Pemprov DKI Luruskan Polres Jakarta Utara Tak Ditutup Gegara COVID-19 Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketenaga Kejaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) meluruskan bahwa Polres Jakarta Utara tidak termasuk kantor yang ditutup lantaran ada kasus corona.

Berdasarkan data yang diumumkan Disnakertrans Rabu (5/8) kemarin, ada sebanyak 26 kantor yang ditutup sementara, salah satunya Polres Jakarta Utara. Tiga lainnya ditutup karena melanggar protokol kesehatan.

Baca Juga:

Satu Pegawai Positif COVID-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah menuturkan, terjadi kesalahan administrasi dari pihaknya yang menyebut 26 kantor ditutup dan Polres Jakpus tidak termasuk dalam daftar penutupan kantor sementara. Data pun salah, bukan 29 kantor yang ditutup, tapi ada 31 perusahaan.

Polres Jakut tidak ditutup karena pada kenyataanya tak ada pegawai di kantor polisi itu terpapar corona

"Polres Jakarta Utara tidak termasuk. Dari 31 kantor itu, 24 kantor ditutup sementara karena ada laporan kasus positif COVID-19, sedangkan 7 kantor lainnya ditutup sementara karena melanggar protokol kesehatan COVID-19," jelas Andri.

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/7/2020). Penyemprotan tersebut bertujuan untuk menekan penularan COVID-19 di lingkungan perkantoran dan pemerintahan. Sebelumnya, seluruh gedung DPRD DKI Jakarta dinyatakan ditutup sementara dan direncanakan beroperasi kembali pada Senin (3/8) mendatang, terkait dengan adanya salah satu anggota DPRD dan karyawan yang terpapar COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/7/2020). Penyemprotan tersebut bertujuan untuk menekan penularan COVID-19 di lingkungan perkantoran dan pemerintahan. Sebelumnya, seluruh gedung DPRD DKI Jakarta dinyatakan ditutup sementara dan direncanakan beroperasi kembali pada Senin (3/8) mendatang, terkait dengan adanya salah satu anggota DPRD dan karyawan yang terpapar COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Andri mengimbau agar seluruh perusahaan dan perkantoran di DKI dapat melakukan hal serupa, yaitu melaporkan jika terdapat kasus positif COVID-19 di tempatnya bekerja, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan penyebaran virus corona.

"Penutupan karena kasus positif COVID-19 ini tidak berarti dilakukan pada seluruh gedung perkantoran. Namun, hanya pada area yang ditemukan pegawai terjangkit COVID-19. Kecuali, kasus positif COVID-19 di perkantoran tersebut terjadi secara massif. Penutupannya juga hanya 3 hari, untuk dilakukan disinfeksi pada area tersebut," terangnya.

Baca Juga:

Karyawannya Positif COVID-19, 26 Perusahaan Ditutup Sementara

Berikut 24 perkantoran yang ditutup sementara karena kasus COVID-19:

A. Jakarta Pusat

1. PT. Indosat

2. Wisma BSG Adbul Muis (Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut)

3. Kimia Farma Budi Utomo

4. BRI KCU Tanah Abang

5. PT. Link TONE Indonesia (Gedung I News/ Oke Zone)

6. PT. Meindo Elang Indah

7. Pusat Pengelolaan Komplek Kematoran (PPKK) Kementerian Seketariat Negara

8. PT. Pegadaian

B. Jakarta Barat

1. Kantin Wali Kota Jakarta Barat

2. PTSP Jakarta Barat

C. Jakarta Utara

1. BCA Multi Finance Kepala Gading

2. Kecamatan Koja

3. PT. Dunia Expedisi Transindo

4. PT. Astra Daihatsu Moto

D. Jakarta Timur

1. PT. Yamaha

2. PT. Puninar

3. TIP TOP Rawamangun

4. PT. Mitsubishi Krama Yudha Motor

5. PT. PP Konstruksi

6. BPKP

7. Suzuki Finance

E. Jakarta Selatan

1. BNI Life Smesco

2. PT. BCA SCBD

3. KEB Hana Bank

Adapun ada 7 perusahaan yang ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19:

A. Jakarta Pusat

1. Proyek Graha Pertamina

B. Jakarta Barat

1. PT. FAP AGRI

C. Jakarta Timur

1. PT. Wintard Jaya

D. Jakarta Selatan

1. PT. Daeyong Comunication Indonesia

2. PT. Telematic Multisystem

3. PT. Kronus Indonesia

4. PT. Asiapay Technology Indonesia. (Asp)

Baca Juga:

Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Dapat Jumlah Pasti Demonstran Terpapar COVID-19, Dinkes DKI: Tanya Kapolda Metro
Indonesia
Tak Dapat Jumlah Pasti Demonstran Terpapar COVID-19, Dinkes DKI: Tanya Kapolda Metro

Saat ini para pendemo yang terpapar sedang menjalani isolasi di Wisma Pademangan, Jakarta Utara

Banyak Pembeli Tak Pakai Masker, Sate Taichan Kawasan Senayan Ditutup
Indonesia
Banyak Pembeli Tak Pakai Masker, Sate Taichan Kawasan Senayan Ditutup

Tempat berjualan sate taichan di kawasan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat terpaksa ditutup sementara oleh aparat kepolisian.

Mahfud Minta Penindakan terhadap KKB Jangan Sampai Menyasar Masyarakat Sipil
Indonesia
Mahfud Minta Penindakan terhadap KKB Jangan Sampai Menyasar Masyarakat Sipil

TNI dan Polri tidak perlu mengerahkan kekuatan yang besar

Pemprov DKI Gandeng TNI AU Kelola Lahan 6,2 Hektar di Halim
Indonesia
Pemprov DKI Gandeng TNI AU Kelola Lahan 6,2 Hektar di Halim

Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan TNI Angkatan Udara dalam mengelola lahan sawah seluas 6,2 hektar (ha) di Landasan Udara Halim Perdanakusuma (Lanud HLP).

Imam Besar Istiqlal Tegaskan Ibadah di Masjid Sunah Hukumnya Selama PSBB
Indonesia
Imam Besar Istiqlal Tegaskan Ibadah di Masjid Sunah Hukumnya Selama PSBB

Masyarakat masih bisa melakukan hal-hal produktif

 Anies dan AHY Terpental dari Tiga Besar Capres Potensial Versi Indobarometer
Indonesia
Korban Meninggal Bencana Alam NTT Capai 165 Jiwa
Indonesia
Korban Meninggal Bencana Alam NTT Capai 165 Jiwa

BNPB Kembali memperbarui sekaligus merevisi data korban meninggal dunia dan warga yang masih hilang akibat bencana banjir bandang di NTT.

Jokowi Diharap Buka Keran Diplomasi dengan Raja Arab Saudi Soal Kuota Haji
Indonesia
Jokowi Diharap Buka Keran Diplomasi dengan Raja Arab Saudi Soal Kuota Haji

Pemerintah Arab Saudi sejauh ini belum mengumumkan kuota haji dari luar negaranya

Kasus Rapid Test Alat Bekas, Kimia Farma Diagnostika Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Kasus Rapid Test Alat Bekas, Kimia Farma Diagnostika Harus Tanggung Jawab

Pemerintah agar terus memperketat pengawasan kinerja semua sektor dalam menjalankan program penanggulangan bencana COVID-19.

Kalau Vaksin Tersedia, Pemkot Bandung Janji 70 Persen Warga Disuntik Dalam 2 Bulan
Indonesia
Kalau Vaksin Tersedia, Pemkot Bandung Janji 70 Persen Warga Disuntik Dalam 2 Bulan

Yana menjelaskan dari jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2,5 juta jiwa, ditargetkan sekitar 1,8 juta warga kota bandung yang harus mendapatkan vaksinasi.