Pemprov DKI Klaim Sudah Tangani Banjir Mampang Sebelum Anies di Hukum PTUN Ilustrasi banjir di Jakarta. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Gubernur Anies Baswedan dinyatakan bersalah atas gugatan warga Mampang, Jakarta Selatan, terkait persoalan banjir. Anies pun dihukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta untuk mengeruk Kali Mampang sampai ke wilayah Pondok Jaya.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara berkala setiap tahun, salah satunya pekerjaan pengerukan dilakukan pada 2021 dan dilanjutkan sejak awal 2022 menggunakan alat berat.

Baca Juga:

Wagub DKI Berharap Banjir Tak Ganggu Agenda Pertemuan G20 di Jakarta

"Jadi, sebetulnya ada atau tidaknya gugatan ini, selama ini Pemprov DKI Jakarta sudah mengerjakan seluruh poin yang menjadi tuntutan penggugat. Ada yang pengerjaannya masih berjalan di lapangan dan ada yang sudah dikerjakan," ujar Dudi di Jakarta, Sabtu (19/2).

Menurut dia, semua upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan banjir merupakan bagian dari on-going program. Pemerintah membuka pintu bagi masyarakat yang ingin meninjau lokasi pengerjaan terutama Kali Mampang agar dapat menyaksikan secara langsung apa yang sudah dilakukan dan rencana ke depannya.

"Ini terkait dengan keterbukaan informasi dan edukasi publik mengenai program yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta baik yang sudah maupun yang sedang berjalan," ujar Dudi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta mengabulkan gugatan korban banjir Kali Mampang, Jakarta Selatan. Atas putusan itu Gubernur Anies Baswedan berkewajiban untuk menjalankan sebagian gugatan. Amar putusan perkara tersebut PTUN nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT, dengan tanggal putusan 15 Februari 2022.

Ilustrasi banjir di Jakarta. (MP/ Dicke)
Ilustrasi banjir di Jakarta. (MP/ Dicke)

Ada tujuh warga korban banjir yang menggugat Gubernur Anies Baswedan ke PTUN Jakarta pada 25 Agustus 2021 karena lalai menangani banjir di permukiman mereka. Tujuh warga penggugat yakni Tri Andarsanti Pursita, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi D, Shanty Widhiyanti, Virza Syafaat Sasmitawidjaja, dan Indra.

Dalam pokok perkaranya disebutkan, PTUN mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Anies pun dihukum untuk mengeruk Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga harus memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang danmMenghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.618.300. (Asp)

Baca Juga:

Cara Pemprov DKI Antisipasi Banjir Rob di Tegal Alur

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Gali Keterangan Utut Adianto Terkait Kasus Suap Rektor Unila
Indonesia
KPK Gali Keterangan Utut Adianto Terkait Kasus Suap Rektor Unila

Legislator partai berlogo banteng moncong putih ini bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka sekaligus Rektor Unila Karomani dan kawan-kawan.

Berkaca dari Pandemi, Jabar Butuh Puluhan Rumah Sakit dan Ribuan Puskesmas Baru
Indonesia
Berkaca dari Pandemi, Jabar Butuh Puluhan Rumah Sakit dan Ribuan Puskesmas Baru

Pascapandemi Pemda Provinsi Jabar akan meningkatkan akses pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Utang Indonesia Tembus Rp 7.000 Triliun, Anggota DPR Wanti-wanti Pemerintah
Indonesia
Utang Indonesia Tembus Rp 7.000 Triliun, Anggota DPR Wanti-wanti Pemerintah

Utang pemerintah mencapai Rp 7.052 triliun dengan rasio 40,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Maret 2022.

Ketua Jokowi Mania Sebut Tuduhan Teroris kepada Munarman Sangat Menyesatkan
Indonesia
Ketua Jokowi Mania Sebut Tuduhan Teroris kepada Munarman Sangat Menyesatkan

Immanuel menyebut, tuduhan teroris yang disematkan kepada eks Sekretaris Umum FPI itu begitu menyesatkan.

Tindakan Aparat terhadap Warga Wadas Dinilai Melanggar HAM
Indonesia
Tindakan Aparat terhadap Warga Wadas Dinilai Melanggar HAM

Tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, terus menuai kritik.

Perolehan Sementara, Indonesia Raih 86 Emas di ASEAN Para Games
Indonesia
Perolehan Sementara, Indonesia Raih 86 Emas di ASEAN Para Games

Kontigen Indonesia ASEAN Para Games (APG) ke-XI berhasil mengumpulkan 86 emas, 65 perak, dan 50 perungu pada hari kelima APG, Rabu (3/8).

DPR Minta Direksi BUMN yang Terlibat Korupsi Dihukum Penjara Seumur Hidup
Indonesia
DPR Minta Direksi BUMN yang Terlibat Korupsi Dihukum Penjara Seumur Hidup

Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun, mengatakan dugaan korupsi itu sangat memprihatinkan. Pasalnya, sekitar 65 persen dana pensiun perusahaan pelat merah itu bermasalah.

Menkumham Klaim Pengesahan RKUHP Jadi Momen Bersejarah
Indonesia
Menkumham Klaim Pengesahan RKUHP Jadi Momen Bersejarah

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan RKUHP diambil saat pembicaraan tingkat II di rapat paripurna ke-11 masa persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, di Kompleks Palemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Absen di Piala Dunia FIBA, Timnas Indonesia Fokus Hadapi SEA Games 2023
Indonesia
Absen di Piala Dunia FIBA, Timnas Indonesia Fokus Hadapi SEA Games 2023

Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) akan memfokuskan pelatihan menghadapi SEA Games Kamboja 2023.

Wamenkumham Paparkan Kelemahan Penuntasan Peristiwa Kudatuli
Indonesia
Wamenkumham Paparkan Kelemahan Penuntasan Peristiwa Kudatuli

“Komnas HAM sampai detik ini belum pernah merekomendasikan kasus 27 Juli ini masuk dalam pelanggaran berat HAM, berdasarkan UU 26 tahun 2000 ini penyelidikannya adalah Komnas HAM,” kata Eddy