Pemprov DKI Klaim Telah Menerapkan Berbagai Pengendalian Kualitas Udara Polusi di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pengendalian kualitas udara menjadi salah satu kegiatan strategis Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta sejatinya sudah memiliki aturan yang tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Berbagai kebijakan pun telah diterapkan.

Hal ini menanggapi laporan yang disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait kualitas udara di Ibu Kota.

"Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mencari solusi dan menetapkan kebijakan atas permasalahan yang ada, termasuk dalam hal pengendalian kualitas udara di Ibu Kota,” ungkap Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, Minggu (24/10).

Baca Juga:

LSM Desak Pemerintah Revisi PP Pengendalian Pencemaran Udara

BMUA (Baku Mutu Udara Ambien) DKI Jakarta saat ini mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 yang menerapkan standar lebih ketat. Sedangkan, rujukan yang digunakan laporan LBH masih pada Kepgub No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan BMUA dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di Jakarta, konsentrasi rata-rata tahunan polutan udara untuk parameter SO2, NO2 dan CO masih berada di bawah BMUA Tahunan. Sedangkan, untuk parameter PM10, PM2,5 dan Ozon (O3) di atas BMUA, tetapi mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun

Adapun aturan yang tertuang dalam Ingub No.66 Tahun 2019 mengatur 7 rencana aksi, di antaranya (1) peremejaan bus kecil, sedang dan besar, di mana tidak diperbolehkan lagi angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun untuk beroperasi di Jakarta, (2) adanya rekayasa lalu lintas melalui Ganjil Genap, penerapan ERP (Electronic Road Pricing) dan tarif parkir, (3) melakukan uji emisi, (4) migrasi ke transportasi umum, (5) inspeksi setiap enam bulan sekali dan memperketat pengendalian polutan pada cerobong industri aktif, (6) memasifkan penghijauan, serta (7) mendorong penggunaan energi terbarukan.

Polusi di Jakarta
Polusi udara. (Foto: Antara)

Tentu, peran serta masyarakat menjadi penting dalam pengendalian kualitas udara ini. Dalam aktivitas keseharian, masyarakat juga didorong menggunakan transportasi umum dan menjadikan sepeda sebagai alat transportasi, dengan infrastruktur yang juga terus dikembangkan oleh Pemprov DKI.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU) sebagai dokumen strategis dan peta jalan pengendalian kualitas udara. Hal ini sebagai tindak lanjut putusan pengadilan atas gugatan warga negara terhadap kualitas udara di Jakarta.

Selama proses gugatan warga negara terkait kualitas udara, hanya Pemprov DKI Jakarta yang paling kooperatif dengan mengundang Penggugat dan melakukan mediasi di luar persidangan sebanyak dua kali. Bahkan, dalam sebuah wawancara media, perwakilan LBH pun mengakui, kesepakatan dengan DKI Jakarta mencapai 85 persen dari tuntutan.

Baca Juga:

Begini Cara Pemprov DKI Tangkis Isu Pencemaran Udara

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah mengajak masyarakat dan mengundang pemangku kepentingan, khususnya warga yang memiliki ide, gagasan, inovasi, dan inisiatif untuk berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun GDPPU, agar menjadi salah satu upaya terobosan memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

“Pemprov DKI Jakarta meyakini, LBH ingin menghadirkan keadilan, seperti halnya keinginan Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Untuk itu, kami di Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk berkolaborasi secara substantif,” pungkas Sigit. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bayar Tagihan RSUD Pasar Minggu Bisa Pakai JakOne Mobile
Indonesia
Bayar Tagihan RSUD Pasar Minggu Bisa Pakai JakOne Mobile

Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, menyampaikan, implementasi sistem pembayaran digital di RSUD Pasar Minggu memang menjadi fokus pihaknya dalam memudahkan para pasien dalam bertransaksi.

KSAL Kirim KRI Makassar-590 Bantu Pasok Logistik ke Karimunjawa
Indonesia
KSAL Kirim KRI Makassar-590 Bantu Pasok Logistik ke Karimunjawa

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali merespons permintaan bantuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan mengirimkan KRI Makassar-590 untuk memasok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan logistik ke Kepulauan Karimunjawa.

Dukungan Jokowi di Pilpres 2024 Tak Banyak Pengaruhi Publik
Indonesia
Dukungan Jokowi di Pilpres 2024 Tak Banyak Pengaruhi Publik

LSI Denny JA merilis hasil survei efek dukungan Presiden Jokowi terhadap pasangan capres dan cawapres.

Menkes Sebut Vaksin Cacar Monyet tidak Diberikan ke Semua Orang
Indonesia
Menkes Sebut Vaksin Cacar Monyet tidak Diberikan ke Semua Orang

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, kebijakan vaksinasi cacar monyet tidak diberlakukan menyeluruh kepada seluruh masyarakat seperti vaksinasi COVID-19.

Jadi Kapolda Jatim, Irjen Teddy Minahasa Punya Harta Rp 29,97 Miliar
Indonesia
Jadi Kapolda Jatim, Irjen Teddy Minahasa Punya Harta Rp 29,97 Miliar

Irjen Teddy Minahasa Putera menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Nico Afinta.

Kemendag Larang DKI Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng, PKS: Ini Keterlaluan
Indonesia
Kemendag Larang DKI Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng, PKS: Ini Keterlaluan

"Ini sudah tidak wajar dan keterlaluan, kemudian akhirnya PKS meminta Pemprov DKI untuk tetap jalankan operasi pasar murah khususnya untuk minyak goreng bagi warga Jakarta,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani di Jakarta, Kamis (24/3).

Gangguan Ginjal Akut pada Anak Disebabkan Senyawa Kimia Cemari Obat
Indonesia
Gangguan Ginjal Akut pada Anak Disebabkan Senyawa Kimia Cemari Obat

Pemerintah belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) untuk kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury).

Saldo Dana Haji 2022 Capai Rp 166,01 Triliun
Indonesia
Saldo Dana Haji 2022 Capai Rp 166,01 Triliun

Jumlah itu meningkat 4,56 persen dibanding saldo di tahun 2021 sebesar Rp 158,79 triliun.

APJII Siap Bantu Dukcapil Agar Akses NIK Tetap Gratis
Indonesia
APJII Siap Bantu Dukcapil Agar Akses NIK Tetap Gratis

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai akses NIK tetap bisa gratis. Hal ini lantaran APJII siap membantu Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam menyediakan akses NIK secara gratis untuk layanan publik.

[HOAKS atau FAKTA]: Erdogan Menolak Berjabat Tangan dengan Presiden Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Erdogan Menolak Berjabat Tangan dengan Presiden Jokowi

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak berjabat tangan dengan Presiden Jokowi dan memilih berjabat tangan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.