Pemprov DKI Klaim Sudah Tangani Banjir Mampang Sebelum Anies di Hukum PTUN Ilustrasi banjir di Jakarta. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Gubernur Anies Baswedan dinyatakan bersalah atas gugatan warga Mampang, Jakarta Selatan, terkait persoalan banjir. Anies pun dihukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta untuk mengeruk Kali Mampang sampai ke wilayah Pondok Jaya.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara berkala setiap tahun, salah satunya pekerjaan pengerukan dilakukan pada 2021 dan dilanjutkan sejak awal 2022 menggunakan alat berat.

Baca Juga:

Wagub DKI Berharap Banjir Tak Ganggu Agenda Pertemuan G20 di Jakarta

"Jadi, sebetulnya ada atau tidaknya gugatan ini, selama ini Pemprov DKI Jakarta sudah mengerjakan seluruh poin yang menjadi tuntutan penggugat. Ada yang pengerjaannya masih berjalan di lapangan dan ada yang sudah dikerjakan," ujar Dudi di Jakarta, Sabtu (19/2).

Menurut dia, semua upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan banjir merupakan bagian dari on-going program. Pemerintah membuka pintu bagi masyarakat yang ingin meninjau lokasi pengerjaan terutama Kali Mampang agar dapat menyaksikan secara langsung apa yang sudah dilakukan dan rencana ke depannya.

"Ini terkait dengan keterbukaan informasi dan edukasi publik mengenai program yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta baik yang sudah maupun yang sedang berjalan," ujar Dudi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta mengabulkan gugatan korban banjir Kali Mampang, Jakarta Selatan. Atas putusan itu Gubernur Anies Baswedan berkewajiban untuk menjalankan sebagian gugatan. Amar putusan perkara tersebut PTUN nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT, dengan tanggal putusan 15 Februari 2022.

Ilustrasi banjir di Jakarta. (MP/ Dicke)
Ilustrasi banjir di Jakarta. (MP/ Dicke)

Ada tujuh warga korban banjir yang menggugat Gubernur Anies Baswedan ke PTUN Jakarta pada 25 Agustus 2021 karena lalai menangani banjir di permukiman mereka. Tujuh warga penggugat yakni Tri Andarsanti Pursita, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi D, Shanty Widhiyanti, Virza Syafaat Sasmitawidjaja, dan Indra.

Dalam pokok perkaranya disebutkan, PTUN mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Anies pun dihukum untuk mengeruk Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga harus memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang danmMenghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.618.300. (Asp)

Baca Juga:

Cara Pemprov DKI Antisipasi Banjir Rob di Tegal Alur

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Keberatan dengan Temuan Ombudsman Terkait Malaadministrasi TWK
Indonesia
KPK Keberatan dengan Temuan Ombudsman Terkait Malaadministrasi TWK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa keberatan dengan temuan Ombudsman RI terkait dugaan maladimistrasi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai lembaga antirasuah.

Ombudsman Sumbar Pantau Penyimpangan Prosedur Pelaksanaan CPNS
Indonesia
Ombudsman Sumbar Pantau Penyimpangan Prosedur Pelaksanaan CPNS

Ombudsman telah menerima satu laporan dengan metode Respons Cepat Ombudsman terkait pembatasan pendaftaran CPNS di Kabupaten Solok Selatan.

Harga Tiket Formula E Jakarta 2022
Indonesia
Harga Tiket Formula E Jakarta 2022

Ketua Panitia Komite Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni menyebutkan, minimal sebanyak 50 ribu tiket siap dijual dengan harga paling rendah Rp 350 ribu hingga jutaan rupiah.

Kampung Jokowi Bertahan di Level 4 COVID-19, Ini Penjelasan Pemkot Solo
Indonesia
Kampung Jokowi Bertahan di Level 4 COVID-19, Ini Penjelasan Pemkot Solo

Pemerintah pusat memutuskan perpanjangan PPKM Level 4 berlaku 21-25 Juli.

Vaksinasi Siswa SMK dan SMA di Yogyakarta Ditargetkan Rampung Akhir Agustus
Indonesia
Vaksinasi Siswa SMK dan SMA di Yogyakarta Ditargetkan Rampung Akhir Agustus

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis pertama untuk siswa SMA/SMK rampung akhir Agustus 2021.

Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional
Indonesia
Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional

DPD RI menilai estimasi kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 110,4 triliun sangat berlebihan dan cenderung tidak rasional jika dibandingkan biaya Pemilu 2019.

Berikut Poin-Poin Penting UU TPKS yang Baru Diteken Jokowi
Indonesia
Berikut Poin-Poin Penting UU TPKS yang Baru Diteken Jokowi

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal 93 pada UU ini, yang dipublikasikan di laman resmi Sekretariat Negara, Rabu (11/5)

ASN Sektor Nonesensial di Wilayah PPKM Level 4 100 Persen Kerja di Rumah
Indonesia
ASN Sektor Nonesensial di Wilayah PPKM Level 4 100 Persen Kerja di Rumah

ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor bersifat esensial, melakukan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai 50 persen.

Vaksinasi Massal Polresta Cirebon Menyasar Mahasiswa
Indonesia
Vaksinasi Massal Polresta Cirebon Menyasar Mahasiswa

Jajaran Polresta Cirebon melaksanakan vaksinasi massal di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (17/7).

Zona Merah di DKI Diklaim Tinggal Satu RT
Indonesia
Zona Merah di DKI Diklaim Tinggal Satu RT

Tercatat, keterisian tempat tidur di RS Rujukan COVID-19 di Jakarta dan beban fasilitas kesehatan juga turun dengan tingkat keterisian sebanyak 16 persen, sementara unit perawatan intensif (ICU) sebanyak 34 persen.