Pemprov DKI Klaim Telah Menerapkan Berbagai Pengendalian Kualitas Udara Polusi di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pengendalian kualitas udara menjadi salah satu kegiatan strategis Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta sejatinya sudah memiliki aturan yang tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Berbagai kebijakan pun telah diterapkan.

Hal ini menanggapi laporan yang disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait kualitas udara di Ibu Kota.

"Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mencari solusi dan menetapkan kebijakan atas permasalahan yang ada, termasuk dalam hal pengendalian kualitas udara di Ibu Kota,” ungkap Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, Minggu (24/10).

Baca Juga:

LSM Desak Pemerintah Revisi PP Pengendalian Pencemaran Udara

BMUA (Baku Mutu Udara Ambien) DKI Jakarta saat ini mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 yang menerapkan standar lebih ketat. Sedangkan, rujukan yang digunakan laporan LBH masih pada Kepgub No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan BMUA dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di Jakarta, konsentrasi rata-rata tahunan polutan udara untuk parameter SO2, NO2 dan CO masih berada di bawah BMUA Tahunan. Sedangkan, untuk parameter PM10, PM2,5 dan Ozon (O3) di atas BMUA, tetapi mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun

Adapun aturan yang tertuang dalam Ingub No.66 Tahun 2019 mengatur 7 rencana aksi, di antaranya (1) peremejaan bus kecil, sedang dan besar, di mana tidak diperbolehkan lagi angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun untuk beroperasi di Jakarta, (2) adanya rekayasa lalu lintas melalui Ganjil Genap, penerapan ERP (Electronic Road Pricing) dan tarif parkir, (3) melakukan uji emisi, (4) migrasi ke transportasi umum, (5) inspeksi setiap enam bulan sekali dan memperketat pengendalian polutan pada cerobong industri aktif, (6) memasifkan penghijauan, serta (7) mendorong penggunaan energi terbarukan.

Polusi di Jakarta
Polusi udara. (Foto: Antara)

Tentu, peran serta masyarakat menjadi penting dalam pengendalian kualitas udara ini. Dalam aktivitas keseharian, masyarakat juga didorong menggunakan transportasi umum dan menjadikan sepeda sebagai alat transportasi, dengan infrastruktur yang juga terus dikembangkan oleh Pemprov DKI.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU) sebagai dokumen strategis dan peta jalan pengendalian kualitas udara. Hal ini sebagai tindak lanjut putusan pengadilan atas gugatan warga negara terhadap kualitas udara di Jakarta.

Selama proses gugatan warga negara terkait kualitas udara, hanya Pemprov DKI Jakarta yang paling kooperatif dengan mengundang Penggugat dan melakukan mediasi di luar persidangan sebanyak dua kali. Bahkan, dalam sebuah wawancara media, perwakilan LBH pun mengakui, kesepakatan dengan DKI Jakarta mencapai 85 persen dari tuntutan.

Baca Juga:

Begini Cara Pemprov DKI Tangkis Isu Pencemaran Udara

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah mengajak masyarakat dan mengundang pemangku kepentingan, khususnya warga yang memiliki ide, gagasan, inovasi, dan inisiatif untuk berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun GDPPU, agar menjadi salah satu upaya terobosan memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

“Pemprov DKI Jakarta meyakini, LBH ingin menghadirkan keadilan, seperti halnya keinginan Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Untuk itu, kami di Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk berkolaborasi secara substantif,” pungkas Sigit. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Hormati Keputusan Jokowi Pilih Jenderal Andika Jadi Calon Panglima TNI
Indonesia
Gerindra Hormati Keputusan Jokowi Pilih Jenderal Andika Jadi Calon Panglima TNI

Partai Gerindra menghormati keputusan Presiden Joko Widodo memilih Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI.

Dari Sex Toys sampai Bagian Senjata, Jadi Hasil Tegahan Bea Cukai Surakarta
Indonesia
Dari Sex Toys sampai Bagian Senjata, Jadi Hasil Tegahan Bea Cukai Surakarta

"Jangan sampai barang impor ilegal babas dijial belikan. Itu akan mengurangi pemasukan pajak bagi negara," kata Muhamad Purwantoro.

Yahya Waloni Digiring ke Bareskrim
Indonesia
Yahya Waloni Digiring ke Bareskrim

Yahya Waloni tiba di gedung Bareskrim pada pukul 18.26 WIB

PPN Naik di RUU HPP, Upaya Menurunkan Defisit
Berita
PPN Naik di RUU HPP, Upaya Menurunkan Defisit

Dalam RUU HPP, kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen akan dilakukan pada tahun 2022 dan 12 persen di tahun 2025.

75 Pegawai KPK Tak Lolos TKW, Abraham Samad: Ini Semacam Skenario
Indonesia
75 Pegawai KPK Tak Lolos TKW, Abraham Samad: Ini Semacam Skenario

Ia mengaku mengenal hampir semua 75 orang yang dikabarkan tidak lolos TWK

Kerap Dijadikan Kebut-kebutan Knalpot Bising, Kawasan 'Ring 1' Bakal Ditutup
Indonesia
Kerap Dijadikan Kebut-kebutan Knalpot Bising, Kawasan 'Ring 1' Bakal Ditutup

Bakal ada penindakan dari tim lalu lintas terhadap para pengendara itu

Telanjur Terbit, Anies akan Revisi Aturan PPKM Level 3 Nataru DKI
Indonesia
Telanjur Terbit, Anies akan Revisi Aturan PPKM Level 3 Nataru DKI

Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan, begitu Inmendagri soal aturan Nataru keluar maka Pemprov DKI akan merevisi Pergub lama dengan menyesuaikan yang baru.

KPK Periksa Dua Petinggi Borneo Lumbung Energi Terkait Kasus Samin Tan
Indonesia
KPK Periksa Dua Petinggi Borneo Lumbung Energi Terkait Kasus Samin Tan

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua petinggi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kasad Andika Perkasa Beberkan Penyebab Anak Buahnya Berkhianat
Indonesia
Kasad Andika Perkasa Beberkan Penyebab Anak Buahnya Berkhianat

Menurutnya, banyak sekali prajurit TNI yang melakukan hal serupa dengan motivasi yang berbeda, misalnya utang, asusila, dan merasa tidak cocok dengan pekerjaannya.

 Utang Luar Negeri Indonesia Cuma Turun USD 1,5 Miliar di Oktober 2021
Indonesia
Utang Luar Negeri Indonesia Cuma Turun USD 1,5 Miliar di Oktober 2021

Penurunan posisi ULN terjadi karena beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman yang jatuh tempo.