Tanpa Kedisiplinan 3M Mubazir

Gaya hidup 3M harus tetap menjadi rujukan selama pandemi dinyatakan belum berakhir.

Anak Berkebutuhan Khusus Bisa Mendaftar di Semua Sekolah Kota Bandung
Indonesia
Anak Berkebutuhan Khusus Bisa Mendaftar di Semua Sekolah Kota Bandung

Bagi calon peserta jalur afirmasi PDBK yang akan mendaftar ke sekolah tujuan perlu dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Langgar Prokes, PTM di SDN 05 Jagakarsa Dihentikan
Indonesia
Langgar Prokes, PTM di SDN 05 Jagakarsa Dihentikan

turan penghentian sementara PTM ini telah dituangkan pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 883 Tahun 2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pembelajaran Campuran Tahap 1

Datangi Papua, Panglima TNI dan Kapolri Beri Peringatan ke Seluruh Prajurit
Indonesia
Datangi Papua, Panglima TNI dan Kapolri Beri Peringatan ke Seluruh Prajurit

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua.