Pemprov DKI Kembalikan Sejumlah Pengajuan Izin Pernikahan di Gedung Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/Pexels)

MerahPutih.com - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta telah menyetujui sekitar 30 gedung pertemuan dan hotel yang diizinkan menggelar resepsi pernikahan saat PSBB transisi. Surat keputusan (SK) izin operasi pun sudah diteken langsung Kepala Dinas Parekraf.

"Saat ini yang sudah kita berikan (persetujuan) sudah 30-an. Itu yang keluar segitu (SK)," ujar Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Parekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi saat dikonfirmasi, Kamis (26/11).

Baca Juga:

Cerita Calon Pengantin Harap-Harap Cemas Nikah Saat Pandemi COVID-19

Namun, Bambang mengakui pihak yang mengajukan pendaftaran pembukaan gedung untuk pernikahan sebetulnya ada lebih banyak dari 30 tempat yang disetujui.

Saat ini, lanjut dia, Dinas Parekraf masih terus memproses penilaian bagi mereka yang sudah mengajukan pendaftaran. Khususnya, harus meninjau simulasi protokol kesehatan yang dibuat pengaju.

"Kita review protokol yang kita tawarkan, terus kita kasi feedback, mereka perbaiki lagi jadi memang cukup ketat supaya masyarakat aman lah," tuturnya.

Ilustrasi. (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)
Ilustrasi. (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)

Menurut Bambang, ada beberapa gedung atau hotel yang diminta untuk memperbaiki regulasi protokol kesehatan yang lebih baik lagi. "SOP protokolnya enggak bagus langsung kita kembaliin, revisi total," imbuh dia.

Lebih jauh, Bambang menegaskan pihaknya bukan menolak gedung atau hotel yang protokol kesehatannya tak baik. Hanya saja diminta mengevaluasi lagi dan diperbaiki untuk dilakukan pengajuan ulang.

"Bukan ditolak, ditolak saat itu kemudian direvisi total semuanya, diperbaiki," tutup pejabat Pemprov DKI itu. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Butuh Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Indonesia
Indonesia Butuh Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Laporan World Economic Forum pada 2019, posisi daya saing infrastruktur Indonesia terhadap negara-negara di Asia berada pada peringkat 72 dari 140 negara dalam penilaian index daya saing infrastruktur.

 Keluarga Pasien Tak Jujur, 53 Tenaga Medis RSUP Sardjito Terpaksa Isolasi Mandiri
Indonesia
Keluarga Pasien Tak Jujur, 53 Tenaga Medis RSUP Sardjito Terpaksa Isolasi Mandiri

"Sang anak juga bercerita bahwa sebelumnya sang ayah sempat satu mobil dengan orang yang positif korona. Ini yang tidak diinfokan pada kami diawal pemeriksaan," jelas Banu.

Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif
Indonesia
Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif

"Apalagi ditangkap di tengah malam di bulan suci Ramadhan di Pesantrennya pula. Apa negeri ini masih bisa disebut demokrasi? @divhumaspolri," tambahnya,

Polisi tidak Paksa Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab
Indonesia
Polisi tidak Paksa Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto menerangkan, rencana melakukan tes swab terhadap Rizieq karena kondisinya tengah sakit.

Waspadai Potensi Penyebaran COVID-19 di Ruang Publik
Indonesia
Waspadai Potensi Penyebaran COVID-19 di Ruang Publik

Masyarakat pekerja dan pengelola bangunan kantor perlu mencermati beberapa situasi di lingkungannya.

Kontraktor Proyek Anies Revitalisasi Monas Tak Jelas, PSI Lapor KPK
Indonesia
Kontraktor Proyek Anies Revitalisasi Monas Tak Jelas, PSI Lapor KPK

Patut diduga PT Bahana Prima Nusantara adalah 'perusahaan bendera'

Kebijakan Yasonna Beri Asimilasi Narapidana Kebablasan
Indonesia
Kebijakan Yasonna Beri Asimilasi Narapidana Kebablasan

Benar asimilasi hak narapidana tetapi harus dipastikan apakah yang bersangkutan menunjukkan perubahan

PPP tak Permasalahkan Din Syamsuddin Cs Bentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
Indonesia
PPP tak Permasalahkan Din Syamsuddin Cs Bentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

"Namun untuk menjadi kekuatan politik, ya harus konstitusional yaitu melalui pemilu sebagai prosedur demokrasi," katanya

 Wapres Kiai Ma'ruf Sesalkan Adanya Panic Buying oleh Masyarakat
Indonesia
Wapres Kiai Ma'ruf Sesalkan Adanya Panic Buying oleh Masyarakat

"Sehingga masyarakat tidak perlu panik dan kemudian memborong ini itu," kata Kiai Ma'ruf kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3).