Pemprov DKI Klaim Tak Berwenang Kembalikan Lebih Bayar Alat Damkar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bertanggung jawab atas pengembalian kelebihan bayar dalam pembelian alat pemadam kebakaran (damkar). Pihak yang berwenang memulangkan dana lebih itu swasta.

"Kekurangan Rp 1 miliar akan dikembalikan dalam waktu dekat dan yang mengembalikan itu pihak swasta selaku penyedia, tidak ada hubungan dengan kami," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta.

Baca Juga:

Anies Tinjau Lokasi Kebakaran Tewaskan 10 Warga

Hal itu dikatakan Riza setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI mengendus adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI dalam pembelian alat Damkar. Selisih uang lebih yang disetorkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencapai Rp6,5 miliar.

Sementara, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI, Satriadi mengaku sudah memulangkan uang lebih dari pembelian alat damkar tersebut.

"Jadi kalau perkembangannya sudah 90 persen sudah kita kembalikan, dari TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) BPK," ujar dia.

Mobil robot pemadam kebakaran DKI dikendalikan melalui remote control
Petugas Damkar DKI mengoperasikan mobil robot dengan menggunakan remote control (MP/Asropih)

Setidaknya ada empat paket pengadaan yang pembayarannya melebih nilai uang yang seharusnya disetorkan dalam laporan BPK.

Pertama, pembelian unit submersible yang memiliki harga riil Rp9 miliar dan nilai kontrak Rp9,7 miliar. Maka ada pembayaran lebih dengan selisih Rp761 juta.

Kemudian unit quick response dengan selisih harga Rp3,4 miliar. Sebab harga riil alat itu adalah Rp36,2 miliar dan nilai kontrak Rp 39,6 miliar.

Baca Juga:

Anak Tuna Rungu Selamatkan Keluarganya Dari Kebakaran

Lalu DKI membeli unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dengan harga riil Rp7 miliar dan nilai kontrak Rp7,8 miliar. Selisih uang yang kelebihan pembayarannya sebesar Rp844 juta.

Terakhir pembelian unit pengurai material kebakaran, harga riil Rp32 miliar, nilai kontrak Rp33 miliar, selisihnya Rp1 miliar. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Lakukan Rangkaian Persiapan Periksa Maria Pauline
Indonesia
Bareskrim Lakukan Rangkaian Persiapan Periksa Maria Pauline

BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor

Penjelasan Kapuspen TNI Terkait Sanksi Dua Anggotanya yang 'Sambut' Rizieq Shihab
Indonesia
Penjelasan Kapuspen TNI Terkait Sanksi Dua Anggotanya yang 'Sambut' Rizieq Shihab

seluruh prajurit TNI terikat dengan aturan yang juga mengatur terkait perilaku personil TNI dalam bermedia sosial

Kasus Asabri, Kejagung Sita 7,36 Hektar Lahan Milik Benny Tjokro di Batam
Indonesia
Kasus Asabri, Kejagung Sita 7,36 Hektar Lahan Milik Benny Tjokro di Batam

Kejagung menyita tanah seluas 7.360 meter persegi atau 7,36 hektare lahan diduga milik Benny Tjokro di Batam.

DPR Nilai PPDB Picu Ketidakadilan
Indonesia
DPR Nilai PPDB Picu Ketidakadilan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak dikeluhkan sebagian orang tua murid karena menggunakan batas usai.

Kampanye Daring, 40 Akun Medsos Milik Gibran-Teguh dan Bajo Telah Didaftarkan KPU
Indonesia
Kampanye Daring, 40 Akun Medsos Milik Gibran-Teguh dan Bajo Telah Didaftarkan KPU

Akun medsos yang telah didaftarkan KPU boleh dijadikan sebagai alat kampanye paslon selama tahapan masa kampanye berlangsung.

Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik
Indonesia
Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik

Rencana pemerintah untuk memangkas libur panjang akhir tahun ditolak Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono

Tarif Pemeriksaan COVID-19 Pakai GeNose Saat Uji Coba Rp20 Ribu
Indonesia
Tarif Pemeriksaan COVID-19 Pakai GeNose Saat Uji Coba Rp20 Ribu

Penyediaan layanan pemeriksaan GeNose C19 di stasiun, KAI melakukan Sinergi BUMN dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia melalui anak usahanya yaitu Rajawali Nusindo.

Bahlil Pimpin Kementerian Investasi, Nadiem Diprediksi Digeser Kader Muhammadiyah
Indonesia
Bahlil Pimpin Kementerian Investasi, Nadiem Diprediksi Digeser Kader Muhammadiyah

Posisi Nadiem akan diganti oleh sosok dari Muhammadiyah yang lebih punya kapasitas dan kontribusi terhadap dunia pendidikan nasional.

Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja
Indonesia
Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja

Unjuk rasa meluas karena pemerintah kurang terbuka dan transparan terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja secara utuh dan menyeluruh.

Polisi Ngaku Tangkap Wartawan karena Tak Pakai ID, LBH Pers: Alasan Usang
Indonesia
Polisi Ngaku Tangkap Wartawan karena Tak Pakai ID, LBH Pers: Alasan Usang

Penanganan penangkapan jurnalis Merahputih.com Ponco Sulaksono oleh Polda Metro Jaya menuai kritikan.